Jokowi Minta Menteri Kendalikan Anggaran, Tidak Asal Dibagi-bagi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo meminta semua menterinya untuk mengendalikan penuh anggaran yang diberikan negara.

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (10/2/2016).

"Saya ingin agar betul-betul ada sebuah perubahan total. Artinya, menteri itu betul-betul mengendalikan anggarannya," kata Jokowi.

Jokowi menuturkan, anggaran yang dimiliki menteri sering kali langsung dialirkan kepada direktur jenderal, direktur, kasubdit, dan bawahan lainnya. (Baca: Pemborosan Anggaran Masih Terjadi)

Padahal, Jokowi ingin aliran dana itu dilakukan berdasarkan program prioritas, bukan berdasarkan pos organisasi di kementerian.

"Saya mengingatkan agar tidak lagi money follow function," ujarnya.

Jokowi mengatakan, dirinya ingin penggunaan anggaran di kementerian fokus terhadap program prioritas. (Baca: Fitra: Libatkan Banyak Kementerian, Penanggulangan Bencana Jadi Boros Anggaran)

Dia juga kembali menyinggung bahasa suatu program yang harus ditulis jelas, rinci, dan tidak menggunakan kata-kata bersayap.

Dengan begitu, kata Jokowi, pengawasan akan mudah dilakukan. Selain itu, hasil suatu program akan tampak terasa dan tidak menguap.

"Jangan sampai setiap seksi harus ada anggarannya, harus ada kegiatannya, ya memaksakan sekali," ucap Jokowi.

"Kita lihat juga fokus dan prioritas, jadi betul mestinya money follow program," ujarnya.