Kompas.com - 09/02/2016, 13:40 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menilai, draf revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang ada saat ini sudah cukup baik.

Menurut dia, draf RUU tersebut tidak akan melemahkan KPK. Misalnya, masalah penyadapan, kata Luhut, KPK tidak perlu harus meminta izin ke lembaga luar seperti pengadilan.

Penyidik KPK cukup mengajukan izin kepada dewan pengawas. (baca: F-Gerindra Usul Semua Pejabat Publik Wajib Disadap)

"(Izin) Penyadapan dilakukan di internal mereka, ada SOP-nya," kata Luhut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/2/2016).

Luhut meyakini, dewan pengawas KPK pasti akan memberikan izin jika penyadapan yang dilakukan tak menyalahi aturan. Sebab, dewan pengawas akan terdiri dari orang-orang yang diseleksi oleh pemerintah.

"Tim pengawas ditunjuk pemerintah agar ada mekanisme kontrol juga," ucap Luhut.

Mantan Kepala Staf Kepresidenan ini juga mendukung pemberian kewenangan kepada KPK untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan. (Baca: Meski "Panen" Penolakan, PDI-P Tak Akan Ubah Draf RUU KPK)

Menurut dia, kewenangan tersebut diperlukan apabila KPK menangani suatu kasus dimana tersangkanya sudah sakit keras atau meninggal.

"Masa orang mati enggak boleh di SP3," ucapnya. (Baca: Revisi UU KPK Bakal Turunkan Kepuasan Masyarakat terhadap Jokowi)

Terakhir, Luhut juga memandang tak masalah jika KPK tak bisa lagi mengangkat penyidik dan penyelidik sendiri.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM dan Komnas Perempuan Dalami Dugaan Pelecehan Seksual Istri Ferdy Sambo

Komnas HAM dan Komnas Perempuan Dalami Dugaan Pelecehan Seksual Istri Ferdy Sambo

Nasional
Pasal RKHUP soal Penghinaan Presiden Dikhawatirkan Hambat Kerja Pers, Dewan Pers Bakal Sosialisasi Usul Perbaikan ke Seluruh Fraksi DPR

Pasal RKHUP soal Penghinaan Presiden Dikhawatirkan Hambat Kerja Pers, Dewan Pers Bakal Sosialisasi Usul Perbaikan ke Seluruh Fraksi DPR

Nasional
Beri Wejangan ke Ibu Hamil, Megawati: 'Please', Jangan Cengeng...

Beri Wejangan ke Ibu Hamil, Megawati: "Please", Jangan Cengeng...

Nasional
Kasus Penembakan Brigadir J, Mahfud: Yang Dilakukan Kapolri Tidak Jelek Banget

Kasus Penembakan Brigadir J, Mahfud: Yang Dilakukan Kapolri Tidak Jelek Banget

Nasional
Kisah Foto Proklamasi 17 Agustus 1945 yang Sempat Dikubur di Kebun

Kisah Foto Proklamasi 17 Agustus 1945 yang Sempat Dikubur di Kebun

Nasional
Jokowi Panggil Kapolri hingga Panglima TNI ke Istana, Bahas Apa ?

Jokowi Panggil Kapolri hingga Panglima TNI ke Istana, Bahas Apa ?

Nasional
Kala Megawati Unjuk Kebolehan Memasak di Depan Panglima Andika Perkasa

Kala Megawati Unjuk Kebolehan Memasak di Depan Panglima Andika Perkasa

Nasional
Karangan Bunga 'Save Polri' Banjiri Mabes Polri, Dukung Kasus Brigadir J Dituntaskan

Karangan Bunga "Save Polri" Banjiri Mabes Polri, Dukung Kasus Brigadir J Dituntaskan

Nasional
Bareskrim Ungkap Dana Sosial Boeing yang Diselewengkan ACT Bertambah Jadi Rp 107,3 Miliar

Bareskrim Ungkap Dana Sosial Boeing yang Diselewengkan ACT Bertambah Jadi Rp 107,3 Miliar

Nasional
Langkah Bharada E Ajukan 'Justice Collaborator' Dinilai Cerdas

Langkah Bharada E Ajukan "Justice Collaborator" Dinilai Cerdas

Nasional
Daftar Pemilu 2024, Prabowo-Cak Imin Jalan Bareng ke KPU

Daftar Pemilu 2024, Prabowo-Cak Imin Jalan Bareng ke KPU

Nasional
Pengacara Sebut Bharada E Merasa Tertekan Karena Beri Keterangan Berbeda

Pengacara Sebut Bharada E Merasa Tertekan Karena Beri Keterangan Berbeda

Nasional
Kasus Brigadir J yang Makin Terang dan Menanti Sang Dalang Segera Terungkap

Kasus Brigadir J yang Makin Terang dan Menanti Sang Dalang Segera Terungkap

Nasional
Anggota Komisi II DPR Sebut Pembentukan DOB Bisa Bantu Cegah Konflik di Papua

Anggota Komisi II DPR Sebut Pembentukan DOB Bisa Bantu Cegah Konflik di Papua

Nasional
KPK Duga Uang untuk Suap Walikota Ambon dari PT Midi Utama Indonesia

KPK Duga Uang untuk Suap Walikota Ambon dari PT Midi Utama Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.