Kompas.com - 16/02/2016, 14:43 WIB
Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta Dok. KompasPresiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta
EditorWisnubrata
Presiden Sukarno pernah marah besar pada partai politik. Kemarahan itu sampai dua kali digelorakan Bung Karno, yaitu ketika berpidato di forum pertemuan wakil-wakil pemuda dari semua parpol pada 28 Oktober 1956, dan dua hari kemudian pada 30 Oktober 1956 di depan kongres persatuan guru.

Pasalnya partai politik suka main sikut dan berkonflik terus. Panggung politik pun selalu gaduh. Padahal stabilitas amat dibutuhkan bagi bangsa yang baru merdeka.

"Ke luar kita selalu berkata: bersatu, bersatu, bersatu! Bahkan aktif mempersatukan, aktif mempersatukan! Paradoks ke dalam bagaimana, saudara-saudara? Kita sikut-sikutan satu sama lain!.... Sekarang ini saudara-saudara kita terpecah belah! Dan terpecah-belah bukan hanya oleh rasa suku, bukan oleh rasa kedaerahan," ujar Bung Karno dalam pidatonya yang  lantang. 

Kemudian, Bung Karno melanjutkan, "Ada penyakit yang kadang-kadang bahkan lebih hebat  daripada rasa suku dan rasa daerah! Yaitu penyakit apa? Penyakit kepartaian saudara-saudara! Ya, terus terang saja saudara-saudara: penyakit kepartaian!"

Partai telah membuat elemen bangsa berhadap-hadapan. Bahkan pada Pemilu 1955, situasinya begitu mengenaskan. Meskipun dianggap pemilu yang sangat demokratis, tetapi menurut Bung Karno, membuat tenaga bangsa remuk-redam.

Karena parpol saling sikut dan berkonflik, Maka, Bung Karno pun berteriak: "Marilah sekarang bersama-sama kita menguburkan semua partai!".

Memang terlihat otoriter dan antidemokrasi. Namun, barangkali karena rasa kesal Bung Karno sudah di ubun-ubun.  Seandainya saja Bung Karno berusia panjang sampai zaman sekarang, bukan tak mungkin, akan meneriakkan kembali penguburan parpol-parpol. Sebab, perilaku parpol tak berubah juga.

Sekarang pun sama, suka bikin gaduh, saling sikut, berantem. Di DPR, misalnya, mereka tak malu berebut kursi dan jabatan seperti pernah ditunjukkan politisi Partai Golkar tahun lalu. Tahun 2015, konflik internal Golkar memang sedang panas-panasnya, antara kubu Munas Jakarta versus kubu Munas Bali.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tahun 2014 di DPR juga heboh saat penetapan Alat Kelengkapan Dewan. Kala itu juga sedang panas-panasnya kontestasi dua koalisi: Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. Saat rapat di DPR itulah, politisi PPP sempat membalikkan meja sehingga botol minuman atau mikrofon berjatuhan.

Konflik internal PPP pun malah mengeras menjadi dua kubu antara kubu Munas Surabaya versus kubu Munas Jakarta. Sampai sekarang dua kubu masih bersitegang. Padahal jalan ke arah islah mulai dibangun, antara lain lewat Silatnas pada beberapa pekan lalu.

Parpol dan DPR memang tak habis-habisnya membuat kegaduhan. Pertarungan KIH yang mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan KMP yang oposisi sungguh melelahkan.

Di DPR mereka rebutan posisi. KMP memang menguasai DPR, sampai-sampai PDI-P yang menang Pemilu 2014 saja gigit jari. Karena, sebelum-sebelumnya pemenang Pemilu otomatis dapat kursi Ketua DPR. Namun, kursi itu diambil oleh Partai Golkar. Dan, anehnya baru periode sekarang Ketua DPR yang dijabat Setya Novanto harus lengser setelah kasus "papa minta saham" PT Freeport  Indonesia terbongkar.

Politisi DPR memang banyak yang terjerat kasus korupsi, termasuk yang tangkap tangan. Sedihnya, politisi DPR tak kapok-kapok. Tidak mengambil pelajaran dari kasus-kasus sebelumnya di mana para politisi ditangkap KPK karena terlibat korupsi di berbagai proyek.

Tak heran citra DPR di mata publik sangat buruk. Misalnya saja, survei Populi Center pada Januari 2015 menyebutkan DPR adalah lembaga terkorup. Tingkat ketidakpercayaan publik terhadap parpol sangat tinggi. Dari survei tersebut, hanya 12,5 persen responden yang percaya pada parpol.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menilik Sejarah Terbentuknya Korps Paskhas TNI AU...

Menilik Sejarah Terbentuknya Korps Paskhas TNI AU...

Nasional
KPK Akan Dalami Uang Rp 1,5 Miliar yang Diamankan dari Dodi Alex Noerdin

KPK Akan Dalami Uang Rp 1,5 Miliar yang Diamankan dari Dodi Alex Noerdin

Nasional
Sukses Uji Penyelaman, KRI Cakra-401 Dinilai Penuhi Indikator Kelayakan Operasi

Sukses Uji Penyelaman, KRI Cakra-401 Dinilai Penuhi Indikator Kelayakan Operasi

Nasional
Dodi Reza Alex Noerdin Diduga Rekayasa Proyek, KPK Sebut Fee 10 Persen

Dodi Reza Alex Noerdin Diduga Rekayasa Proyek, KPK Sebut Fee 10 Persen

Nasional
Sedang Perbaikan, Kapal Selam KRI Cakra-401 Sukses Jalani Uji Penyelaman

Sedang Perbaikan, Kapal Selam KRI Cakra-401 Sukses Jalani Uji Penyelaman

Nasional
Dodi Alex Noerdin Jadi Tersangka, OTT yang Sita Miliaran Rupiah di Tas dan Kantong Plastik...

Dodi Alex Noerdin Jadi Tersangka, OTT yang Sita Miliaran Rupiah di Tas dan Kantong Plastik...

Nasional
Hormati Hukum, Partai Golkar Prihatin Kasus Korupsi Menjerat Dodi Alex Noerdin

Hormati Hukum, Partai Golkar Prihatin Kasus Korupsi Menjerat Dodi Alex Noerdin

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Malu Buka Investasi Tak Direspons | Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Jadi Tersangka KPK

[POPULER NASIONAL] Jokowi Malu Buka Investasi Tak Direspons | Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Jadi Tersangka KPK

Nasional
Dirgahayu Korps Paskhas TNI AU, Karmanye Vadikaraste Mafalesu Kadatjana

Dirgahayu Korps Paskhas TNI AU, Karmanye Vadikaraste Mafalesu Kadatjana

Nasional
Ingin Konsolidasi, Golkar Bersedia Rangkul Tokoh Politik yang Juga Mantan Kader

Ingin Konsolidasi, Golkar Bersedia Rangkul Tokoh Politik yang Juga Mantan Kader

Nasional
Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Nasional
Hari Pangan Sedunia, BRGM Upayakan Pendekatan 3T untuk Dukung Pangan Berkelanjutan

Hari Pangan Sedunia, BRGM Upayakan Pendekatan 3T untuk Dukung Pangan Berkelanjutan

Nasional
KPK Tahan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

KPK Tahan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

Nasional
OTT Bupati Musi Banyuasin, KPK Temukan Rp 1,5 Miliar dari Tas dan Rp 270 Juta dari Kantung Plastik

OTT Bupati Musi Banyuasin, KPK Temukan Rp 1,5 Miliar dari Tas dan Rp 270 Juta dari Kantung Plastik

Nasional
BEM UNJ Tolak Rencana Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa ke Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

BEM UNJ Tolak Rencana Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa ke Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.