Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pekerjaan Rumah Masih Banyak, Demokrat Ajak Pemerintah Tak Saling Menyalahkan

Kompas.com - 18/02/2016, 20:57 WIB
Nina Susilo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS – Silang pendapat antara Menteri Koordinator Perekonomian dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) sesungguhnya bukan saling menyalahkan. Namun, penjelasan Darmin Nasution dipahami tak menyeluruh.

Partai Demokrat, kata Juru Bicara Rico Rustombi Kamis (18/2) di Jakarta, memahami Darmin tak menyalahkan kebijakan pemerintahan Pak SBY secara spesifik.

“Justru, secara tak langsung, disebutkan bahwa pemerintahan lalu sebenarnya sudah menyiapkan tatanan benar dengan disahkannya Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Soal implementasinya yang terlambat, ini menunjukkan kelambanan birokrasi kita yang masih berlangsung sampai sekarang,” tuturnya.

Partai Demokrat, lanjut Rico, menyadari ada pekerjaan rumah yang besar dan tak mudah yang dihadapi pemerintahan saat ini.

(Baca: SBY Merasa Pemerintahannya Masih Jadi Kambing Hitam Pihak yang Kini Berkuasa)

Partai Demokrat pun ingin mendukung supaya perekonomian Indonesia tetap tumbuh. Karenanya, pemerintahan saat ini lebih baik saling mendukung, tidak berpolemik, atau saling menyalahkan.

Sebelumnya, Darmin mengakui bahwa ada keterlambatan dalam pembangunan smelter. Sebab, kendati UU Minerba disahkan 2009, pembangunan smelter baru mulai 2014.
Masalah ini kemudian direspon SBY melalui akun twitternya @SBYudhoyono.

“Hingga saat ini, ‘SBY dan Pemerintahan SBY’ masih sering dikambinghitamkan & disalahkan oleh pihak yg tengah berkuasa,” kicau SBY, Kamis (18/2) jam 09.50 WIB.

(Baca: Dikaitkan dengan Ketersinggungan SBY, Darmin Nasution Tidak Ingin Gaduh)

Ia merasa pemerintah saat ini kerap menyalahkan berbagai masalah yang muncul sekarang pada pemerintahannya.

"Bagi yg ingin terus salahkan pemerintahan yg lalu, alamatkan saja kpd saya (SBY). Saya pemimpin & saya bertanggung jawab. *SBY*," kicau SBY, Kamis (18/2) pukul 08.29 WIB. (INA)


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com