Kompas.com - 13/02/2016, 13:51 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta segera memberikan kejelasan atas status tenaga honorer K2. Sebab, sejak dijanjikan pada tahun lalu, hingga kini tidak jelas bagaimana kelanjutan rencana pengangkatan mereka menjadi pegawai negeri sipil.

Anggota Komisi II DPR, Amran, mengatakan, DPR pernah menggelar rapat dengar pendapat dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi pada akhir 2014.

Saat itu, Menteri Yuddy berjanji bahwa pemerintah akan mencari jalan keluar untuk persoalan ini.

"Kami bertanya waktu itu, bagaimana caranya? Kemenpan lantas meminta tunggu karena akan melakukan verifikasi terhadap jumlah tenaga honorer," kata Amran saat diskusi bertajuk "Mengejar Takdir Tenaga Honorer" di Jakarta, Sabtu (13/2/2016).

Dari hasil verifikasi yang dilakukan Menpan, terdapat 439.000 tenaga honorer yang tercatat di kantor Badan Kepegawaian Negara.

Setelah itu, muncul sejumlah opsi untuk mengangkat para tenaga honorer, mulai dari pengangkatan secara bertahap hingga melakukan verifikasi ulang.

Untuk pengangkatan secara bertahap, kata dia, opsi yang diberikan yakni dilakukan pengangkatan sebanyak 110.000 tenaga honorer setiap tahunnya.

Sementara itu, untuk opsi kedua, proses pengangkatan dilakukan setelah verifikasi dilangsungkan dan dilakukan tes ulang terhadap semua tenaga honorer.

"Dalam rapat kerja yang dilangsungkan berikutnya, disepakati jika akan dilakukan pengangkatan bertahap. Tak hanya bagi honorer K2, tetapi juga K1. Kesepakatan itu diambil pada 15 September 2015," ujarnya.

Namun, pada pertengahan Januari 2016, secara tiba-tiba pemerintah membatalkan rencana pengangkatan tersebut. Tak tersedianya anggaran menjadi alasan batalnya pengangkatan itu.

Di samping itu, Yuddy juga beralasan bahwa terdapat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS juga menyatakan pengangkatan berakhir pada Desember 2014.

"Kami sangat kaget waktu itu," kata dia.

Ketua Umum Forum Honorer Kategori II Titi Purwaningsih mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait persoalan anggaran yang dimiliki pemerintah.

Menurut dia, Kementerian Keuangan saat ini tengah menunggu usulan dari Kemenpan-RB selaku otoritas yang memiliki wewenang melakukan pengangkatan tenaga honorer.

Anggota DPD RI Delis Julkarson Hehi mengatakan, nasib status tenaga honorer saat ini berada di tangan Menteri Yuddy.

Jika memang ada good will dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan honorer, kesepakatan itu telah diambil bersama antara eksekutif dan legislatif sebelumnya.

Tinggal eksekutif yang mengeksekusi kesepakatan yang telah diambil tersebut.

"Menpan RB ada niat enggak untuk menyelesaikan ini? Jangan maju mundur, maju mundur. Kalau mundur satu langkah, maju dua langkah enggak apa-apa. Tetapi, jangan sampai maju selangkah, mundur tiga langkah. Itu gawat," kata Delis.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pukat: Usulan Restorative Justice Johanis Tanak untuk Kasus Korupsi Aneh

Pukat: Usulan Restorative Justice Johanis Tanak untuk Kasus Korupsi Aneh

Nasional
Tiba-tiba, DPR Sahkan Sekjen MK Guntur Hamzah Jadi Hakim Konstitusi Gantikan Aswanto

Tiba-tiba, DPR Sahkan Sekjen MK Guntur Hamzah Jadi Hakim Konstitusi Gantikan Aswanto

Nasional
Keputusan Jokowi Pilih 2 Nama Capim KPK Pengganti Lili Pintauli Dinilai Subyektif

Keputusan Jokowi Pilih 2 Nama Capim KPK Pengganti Lili Pintauli Dinilai Subyektif

Nasional
Paulus Waterpauw ke Lukas Enembe: Kalau Tidak Mampu Jadi Gubernur, Mending Mundur

Paulus Waterpauw ke Lukas Enembe: Kalau Tidak Mampu Jadi Gubernur, Mending Mundur

Nasional
Ibu Brigadir J: Semoga Jaksa dan Hakim Jujur agar Kebenaran Terungkap Seadil-adilnya

Ibu Brigadir J: Semoga Jaksa dan Hakim Jujur agar Kebenaran Terungkap Seadil-adilnya

Nasional
Luhut Minta 'Goodie Bag' Acara Pemerintah Tak Pakai Produk Impor

Luhut Minta "Goodie Bag" Acara Pemerintah Tak Pakai Produk Impor

Nasional
Langkah Febri Diansyah dan Rasamala Bela Sambo dan Istri, antara Janji dan Kritik

Langkah Febri Diansyah dan Rasamala Bela Sambo dan Istri, antara Janji dan Kritik

Nasional
Politikus PDI-P Yakin Pertemuan Puan dan Demokrat Tak Bahas soal Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Politikus PDI-P Yakin Pertemuan Puan dan Demokrat Tak Bahas soal Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Nasional
MK Tolak Seluruhnya Uji Materi 'Presidential Threshold' yang Diajukan PKS

MK Tolak Seluruhnya Uji Materi "Presidential Threshold" yang Diajukan PKS

Nasional
Jenderal Andika Perintahkan AU Siapkan Demo Udara Pesawat di HUT Ke-77 TNI

Jenderal Andika Perintahkan AU Siapkan Demo Udara Pesawat di HUT Ke-77 TNI

Nasional
Syarat Tinggi Badan Calon TNI Diturunkan, Prabowo: Saya Mendukung

Syarat Tinggi Badan Calon TNI Diturunkan, Prabowo: Saya Mendukung

Nasional
Jokowi: Kalau Covid-19 Kita Tangani Bersama, Urusan Inflasi Juga Harus Sama-sama

Jokowi: Kalau Covid-19 Kita Tangani Bersama, Urusan Inflasi Juga Harus Sama-sama

Nasional
Demokrat Ingin Capres-Cawapres yang Hendak Diusung Bersama Koalisi Perbesar Konstituen

Demokrat Ingin Capres-Cawapres yang Hendak Diusung Bersama Koalisi Perbesar Konstituen

Nasional
Kronologi Kasus Penipuan Investasi KSP Indosurya Senilai Rp 106 T, Jadi yang Terbesar di Indonesia

Kronologi Kasus Penipuan Investasi KSP Indosurya Senilai Rp 106 T, Jadi yang Terbesar di Indonesia

Nasional
Deretan Kasus dengan Kerugian Masyarakat Terbesar di Indonesia, Golden Traders hingga KSP Indosurya

Deretan Kasus dengan Kerugian Masyarakat Terbesar di Indonesia, Golden Traders hingga KSP Indosurya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.