Bukan Delik Aduan, LBH APIK Minta Dugaan Penganiayaan oleh Masinton Tetap Diproses

Kompas.com - 19/02/2016, 18:41 WIB
Ambaranie Nadia K.M Direktur LBH APIK Ratna Bantara Mukti di Kantor LBH APIK, Jakarta, Jumat (19/2/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com - LBH APIK terus mendorong proses hukum atas dugaan penganiayaan yang dilakukan anggota DPR RI Masinton Pasaribu, agar tetap berjalan.

Direktur LBH APIK Ratna Bantara Mukti yang pernah menjadi pengacara korban, Dita Aditia, menegaskan bahwa penganiayaan itu bukan delik aduan.

Sehingga, meski laporan telah dicabut, proses hukum masih bisa berjalan.

"Kami tetap mendesak kepada Bareskrim Polri untuk melajutkan proses pemeriksaan atas perkara kejahatan penganiayaan tersebut karena bukan merupakan delik aduan," ujar Ratna di Kantor LBH APIK, Jakarta, Jumat (19/2/2016).

Dita mencabut laporan ke Bareskrim Polri pada Kamis (18/2/2016) malam.

Ratna mengatakan, Dita mencabut laporan lantaran diancam oleh Masinton. Ancamannya tak hanya kepada Dita, namun juga mengaitkan ke orangtua Dita.

(Baca: LBH APIK: Dita Aditia Ditekan Masinton untuk Cabut Laporan Pemukulan)

"Sejak awal tekanan sudah dirasakan melalui ibunya untuk menekan Dita untuk mencabut laporan," kata Ratna.

Ratna juga mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan untuk menuntaskan proses sanksi etik kepada Masinton. Hingga saat ini, laporan Dita ke MKD belum dicabut.

(Baca: Dita Belum Cabut Laporan terhadap Masinton di MKD)

"MKD juga tidak bisa hentikan proses itu karena buktinya sudah kuat," kata Ratna.

"Apapun bentuk perdamaian yang dilakukan antara Masinton dan Dita tidak dapat digunakan untuk menghapus sifat pidana dari perbuatannya," lanjut dia.

Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Umum Brigjen (Pol) Agus Andrianto mengatakan bahwa pihaknya telah menghentikan kasus Masinton karena Dita mencabut laporannya.

(Baca: Polisi Hentikan Kasus Pemukulan Dita oleh Masinton)

"Permintaan pencabutan sudah kami terima. Penyidiknya akan gelar perkara untuk ditentukan mekanisme penghentian pengusutan perkara tersebut," ujar Agus.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorBayu Galih
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Amnesty Internasional Indonesia Temukan 4 Korban Diduga Dianiaya Aparat saat Kerusuhan 21-22 Mei

Amnesty Internasional Indonesia Temukan 4 Korban Diduga Dianiaya Aparat saat Kerusuhan 21-22 Mei

Nasional
Polisi Berhak Bubarkan Aksi Tak Berizin dan Tak Taati Aturan

Polisi Berhak Bubarkan Aksi Tak Berizin dan Tak Taati Aturan

Nasional
Di Konferensi Pasukan Perdamaian Dunia, Wapres Tekankan Pentingnya Diplomasi

Di Konferensi Pasukan Perdamaian Dunia, Wapres Tekankan Pentingnya Diplomasi

Nasional
Kembali Jerat Mantan Bupati Bogor, KPK Ingatkan Efek Domino Korupsi di Daerah

Kembali Jerat Mantan Bupati Bogor, KPK Ingatkan Efek Domino Korupsi di Daerah

Nasional
KPU Disarankan Libatkan Mahasiswa Sebagai Petugas KPPS

KPU Disarankan Libatkan Mahasiswa Sebagai Petugas KPPS

Nasional
Sempat Tak Hadir, Menag dan Khofifah Dipanggil Lagi Jadi Saksi di Pengadilan Tipikor

Sempat Tak Hadir, Menag dan Khofifah Dipanggil Lagi Jadi Saksi di Pengadilan Tipikor

Nasional
UGM: Petugas KPPS Meninggal Tak Hanya karena Lelah, tapi juga Faktor Psikologis

UGM: Petugas KPPS Meninggal Tak Hanya karena Lelah, tapi juga Faktor Psikologis

Nasional
Harry Tanoe: Semakin Banyak yang Merapat ke Koalisi, Semakin Bagus...

Harry Tanoe: Semakin Banyak yang Merapat ke Koalisi, Semakin Bagus...

Nasional
Dari Kalteng, 2 Teroris dan 32 Anggota Keluarganya Jalani Program Deradikalisasi di Jakarta

Dari Kalteng, 2 Teroris dan 32 Anggota Keluarganya Jalani Program Deradikalisasi di Jakarta

Nasional
KPK Harap Kemenkumham Bersikap Terbuka soal Pemindahan Koruptor e Nusakambangan

KPK Harap Kemenkumham Bersikap Terbuka soal Pemindahan Koruptor e Nusakambangan

Nasional
Jusuf Kalla Tak Masalah Parpol Pengusung Prabowo Berkoalisi dengan Jokowi

Jusuf Kalla Tak Masalah Parpol Pengusung Prabowo Berkoalisi dengan Jokowi

Nasional
Jokowi Minta Konglomerat Indonesia Bangun Hotel di 10 Destinasi Wisata Baru, Khususnya Mandalika

Jokowi Minta Konglomerat Indonesia Bangun Hotel di 10 Destinasi Wisata Baru, Khususnya Mandalika

Nasional
Prabowo Bahas Masa Depan Koalisi Pasca Putusan MK

Prabowo Bahas Masa Depan Koalisi Pasca Putusan MK

Nasional
Diumumkan Lebih Cepat, MK Diprediksi Sudah Kantongi Putusan Sengketa Hasil Pilpres

Diumumkan Lebih Cepat, MK Diprediksi Sudah Kantongi Putusan Sengketa Hasil Pilpres

Nasional
5 Saran World Bank untuk Pemerintah, Mulai dari Pendidikan hingga Investasi

5 Saran World Bank untuk Pemerintah, Mulai dari Pendidikan hingga Investasi

Nasional

Close Ads X