Andai Bung Karno Masih Hidup, Partai Politik Bisa Dikubur Hidup-hidup

Tetapi, yang terjadi sekarang ini tidak persis demikian. Rakyat bersuara apa, parpol bersuara lain lagi. Bisa tidak nyambung. Tak heran pula jika parpol dan para politisinya lebih mengurusi diri sendiri dan kelompoknya.

Sekarang ini kita baru lepas dua tahun dari Pemilu 2014. Belum ada hasil signifikan dan strategis yang dihasilkan parpol untuk kemaslahatan rakyat. Kinerjanya saja di DPR jeblok. Ribut sendiri sesama kawan separtai menjadi pemandangan lumrah di lingkungan politisi. Apabila ada kepentingan bersama, barulah mereka "bersatu", misalnya menghadapi pilkada. Memang, di politik itu lazim adagium "tidak ada musuh abadi, yang ada kepentingan abadi".

Maka kalau parpol mulai siap-siap rujuk pada tahun 2016, itu juga berarti sudah mulai memikirkan untuk Pemilu 2019. Sisa tiga tahun adalah waktu yang pendek. Jika konflik internal tidak segera diatasi, bisa-bisa mereka tak bisa panen suara di pemilu mendatang. Maklum saja mereka butuh rakyat setiap lima tahun sekali.

Tahun depan barangkali politisi pusat sudah mulai lebih banyak di daerah. Mereka menggarap daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

Ketika mereka mulai sibuk persiapkan pemilu, pekerjaan yang harus dituntaskan dalam satu periode (lima tahun) tampaknya bakal terbengkelai. Saat tugas  belum rampung, di depan mata mereka sudah ada  pemilu. Akhirnya, tugas yang tidak selesai itu makin bertumpuk-tumpuk. Itu baru soal teknis. Soal substansi untuk membangun demokrasi, masih jauh dari harapan.

Padahal, kata ahli ilmu politik Michael Johnston (2005), parpol tidak hanya mengurusi pemilu, tetapi lebih penting adalah mengorganisasi dan memobilisasi kekuatan sosial menjadi energi demokrasi yang berkelanjutan.

Runyamnya sudah belasan tahun pasca reformasi, demokrasi kita masih tersesat. Parpol belum mampu memperkokoh demokrasi. Sebaliknya justru sering menggerogoti pilar-pilar demokrasi, sampai keropos. Bayangkan kalau Bung Karno masih hidup di zaman sekarang...