Kompas.com - 12/02/2016, 11:24 WIB
Ketua DPP PKS Jazuli Juwaini KOMPAS.com/Indra AkuntonoKetua DPP PKS Jazuli Juwaini
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPR menolak untuk melanjutkan pembahasan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. F-PKS akan mengikuti proses revisi jika melibatkan KPK selaku pengguna UU.

Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini dalam pesan singkat yang diterima Kompas.com, Jumat (12/2/2016).

Menurut dia, keputusan penolakan revisi itu merupakan hasil rapat pleno yang dilakukan Fraksi PKS pada Kamis (11/2/2016).

"PKS menolak melanjutkan pembahasan revisi UU KPK kecuali melibatkan KPK untuk memberikan masukan-masukan yang substansial," kata Jazuli.

Jazuli tak menyinggung mengenai poin-poin yang hendak direvisi di dalam UU tersebut. Hanya, pihaknya menolak jika revisi tersebut justru hanya akan melemahkan KPK. (Baca: Politisi PDI-P: Naskah Akademik Revisi UU KPK Tak Boleh Beredar di Publik)

"Kecuali untuk menguatkan KPK agar dengan penguatan tersebut lembaga ini lebih berani menindak dan mengungkap kasus-kasus besar. Jangan cuma kasus-kasus kelas teri," ujarnya.

Selain itu, Fraksi PKS juga meminta agar pemerintah konsisten jika memang ingin merevisi UU tersebut. Jangan sampai, Kementerian Hukum dan HAM serta Presiden Joko Widodo tidak sejalan dalam menyampaikan pendapat mengenai revisi ini.

Dalam rapat harmonisasi Panitia Kerja Revisi UU KPK di Badan Legislasi DPR, Rabu (10/2/2016) sore, hanya Fraksi Gerindra yang secara tegas menolak UU KPK direvisi. (Baca: Gerindra Berjuang Sendirian Tolak Revisi UU KPK)

Belakangan, F-Demokrat berubah sikap setelah mendapatkan instruksi dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. (Baca: SBY Tiba-tiba Instruksikan F-Demokrat Tolak Revisi UU KPK)

Sikap kedua fraksi itu membuat beberapa fraksi lainnya berpikir ulang sehingga pengesahan draf revisi UU KPK menjadi RUU inisiatif DPR yang direncanakan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR pada Kamis (11/2/2016) ditunda hingga Kamis (18/2/2016).

Keputusan itu diambil untuk memberikan waktu berpikir kembali bagi fraksi-fraksi terkait urgensi revisi tersebut.

KPK sebelumnya tak hadir dalam rapat dengar pendapat dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR, Kamis (4/2/2016).

Sedianya, dalam rapat tersebut, Baleg ingin mendapatkan masukan dari KPK terkait revisi. Pimpinan KPK menyampaikan sikap resmi lewat surat.

Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriarti, menekankan, KPK sejak awal telah menolak rencana revisi tersebut. Sebab, UU yang ada saat ini sudah cukup untuk menunjang kinerja KPK dalam memberantas korupsi.

"Sehingga, tidak perlu dilakukan perubahan," kata Yuyuk di Kompleks Parlemen.

Dalam suratnya, pimpinan KPK menyarankan DPR bersama dengan pemerintah untuk lebih mendahulukan pembahasan dan penyusunan beberapa undang-undang yang terkait dengan pemberantasan korupsi.

KPK ingin pembahasan terlebih dulu terhadap revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pembahasan lainnya mengenai penyusunan UU Perampasan Aset sebagai implementasi atau tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi UNCAC. Terakhir, harmonisasi rancangan KUHP dan KUHAP pimpinan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Nilai Kurangnya Kesejahteraan Penyelenggara Negara Jadi Penyebab Korupsi

Mendagri Nilai Kurangnya Kesejahteraan Penyelenggara Negara Jadi Penyebab Korupsi

Nasional
Polri Diminta Usut Kerangkeng di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Polri Diminta Usut Kerangkeng di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Nasional
Menkes: Kita Tidak Mau BPJS Kesehatan Defisit, Harus Positif

Menkes: Kita Tidak Mau BPJS Kesehatan Defisit, Harus Positif

Nasional
DJSN Targetkan Implementasi Kelas Standar JKN di Seluruh RS pada 2024

DJSN Targetkan Implementasi Kelas Standar JKN di Seluruh RS pada 2024

Nasional
KPK Akui Temukan 2 Kerangkeng Manusia Saat Akan Tangkap Bupati Langkat

KPK Akui Temukan 2 Kerangkeng Manusia Saat Akan Tangkap Bupati Langkat

Nasional
Setelah Tetapkan Waktu Pemilu 2024, DPR-Pemerintah Akan Bahas Tahapan-Jadwal Lebih Rinci

Setelah Tetapkan Waktu Pemilu 2024, DPR-Pemerintah Akan Bahas Tahapan-Jadwal Lebih Rinci

Nasional
Polri: Kerangkeng di Rumah Bupati Nonaktif Langkat Tak Miliki Izin Resmi

Polri: Kerangkeng di Rumah Bupati Nonaktif Langkat Tak Miliki Izin Resmi

Nasional
BNPT Ungkap Prediksi Ancaman Teror: Kepulangan FTF hingga 'Lone Wolf'

BNPT Ungkap Prediksi Ancaman Teror: Kepulangan FTF hingga "Lone Wolf"

Nasional
Bupati Langkat Punya Kerangkeng Manusia, Komnas HAM: Model Macam Ini Baru Sekarang Terjadi

Bupati Langkat Punya Kerangkeng Manusia, Komnas HAM: Model Macam Ini Baru Sekarang Terjadi

Nasional
Pekerja Migran Indonesia: Dicari tapi Tak Selalu Terlindungi

Pekerja Migran Indonesia: Dicari tapi Tak Selalu Terlindungi

Nasional
Pemerintah Berencana Kirim Tim untuk Data WNI yang Jadi Teroris di Afghanistan, Suriah, dan Filipina

Pemerintah Berencana Kirim Tim untuk Data WNI yang Jadi Teroris di Afghanistan, Suriah, dan Filipina

Nasional
Dikuasai Singapura Sejak RI Merdeka, Pengambilalihan Wilayah Udara Natuna Menyangkut Kedaulatan

Dikuasai Singapura Sejak RI Merdeka, Pengambilalihan Wilayah Udara Natuna Menyangkut Kedaulatan

Nasional
Mendagri: Kepala Daerah Ditangkap KPK Gerus Kepercayaan Publik kepada Pemerintah

Mendagri: Kepala Daerah Ditangkap KPK Gerus Kepercayaan Publik kepada Pemerintah

Nasional
KPK Panggil Ketua DPRD Bekasi sebagai Saksi Kasus Suap Wali Kota Rahmat Effendi

KPK Panggil Ketua DPRD Bekasi sebagai Saksi Kasus Suap Wali Kota Rahmat Effendi

Nasional
Presiden Jokowi Sambut Kunjungan PM Singapura di Bintan

Presiden Jokowi Sambut Kunjungan PM Singapura di Bintan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.