Kompas.com - 09/02/2016, 21:58 WIB
Mantan Menteri ESDM, Jero Wacik, menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan agenda pembacaan vonis, Selasa (9/2/2016). Majelis hakim Tipikor memvonis Jero Wacik 4 tahun pidana penjara dengan denda Rp 150 juta subsider tiga bulan dan uang pengganti Rp 5 milyar karena korupsi dengan menyalahgunakan dana operasional menteri (DOM) selama menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata serta Menteri ESDM. TRIBUNNEWS/HERUDINMantan Menteri ESDM, Jero Wacik, menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan agenda pembacaan vonis, Selasa (9/2/2016). Majelis hakim Tipikor memvonis Jero Wacik 4 tahun pidana penjara dengan denda Rp 150 juta subsider tiga bulan dan uang pengganti Rp 5 milyar karena korupsi dengan menyalahgunakan dana operasional menteri (DOM) selama menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata serta Menteri ESDM.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch menyayangkan vonis terhadap mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik yang hanya separuh dari tuntutan jaksa.

Peneliti ICW Lalola Easter mengatakan, sebagai penyelenggara negara, Jero layak dihukum maksimal.

"Ini sebetulnya sangat disayangkan, karena profil Jero Wacik sangat memungkinkan dihukum maksimal. Paling tidak sama dengan tuntutan jaksa," ujar Lola melalui pesan singkat, Selasa (9/2/2016).

Hakim menjatuhkan vonis empat tahun penjara. Sementara jaksa menuntutnya hukuman sembilan tahun penjara. (Baca: Jero Wacik Divonis Empat Tahun Penjara)

Menurut Lola, rentang perbedaan hukuman itu sangat mencolok. (Baca: Vonis Jero Wacik Separuh Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa)

"Putusan ini juga di bawah dua pertiga tuntutan jaksa. Jadi jaksa KPK harus banding atas putusan ini," kata Lola.

Baru-baru ini, ICW membeberkan data yang menunjukan bahwa tren vonis ringan semakin tinggi. Untuk tahun 2015, rata-rata vonis yang diputus hakim hanya dua tahun dan dua bulan.

(Baca: ICW: Semakin Banyak Terdakwa Korupsi yang Divonis Ringan)

Oleh karena itu, Lola beranggapan semestinya ada panduan bagi hakim dalam memutus perkara korupsi.

"Agar disparitas putusan bisa diminimalisasi dan ada kepastian hukum dalam memutus. Tidak semata didasarkan pada subjektivitas hakim," kata Lola.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Nasional
KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

Nasional
Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Nasional
Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Nasional
Johan Budi 'Ceramahi' Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Johan Budi "Ceramahi" Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Nasional
Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Nasional
Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Nasional
Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Nasional
Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Nasional
Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Nasional
Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Nasional
PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

Nasional
KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

Nasional
TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

Nasional
Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.