Menteri Yuddy Diminta Jangan "Maju-Mundurkan" Nasib Tenaga Honorer

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta segera memberikan kejelasan atas status tenaga honorer K2. Sebab, sejak dijanjikan pada tahun lalu, hingga kini tidak jelas bagaimana kelanjutan rencana pengangkatan mereka menjadi pegawai negeri sipil.

Anggota Komisi II DPR, Amran, mengatakan, DPR pernah menggelar rapat dengar pendapat dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi pada akhir 2014.

Saat itu, Menteri Yuddy berjanji bahwa pemerintah akan mencari jalan keluar untuk persoalan ini.

"Kami bertanya waktu itu, bagaimana caranya? Kemenpan lantas meminta tunggu karena akan melakukan verifikasi terhadap jumlah tenaga honorer," kata Amran saat diskusi bertajuk "Mengejar Takdir Tenaga Honorer" di Jakarta, Sabtu (13/2/2016).

Dari hasil verifikasi yang dilakukan Menpan, terdapat 439.000 tenaga honorer yang tercatat di kantor Badan Kepegawaian Negara.

Setelah itu, muncul sejumlah opsi untuk mengangkat para tenaga honorer, mulai dari pengangkatan secara bertahap hingga melakukan verifikasi ulang.

Untuk pengangkatan secara bertahap, kata dia, opsi yang diberikan yakni dilakukan pengangkatan sebanyak 110.000 tenaga honorer setiap tahunnya.

Sementara itu, untuk opsi kedua, proses pengangkatan dilakukan setelah verifikasi dilangsungkan dan dilakukan tes ulang terhadap semua tenaga honorer.

"Dalam rapat kerja yang dilangsungkan berikutnya, disepakati jika akan dilakukan pengangkatan bertahap. Tak hanya bagi honorer K2, tetapi juga K1. Kesepakatan itu diambil pada 15 September 2015," ujarnya.

Namun, pada pertengahan Januari 2016, secara tiba-tiba pemerintah membatalkan rencana pengangkatan tersebut. Tak tersedianya anggaran menjadi alasan batalnya pengangkatan itu.

Di samping itu, Yuddy juga beralasan bahwa terdapat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS juga menyatakan pengangkatan berakhir pada Desember 2014.

"Kami sangat kaget waktu itu," kata dia.

Ketua Umum Forum Honorer Kategori II Titi Purwaningsih mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait persoalan anggaran yang dimiliki pemerintah.

Menurut dia, Kementerian Keuangan saat ini tengah menunggu usulan dari Kemenpan-RB selaku otoritas yang memiliki wewenang melakukan pengangkatan tenaga honorer.

Anggota DPD RI Delis Julkarson Hehi mengatakan, nasib status tenaga honorer saat ini berada di tangan Menteri Yuddy.

Jika memang ada good will dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan honorer, kesepakatan itu telah diambil bersama antara eksekutif dan legislatif sebelumnya.

Tinggal eksekutif yang mengeksekusi kesepakatan yang telah diambil tersebut.

"Menpan RB ada niat enggak untuk menyelesaikan ini? Jangan maju mundur, maju mundur. Kalau mundur satu langkah, maju dua langkah enggak apa-apa. Tetapi, jangan sampai maju selangkah, mundur tiga langkah. Itu gawat," kata Delis.