KASN Anggap Politik Balas Budi Jadi Tradisi Usai Pilkada

Kompas.com - 20/02/2016, 10:53 WIB
Petugas mencelupkan jari pemilih seusai memberikan suara di tempat pemungutan suara di Kuta, Bali, 9 Desember 2015. 100 juta pemilih hari ini memberikan suara untuk pemilihan kepala daerah yang dilakukan serentak di 32 provinsi untuk pertama kalinya. AFP PHOTO / SONNY TUMBELAKAPetugas mencelupkan jari pemilih seusai memberikan suara di tempat pemungutan suara di Kuta, Bali, 9 Desember 2015. 100 juta pemilih hari ini memberikan suara untuk pemilihan kepala daerah yang dilakukan serentak di 32 provinsi untuk pertama kalinya.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Irham Dilmy menganggap nepotisme merupakan "lagu lama" dalam setiap Pemilihan Kepala Daerah digelar.

Bahkan, sebelum Pilkada digelar pun calon kepala daerah sudah menyiapkan orang-orang yang dia pilih untuk ditempatkan di posisi strategis dalam pemerintahan.

"Sebelum Pilkada, kabinet bayangan sudah muncul. Ada semacam program balas budi," ujar Irham dalam diskusi Perspektif Indonesia oleh Smart FM di Jakarta, Sabtu (20/2/2016).

Padahal, dalam undang-undang Aparatur Sipil Negara diatur bahwa pejabat daerah tidak boleh diganti sebelum menjabat selama dua tahun, kecuali karena kinerja luar biasa buruk.

Nyatanya, kata Irham, banyak ditemukan oleh KASN politik balas jasa yang justru diberikan ke orang yang tidak kompeten.

Orang tersebut ditempatkan atas dasar kedekatan pribadi kepala daerah dengan orang tersebut.

"Kalau program balas budi terus dilakukan, kalau sebelum Pilkada SKPD-nya berdebar-debar," kata Irham.

Irham mengakui sulit bagi sebagian orang menghilangkan asas kekeluargaan di pemerintahan daerah sehingga kerap muncul dinasti. Terutama bagi kepala daerah petahana.

Irham mengingatkan kepala daerah untuk subjektif dalam memilih perangkat kerja daerah, bukan hanya untuk balas jasa karena dukungan maju jadi kepala daerah.

"Kalau di pemerintahan harusnya kembali ke kompetensi, rekam jejak. Jangan hanya kenal dia saudara, rekan, teman dekat," kata Irham.

Sementara itu, Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan, harus ada undang-undang yang mengatur larangan pembentukan dinasti di daerah. Sanksi yang dikenakan pun harus diatur jelas agar efektif.

"Ini bisa diubah, asal sanksinya ini jelas," kata Ray.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Data Covid-19 Tak Sinkron, KawalCovid19: Sudah Sejak 30 Juni Kami Temukan

Soal Data Covid-19 Tak Sinkron, KawalCovid19: Sudah Sejak 30 Juni Kami Temukan

Nasional
Pemerintah Diminta Antisipasi Aktivitas Berlibur ke Luar Kota pada Akhir Tahun

Pemerintah Diminta Antisipasi Aktivitas Berlibur ke Luar Kota pada Akhir Tahun

Nasional
Pilkada Kurang 2 Minggu, Segera Cek Kepesertaan DPT Lewat Cara Berikut

Pilkada Kurang 2 Minggu, Segera Cek Kepesertaan DPT Lewat Cara Berikut

Nasional
Wapres Minta Perhumas Sukseskan Program Vaksinasi Nasional

Wapres Minta Perhumas Sukseskan Program Vaksinasi Nasional

Nasional
Kasus Suap Wali Kota Cimahi, Tiga Pejabat Pemkot Cimahi Dipanggil KPK

Kasus Suap Wali Kota Cimahi, Tiga Pejabat Pemkot Cimahi Dipanggil KPK

Nasional
Ketua MPR Minta Pemerintah Lakukan Strategi Baru Penanganan Covid-19

Ketua MPR Minta Pemerintah Lakukan Strategi Baru Penanganan Covid-19

Nasional
UPDATE 4 Desember: Total 2.085 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 4 di Korea Selatan dan Qatar

UPDATE 4 Desember: Total 2.085 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 4 di Korea Selatan dan Qatar

Nasional
Kasus Edhy Prabowo, KPK Panggil Staf Khusus Menteri KP Sebagai Saksi

Kasus Edhy Prabowo, KPK Panggil Staf Khusus Menteri KP Sebagai Saksi

Nasional
Bareskrim Polri Tangkap Seorang Pelantun Ajakan Jihad dalam Azan di Sukabumi

Bareskrim Polri Tangkap Seorang Pelantun Ajakan Jihad dalam Azan di Sukabumi

Nasional
Soal Massa yang Geruduk Rumah Ibu Mahfud, Eks Kepala BIN: Jangan Sekali-kali Demo di Depan Rumah

Soal Massa yang Geruduk Rumah Ibu Mahfud, Eks Kepala BIN: Jangan Sekali-kali Demo di Depan Rumah

Nasional
Dugaan Kekerasan Aparat Saat Demo UU Cipta Kerja, Polri: Tidak Ada Laporan

Dugaan Kekerasan Aparat Saat Demo UU Cipta Kerja, Polri: Tidak Ada Laporan

Nasional
Bareskrim Polri Tahan Maaher At-Thuwailibi untuk 20 Hari ke Depan

Bareskrim Polri Tahan Maaher At-Thuwailibi untuk 20 Hari ke Depan

Nasional
Ditangkap KPK, Bupati Banggai Laut Diduga Terima Suap dari Kontraktor

Ditangkap KPK, Bupati Banggai Laut Diduga Terima Suap dari Kontraktor

Nasional
Survei: Tingkat Kepuasan Peserta JKN-KIS Meningkat dari Tahun ke Tahun

Survei: Tingkat Kepuasan Peserta JKN-KIS Meningkat dari Tahun ke Tahun

Nasional
Jelang Pilkada, Bawaslu Diminta Lebih Proaktif Awasi Pelanggaran

Jelang Pilkada, Bawaslu Diminta Lebih Proaktif Awasi Pelanggaran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X