Ini 101 Daerah yang Akan Gelar Pilkada 2017

Kompas.com - 15/02/2016, 14:03 WIB
Petugas mencelupkan jari pemilih seusai memberikan suara di tempat pemungutan suara di Kuta, Bali, 9 Desember 2015. 100 juta pemilih hari ini memberikan suara untuk pemilihan kepala daerah yang dilakukan serentak di 32 provinsi untuk pertama kalinya. AFP PHOTO / SONNY TUMBELAKAPetugas mencelupkan jari pemilih seusai memberikan suara di tempat pemungutan suara di Kuta, Bali, 9 Desember 2015. 100 juta pemilih hari ini memberikan suara untuk pemilihan kepala daerah yang dilakukan serentak di 32 provinsi untuk pertama kalinya.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum resmi menetapkan tanggal pemungutan suara pilkada serentak putaran kedua, yakni pada Rabu (15/2/2017).

Ketua KPU Husni Kamil Manik saat jumpa pers di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, Senin (15/2/2016), mengatakan, sebanyak 101 daerah akan melaksanakan Pilkada Serentak pada 2017.

Rinciannya, 7 Provinsi akan menggelar Pilgub; 18 kota dan 76 kabupaten menggelar Pilkada. (baca: KPU Akan Buat Aturan Khusus untuk Pilkada di Aceh, Yogya, Papua, dan DKI Jakarta)

Provinsi yang akan menggelar Pilgub adalah Provinsi DI Aceh, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Batar, dan Papua Barat.

Sementara itu, 18 kota yang menyelenggarakan pilkada serentak 2017 adalah Banda Aceh, Lhokseumawe, Langsa, Sabang, Tebing Tinggi, Payakumbuh, Pekanbaru, Cimahi, Tasikmalaya, dan Salatiga.

Selain itu, Kota Yogyakarta, Batu, Kupang, Singkawang, Kendari, Jayapura, Ambon, dan Sorong.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pegawai Kemenag Sebut Sepupu Romahurmuziy Terima Rp 21 Juta

Pegawai Kemenag Sebut Sepupu Romahurmuziy Terima Rp 21 Juta

Nasional
Empat Fakta Terkait Pelaku Bom Bunuh Diri Polrestabes Medan

Empat Fakta Terkait Pelaku Bom Bunuh Diri Polrestabes Medan

Nasional
Jaksa Agung Akui Masih Ada Oknum Jaksa yang Menyimpang

Jaksa Agung Akui Masih Ada Oknum Jaksa yang Menyimpang

Nasional
Soal Larangan Eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Diingatkan Jangan Langgar UU

Soal Larangan Eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Diingatkan Jangan Langgar UU

Nasional
Saat Jadi Menag, Lukman Hakim Disebut Minta Haris Diloloskan Seleksi Calon Kakanwil

Saat Jadi Menag, Lukman Hakim Disebut Minta Haris Diloloskan Seleksi Calon Kakanwil

Nasional
Mahfud MD Sebut Satu Pelaku Peledakan Bom di Polrestabes Medan Masih dalam Pengejaran

Mahfud MD Sebut Satu Pelaku Peledakan Bom di Polrestabes Medan Masih dalam Pengejaran

Nasional
Ingin Larang Koruptor Ikut Pilkada, KPU Dikhawatirkan Cari Popularitas

Ingin Larang Koruptor Ikut Pilkada, KPU Dikhawatirkan Cari Popularitas

Nasional
Luhut: Investasi 123 Miliar Dollar AS Terhambat karena Tumpang Tindih Regulasi

Luhut: Investasi 123 Miliar Dollar AS Terhambat karena Tumpang Tindih Regulasi

Nasional
Bom Bunuh Diri di Medan, Ketua DPR Minta Program Deradikalisasi Dievaluasi

Bom Bunuh Diri di Medan, Ketua DPR Minta Program Deradikalisasi Dievaluasi

Nasional
Pasca-ledakan Bom di Medan, Pengamanan Kantor Kepolisian Diperketat

Pasca-ledakan Bom di Medan, Pengamanan Kantor Kepolisian Diperketat

Nasional
Orang Kepercayaan Mantan Anggota DPR Bowo Sidik Divonis 2 Tahun Penjara

Orang Kepercayaan Mantan Anggota DPR Bowo Sidik Divonis 2 Tahun Penjara

Nasional
Menko PMK Rancang Program Sertifikasi Perkawinan sebagai Syarat Menikah

Menko PMK Rancang Program Sertifikasi Perkawinan sebagai Syarat Menikah

Nasional
Menko PMK: Diet Berlebihan Ganggu Kesuburan Perempuan dan Picu 'Stunting'

Menko PMK: Diet Berlebihan Ganggu Kesuburan Perempuan dan Picu "Stunting"

Nasional
Jubir Presiden: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jadi Bos BUMN

Jubir Presiden: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jadi Bos BUMN

Nasional
Romahurmuziy Bantah Dibayari Hotel oleh Pejabat Kanwil Kemenag

Romahurmuziy Bantah Dibayari Hotel oleh Pejabat Kanwil Kemenag

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X