Ketua MUI: LGBT Tak Boleh Diperlakukan Diskriminatif

Kompas.com - 17/02/2016, 15:35 WIB
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Rabu (17/2/2016). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKetua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Rabu (17/2/2016).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin mengimbau agar masyarakat tidak berlaku diskriminatif terhadap kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transjender (LGBT).

Menurut Ma'ruf, komunitas LGBT adalah masyarakat yang memerlukan bimbingan agar tidak kembali menyimpang.

"Kita mengimbau umat agar tidak melakukan cara-cara diskriminatif atau langkah kekerasan. Mereka (komunitas LGBT) harus dikasihani, bukan dimusuhi," kata Ma'ruf Amin dalam konferensi pers di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Rabu (17/2/2016).

Ma'ruf mengatakan, sebagai sesama manusia, masyarakat juga wajib memperlakukan kaum LGBT dengan manusiawi.

Hal itu berarti tidak membedakan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Meski demikian, menurut Ma'ruf, perilaku LGBT tetap bertentangan dengan ajaran Islam karena dinilai sebagai perilaku seks menyimpang.

Tak hanya itu, aktivitas LGBT dinilai tak sesuai dengan konstitusi dan Pancasila.

MUI mendesak agar pemerintah melakukan upaya rehabilitasi bagi anggota komunitas LGBT. Ia menyatakan, MUI siap untuk memberikan sosialiasi dan dakwah untuk menghindari masyarakat terpengaruh dengan perilaku LGBT.

"Kalau soal manusia, kita perlakukan sebagai manusia, tetapi perilakunya harus diluruskan," kata Ma'ruf.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggapi Permintaan Anies, Wapres Minta BPJS Segera Bayar Tunggakan RS Swasta Tangani Covid-19

Tanggapi Permintaan Anies, Wapres Minta BPJS Segera Bayar Tunggakan RS Swasta Tangani Covid-19

Nasional
Harun Masiku Siapkan Rp 1,5 Miliar Suap Wahyu Setiawan, Minta Dilantik Januari 2020

Harun Masiku Siapkan Rp 1,5 Miliar Suap Wahyu Setiawan, Minta Dilantik Januari 2020

Nasional
Luhut Ungkap Kenapa Tak Ada Larangan Mudik Lebaran

Luhut Ungkap Kenapa Tak Ada Larangan Mudik Lebaran

Nasional
Donasi Masyarakat untuk Gugus Tugas Covid-19 Capai Rp 72,2 Miliar

Donasi Masyarakat untuk Gugus Tugas Covid-19 Capai Rp 72,2 Miliar

Nasional
Anies Lapor soal Covid-19, Wapres: Apa Ada Rumah Sakit yang Tolak Pasien?

Anies Lapor soal Covid-19, Wapres: Apa Ada Rumah Sakit yang Tolak Pasien?

Nasional
Penularan Covid-19 Ada di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 897 Kasus

Penularan Covid-19 Ada di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 897 Kasus

Nasional
Kompolnas: Polisi Mestinya Beri Contoh Social Distancing ke Masyarakat

Kompolnas: Polisi Mestinya Beri Contoh Social Distancing ke Masyarakat

Nasional
DPR Selesaikan dan Sahkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Pekan Depan

DPR Selesaikan dan Sahkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Pekan Depan

Nasional
DPR Diminta Tunda Pembahasan Sejumlah RUU Kontroversial

DPR Diminta Tunda Pembahasan Sejumlah RUU Kontroversial

Nasional
IAKMI soal Covid-19: Ini Bukan Darurat Militer, Bukan Darurat Sipil, tetapi Darurat Kesehatan Masyarakat

IAKMI soal Covid-19: Ini Bukan Darurat Militer, Bukan Darurat Sipil, tetapi Darurat Kesehatan Masyarakat

Nasional
Ketidakpahaman Menyebabkan Masyarakat Tolak Makamkan Jenazah Covid-19

Ketidakpahaman Menyebabkan Masyarakat Tolak Makamkan Jenazah Covid-19

Nasional
Berikut Sebaran 170 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 17 Provinsi

Berikut Sebaran 170 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 17 Provinsi

Nasional
Masyarakat Diimbau Tidak Melayat Jenazah Berstatus PDP Covid-19

Masyarakat Diimbau Tidak Melayat Jenazah Berstatus PDP Covid-19

Nasional
Menurut KPU, Ini Dua Hal yang Harus Diatur dalam Perppu soal Pilkada

Menurut KPU, Ini Dua Hal yang Harus Diatur dalam Perppu soal Pilkada

Nasional
ICW Kritik Pimpinan KPK yang Menyambut Positif Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor

ICW Kritik Pimpinan KPK yang Menyambut Positif Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X