Kompas.com - 09/02/2016, 20:32 WIB
Massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi, melakukan aksi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Kuningan, Jakarta, Jumat (23/1/2015). Aksi ini merupakan respon atas penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, oleh Bareskrim Mabes Polri. Dalam aksi ini mereka menuntut Bambang Widjojanto dibebaskan serta menuntut Presiden Joko Widodo membatalkan pengangkatan Komjen Polisi Budi Gunawan menjadi Kapolri.  KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi, melakukan aksi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Kuningan, Jakarta, Jumat (23/1/2015). Aksi ini merupakan respon atas penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, oleh Bareskrim Mabes Polri. Dalam aksi ini mereka menuntut Bambang Widjojanto dibebaskan serta menuntut Presiden Joko Widodo membatalkan pengangkatan Komjen Polisi Budi Gunawan menjadi Kapolri.
|
EditorSabrina Asril
JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesian Institute for Development and Democracy, Arif Susanto menilai pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak konsisten dalam menyikapi revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

"Berulang-ulang presiden mengatakan kalau isi revisi melemahkan KPK, maka akan menolak. Kalau ada indikasi semacam itu, kenapa presiden tidak sejak awal menolak," ujar Arif di Kantor PGI, Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (9/2/2016).

Ia pun menyebutkan, ada tiga kecacatan dalam revisi UU KPK, yaitu cacat moral, cacat prosedural, dan cacat material. Disebut cacat moral, kata dia, lantaran motif revisi UU KPK sejak awal sudah bermasalah. Alih-alih memperkuat KPK, motif revisi tersebut justru memperlemah.

(Baca: "Kalau Jokowi Setia pada Rakyat, Dia Pasti Menolak Revisi UU KPK")

"Terutama sebagai bentuk sebuah reaksi atas upaya KPK untuk masuk menyidik perkara-perkara besar yang melibatkan lingkaran terdalam kekuasaan," tuturnya.

Kedua, cacat prosedural. Arif menyebutkan, hal tersebut ditunjukan dengan beredarnya banyak draf rancangan undang-undang di masyarakat. Tidak hanya satu draf.

Sejak 2015 akhir hingga 2016 awal, setidaknya didapati ada tiga rancangan berbeda. Hal tersebut, menurutnya, sekaligus menunjukkan inkonsistensi DPR.

Selain itu, lanjut Arif, institusi publik tak dilibatkan dalam pembahasan. DPR hanya berusaha mengundang KPK. Padahal, kata dia, diskusi publik adalah sebuah syarat prosedural terhadap absah atau tidaknya sebuah Undang-undang.

(Baca: Tanpa Naskah Akademik, Revisi UU KPK Cacat Hukum)

Adapun yang ketiga, adalah cacat material. Arif menyebutkan, terdapat empat hingga lima pasal yang bermasalah. Salah satunya terkait lembaga pengawas KPK yang hingga saat ini masih tak jelas kewenangannya.

"Apakah yang dibentuk semacam komisi etik yang pernah dibentuk? Ataukah akan masuk lebih lanjut pada wilayah kerjanya KPK? Yang sebenarnya kalau itu mau dipersoalkan, tempatnya adalah pengadilan," tegas Arif.

Menurutnya, ada banyak cara yang bisa dilakukan seorang terdakwa untuk menggugat apakah yang dilakukan KPK benar atau salah.

"Dan itu bukan wilayahnya lembaga pengawas. Berarti, ada cacat material," lanjutnya.

Kompas TV KPK dengan Tegas Tolak Revisi UU

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Yakin Boyamin Bersikap Kooperatif Terkait Kasus Budhi Sarwono

KPK Yakin Boyamin Bersikap Kooperatif Terkait Kasus Budhi Sarwono

Nasional
3 Warga Sragen Gantung Diri, Mensos Minta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Peka dengan Lingkungan Sekitar

3 Warga Sragen Gantung Diri, Mensos Minta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Peka dengan Lingkungan Sekitar

Nasional
Densus 88 Tangkap 24 Teroris Kelompok MIT dan ISIS

Densus 88 Tangkap 24 Teroris Kelompok MIT dan ISIS

Nasional
Kementerian PPPA Soroti Maraknya Kekerasan Seksual yang Dilakukan Ayah

Kementerian PPPA Soroti Maraknya Kekerasan Seksual yang Dilakukan Ayah

Nasional
Pengamat Nilai Peluang Ridwan Kamil Jadi Capres Kecil, Kalaupun Mungkin Opsinya Cawapres

Pengamat Nilai Peluang Ridwan Kamil Jadi Capres Kecil, Kalaupun Mungkin Opsinya Cawapres

Nasional
Temui Petinggi Partai, Ridwan Kamil Dinilai Tertarik Jadi Kandidat pada Pilpres 2024

Temui Petinggi Partai, Ridwan Kamil Dinilai Tertarik Jadi Kandidat pada Pilpres 2024

Nasional
Ucapkan Selamat Hari Raya Waisak, Jokowi: Semoga Cahaya Kebahagiaan Senantiasa Terangi Jalan Kita

Ucapkan Selamat Hari Raya Waisak, Jokowi: Semoga Cahaya Kebahagiaan Senantiasa Terangi Jalan Kita

Nasional
Politikus Nasdem Minta Kinerja Penjabat Kepala Daerah Dievaluasi Berkala

Politikus Nasdem Minta Kinerja Penjabat Kepala Daerah Dievaluasi Berkala

Nasional
RSNU Dianggap Tertinggal, NU Diminta Lakukan Pembenahan Layanan Kesehatan secara Serius

RSNU Dianggap Tertinggal, NU Diminta Lakukan Pembenahan Layanan Kesehatan secara Serius

Nasional
Ganjar Tak Diundang Halalbihalal PDI-P Jateng, Pengamat: Efek Perseteruan Celeng dan Banteng

Ganjar Tak Diundang Halalbihalal PDI-P Jateng, Pengamat: Efek Perseteruan Celeng dan Banteng

Nasional
Selasa, KPK Periksa Boyamin Saiman Terkait Kasus Budhi Sarwono

Selasa, KPK Periksa Boyamin Saiman Terkait Kasus Budhi Sarwono

Nasional
1.252 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak, 7 Orang Langsung Bebas

1.252 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak, 7 Orang Langsung Bebas

Nasional
KPK Duga Richard Louhenapessy Kondisikan Pelaksanaan Lelang di Pemkot Ambon

KPK Duga Richard Louhenapessy Kondisikan Pelaksanaan Lelang di Pemkot Ambon

Nasional
Poin-poin Penting Kesepakatan DPR-Penyelenggara Pemilu pada Rapat Konsinyering soal Pemilu 2024

Poin-poin Penting Kesepakatan DPR-Penyelenggara Pemilu pada Rapat Konsinyering soal Pemilu 2024

Nasional
Jokowi Tiba di Indonesia Usai Kunjungan Kerja ke AS

Jokowi Tiba di Indonesia Usai Kunjungan Kerja ke AS

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.