LBH Pers: Implementasi Pasal Pencemaran Nama Baik UU ITE Tidak Manusiawi

Kompas.com - 18/02/2016, 19:21 WIB
Kepala Divisi Riset dan Jaringan LBH Pers, Asep komarudin, saat menjadi narasumber diskusi revisi UU ITE, di Jakarta, Kamis (18/2/2016)




Kristian ErdiantoKepala Divisi Riset dan Jaringan LBH Pers, Asep komarudin, saat menjadi narasumber diskusi revisi UU ITE, di Jakarta, Kamis (18/2/2016)
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Riset dan Jaringan LBH Pers, Asep Komarudin, mengatakan bahwa implementasi pasal pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan.

Dalam beberapa kasus yang ia tangani, penegak hukum tidak mampu memberikan alat bukti yang proporsional di persidangan.

Polisi dan jaksa pun seringkali tidak bisa membuktikan tersangka menggunakan alat bukti tersebut saat melakukan pencemaran nama baik.

"Masalah yang pertama soal digital evidence. Alat bukti yang dihadirkan ke persidangan itu seringkali hanya screenshot, laptop dan hard disk. Penggunaannya pun tidak bisa dibuktikan," ujar Asep, saat ditemui dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (18/2/2016).

Masalah kedua, menurut dia, penegak hukum tidak pernah melakukan forensik digital. Seharusnya ada penelusuran melalui IP address untuk membuktikan siapa yang telah melakukan pencemaran nama baik melalui internet.

Bahkan dalam beberapa kasus yang ia tangani, polisi dan jaksa tidak mampu membuktikan apakah kliennya sebagai pemilik asli dari sebuah akun Twitter yang diduga melakukan pencemaran nama baik.

"Ada beberapa kasus yang kita dampingi dan menang, karena memang aparat penegak hukum tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk melakukan digital forensic," ucapnya.

Selain itu, Asep menjelaskan, pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE berpotensi melanggar hak asasi seseorang dalam mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, sebagaimana diatur dalan pasal 28 UUD 1945.

Ia mencontohkan kasus yang menimpa Florence Sihombing pada 2014 lalu. Florence dilaporkan oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Yogyakarta setelah statusnya di media sosial dianggap menghina warga Yogyakarta.

Setelah putusan pengadilan, Florence tidak bisa melanjutkan studinya sebagai notaris karena syarat seseorang menjadi notaris tidak pernah terlibat tindak pidana dengan ancaman penjara di atas 5 tahun.

"Ini kan masalah. Hanya karena menjelek-jelekkan orang di media sosial, dia tidak bisa menjadi notaris. Yang ia terima tidak sepadan dengan apa yang ia lakukan," tutur Asep.

Menurut Asep, DPR harus segera menghapus ketentuan pasal 27 ayat 3 melalui rencana revisi UU ITE. Dengan menghapus pasal 27 ayat 3 tidak berarti orang bisa semena-mena melakukan pencemaran nama baik.

"Ada UU lain yang mengatur itu dan lebih manusiawi. Masih ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pidana yang bisa digunakan," ujarnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menko PMK Minta Pemda Beri Perhatian Pencarian Talenta Muda Sepak Bola

Menko PMK Minta Pemda Beri Perhatian Pencarian Talenta Muda Sepak Bola

Nasional
MUI: Cegah Terorisme di Kalangan Anak Muda Perlu Perhatian Semua Pihak

MUI: Cegah Terorisme di Kalangan Anak Muda Perlu Perhatian Semua Pihak

Nasional
Polri: 12 Tersangka Teroris di Jakarta Tak Terafiliasi JAD dan JI

Polri: 12 Tersangka Teroris di Jakarta Tak Terafiliasi JAD dan JI

Nasional
UPDATE: 1,56 Juta Kasus Covid-19 dan Imbauan Wapres soal Tarawih di Zona Merah

UPDATE: 1,56 Juta Kasus Covid-19 dan Imbauan Wapres soal Tarawih di Zona Merah

Nasional
BNPT Ajak Tokoh Lintas Agama Bikin Program Tangkal Radikalisme

BNPT Ajak Tokoh Lintas Agama Bikin Program Tangkal Radikalisme

Nasional
Pemerintah Kaji Pertandingan Sepak Bola dengan Penonton Saat Pandemi

Pemerintah Kaji Pertandingan Sepak Bola dengan Penonton Saat Pandemi

Nasional
Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Nasional
Berembus Isu 'Reshuffle' akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Berembus Isu "Reshuffle" akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Nasional
UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

Nasional
Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Nasional
Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Nasional
Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Nasional
Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Nasional
Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X