Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Janji Siapkan Rp 1,2 Triliun untuk Pembebasan Lahan Tol Trans-Sumatera

Kompas.com - 11/02/2016, 17:14 WIB

LAMPUNG, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun untuk pembebasan lahan Tol Trans-Sumatera di wilayah Provinsi Lampung.

"Anggaran ini segera kami persiapkan karena pembangunan berjalan cepat dan 'turun' dana masih terlambat," kata Presiden saat mengunjungi ruas Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) di Desa Sabahbalau, Lampung, Kamis (11/2/2016), seperti dikutip Antara.

Presiden mengatakan, pemerintah provinsi sudah cepat melakukan proses pembebasan lahan. Hanya saja, anggarannya yang belum siap. (Baca: Jokowi: Pembangunan Jalan Tol Lampung Paling Cepat)

"Gubernur sudah laporkan kalau pembangunannya sudah berjalan dan sejak kunjungan terakhir progresnya berjalan lebih cepat," kata Jokowi.

Untuk itu, setelah kembali ke Jakarta, Presiden segera melakukan koordinasi terkait penyiapan anggaran pembangunan tersebut.

"Lampung saja setidaknya akan kita siapkan sebesar Rp 1,2 triliun sehingga pembangunannya bisa berjalan lancar," ujarnya.

Sementara itu, Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) sepanjang 7 km antara Jalan Ir Sutami menuju Kotabaru, Lampung Selatan, atau sebaliknya dapat digunakan menjelang arus mudik Lebaran mendatang.

"Maret 2016 target gerbang tol selesai sehingga dapat digunakan untuk mengantisipasi macet pada arus mudik mendatang. Kami akan membuka gerbang tol di dua lokasi itu," kata Manajer Enginer PT Waskita Karya, Marsesa Edward, di Sabahbalau, Lampung Selatan, Kamis.

Ia menyebutkan, pihaknya telah mengerjakan sepanjang 4 km jalan tol dari 5 km lahan yang telah dibebaskan.

Menurut dia, target penggunaan jalan tol untuk arus mudik itu dapat diselesaikan mengingat PT Waskita Karya dapat mengerjakan jalan tol 200-300 meter dalam sehari.

Penggunaan jalan tol untuk arus mudik itu khusus untuk kendaraan pribadi, bukan untuk truk barang atau pun bus.

"Permasalahannya lahan yang belum dibebaskan, kami baru mengerjakan 4 km dari 5 km lahan yang telah dibebaskan," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com