Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bambang Soesatyo: Timses Novanto Harus "Fight", Jangan "Cemen"

Kompas.com - 10/02/2016, 12:41 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Bambang Soesatyo meminta Setya Novanto memakai cara-cara yang yang fair untuk bersaing dalam Musyawarah Nasional rekonsiliasi Partai Golkar.

Dia menyayangkan sikap loyalis Setya Novanto, Ridwan Bae, yang dianggapnya menghalang-halangi Ade Komarudin untuk bertarung dalam Munas.

"Ridwan Bae itu kan tim sukses Novanto, wajar saja dia begitu. Harusnya berani fight dan bertarung dong, jangan cemen dan ayam sayur," kata Bambang, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/2/2016).

Ridwan, yang merupakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Sulawesi Tenggara,  meminta Ade Komarudin untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR. 

Ia khawatir kinerja Ade akan terganggu jika rangkap jabatan.

"Enggak ada aturan yang melarang jadi Ketua DPR sekaligus ketua umum Golkar, malah makin bagus. Jangan berpikir sempit," ujar Bambang, yang merupakan salah satu timses Ade ini.

Bambang pun menyerang balik Setya Novanto dengan menyinggung kasus dugaan pemufakatan jahat permintaan saham PT Freeport di Kejaksaan Agung yang menjeratnya.

Menurut dia, seorang calon ketua umum selayaknya berkarakter PDLT yaitu prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela.

"Calon ketua umum tidak boleh punya masalah hukum. Dia harus menyelesaikan masalahnya dulu sebelum maju," kata Bambang.

Munas Golkar akan digelar di bawah kepengurusan DPP hasil Munas Riau demi persatuan antara kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono yang selama satu tahun lebih berkonflik.

Baik Aburizal dan Agung sudah sepakat untuk tidak maju lagi dalam kontestasi Munas tersebut.

Panitia Munas rencananya akan dibentuk akhir Februari 2016.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com