Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Loyalitas Jero Wacik, Korupsi Menteri, dan Tanda Jasa dari SBY

Kompas.com - 10/02/2016, 06:00 WIB
Wisnu Nugroho

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tidak banyak bicara. Namun, hasil kerjanya nyata. Itu yang dialami rombongan wartawan yang meliput Susilo Bambang Yudhoyono saat mundur sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dan bersiap menjadi calon presiden dari Partai Demokrat tahun 2004.

Sosok tidak banyak bicara itu adalah Jero Wacik.

Kehadiran Jero Wacik di sekitar SBY di masa-masa perjuangan itu kerap tidak disadari. Kesadaran publik akan peran Jero Wacik bagi SBY dan Partai Demokrat baru mengemuka sehari sebelum SBY dilantik menjadi Presiden RI ke-6.

Tanggal 19 Oktober 2004, Jero Wacik yang tercatat sebagai fungsionaris Partai Demokrat dipanggil ke Puri Cikeas Indah untuk diseleksi sebagai calon menteri.

Berbeda dengan calon menteri lain, Jero Wacik yang tidak banyak bicara hanya bertemu dengan SBY kurang dari delapan menit.

Saat itu, alumnus Institut Teknologi Bandung Jurusan Mesin dan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jurusan Marketing itu diajak berbicara soal pariwisata dan budaya.

Saat masa kampanye SBY, Jero Wacik yang pernah bekerja di Grup Astra selama 20 tahun mengurusi akomodasi peserta kampanye termasuk kendaraan yang ditumpangi wartawan.

Tak lama setelah seleksi itu, Jero Wacik dilantik menjadi Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Kabinet Indonesia Bersatu (2004-2009). Kiprahnya di Partai Demokrat lantas makin nyata karena jabatannya di pemerintahan.

Puas dengan kerja-kerja Jero Wacik, SBY yang terpilih kembali secara mengaggumkan dalam Pemilu 2009 melantik kembali Wakil Sekjen Partai Demokrat ini sebagai Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2014).

Belum selesai masa tugasnya, SBY memberi kepercayaan lebih kepada Jero Wacik menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kabinet Indonesia Bersatu II (2011-2014).

Dari jabatan "panas" inilah, kasus korupsi di kementerian yang dipimpinnya terendus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tidak berhenti di kasus di ESDM, KPK jauh menyelidiki kasus di kementerian yang dipimpin Jero Wacik sebelumnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com