JAI: Pemerintah Daerah Salah Tafsirkan SKB Tiga Menteri

Kompas.com - 09/02/2016, 08:24 WIB
Juru Bicara Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Yendra Budiana.




Sent from my iPhone Kristian ErdiantoJuru Bicara Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Yendra Budiana. Sent from my iPhone
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Jemaah Ahmadiyah Indonesia, Yendra Budiana, mempertanyakan dasar upaya pengusiran oleh pemerintah daerah terhadap warga JAI di Bangka pada 5 Februari 2016 lalu.

Menurut Yendra, tidak ada peraturan perundang-undangan yang melegitimasi pengusiran terhadap warga negara dengan alasan apapun.

(Baca: Mendagri Larang Bupati Bangka Usir Warga Ahmadiyah)

Ia menilai, pengusiran yang terjadi di Bangka karena pemerintah daerah salah menafsirkan isi Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Kejaksaan Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (SKB 3 Menteri) tahun 2008 tentang Ahmadiyah.

"Terkait SKB 3 menteri, sebenarnya tidak ada pelarangan aktifitas maupun pembekuan organisasi. Tetapi oleh pemerintah daerah SKB tersebut salah ditafsirkan menjadi dasar pelarangan. Harus ada evaluasi dari pemerintah pusat kenapa pemerintah daerah mengeluarkan peraturan yang tidak sejalan dengan SKB," ujar Yendra ketika ditemui Kompas.com, di Jakarta, Senin (8/2/2016).

Dalam SKB 3 Menteri tersebut, pemerintah memberi peringatan kepada anggota JAI, sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan paham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW.

(Baca: Pemerintah Diminta Serius Tangani Pengusiran Warga Ahmadiyah di Bangka)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pada poin berikutnya juga dikatakan bahwa pemerintah meminta seluruh elemen masyarakat menjaga kerukunan umat beragama dengan tidak melakukan tindakan melawan hukum terhadap warga Ahmadiyah.

"Lalu kenapa kami diusir? Seharusnya ada juga sosialisasi bahwa tidak boleh menyikapi persoalan Ahmadiyah dengan kekerasan sebagaimana tertuang dalam SKB," kata Yendra.

Pasca pengusiran, dia ingin kepastian dari negara untuk memenuhi hak-hak Ahmadiyah sebagai warga negara. Setidaknya, kata Yendra, warga Ahmadiyah diberikan hak untuk tinggal dan jaminan atas keamanan.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Jawa-Bali Berakhir Saat Varian Omicron Jadi Perhatian, Akankah Diperketat?

PPKM Jawa-Bali Berakhir Saat Varian Omicron Jadi Perhatian, Akankah Diperketat?

Nasional
KPK Yakin Hakim MA Independen dan Profesional Tangani Kasasi Edhy Prabowo

KPK Yakin Hakim MA Independen dan Profesional Tangani Kasasi Edhy Prabowo

Nasional
Sekjen Gerindra Minta Kader Belajar dari PDI-P untuk Pertahankan Kepercayaan Masyarakat

Sekjen Gerindra Minta Kader Belajar dari PDI-P untuk Pertahankan Kepercayaan Masyarakat

Nasional
Apakah Varian Omicron Berpengaruh pada Efektivitas Vaksin? Ini Kata Luhut

Apakah Varian Omicron Berpengaruh pada Efektivitas Vaksin? Ini Kata Luhut

Nasional
KRI Cakra-401 Selesai 'Overhaul', TNI AL Tunggu Kemenhan untuk Serah Terima

KRI Cakra-401 Selesai "Overhaul", TNI AL Tunggu Kemenhan untuk Serah Terima

Nasional
Persiapkan Pemilu 2024, PPP Targetkan 3.000 Kursi DPRD

Persiapkan Pemilu 2024, PPP Targetkan 3.000 Kursi DPRD

Nasional
Muncul Varian Omicron, Menkes: Kemungkinan Besar Lebih Cepat Penularannya

Muncul Varian Omicron, Menkes: Kemungkinan Besar Lebih Cepat Penularannya

Nasional
Gerindra Berharap Dapat Koalisi dengan PDI-P untuk Menangkan Prabowo sebagai Presiden

Gerindra Berharap Dapat Koalisi dengan PDI-P untuk Menangkan Prabowo sebagai Presiden

Nasional
Dongkrak Elektoral untuk 2024, PPP Gelar Workshop Anggota DPRD Se-Indonesia

Dongkrak Elektoral untuk 2024, PPP Gelar Workshop Anggota DPRD Se-Indonesia

Nasional
Luhut: Pembatasan Perjalanan Internasional Berlaku 14 Hari, Selanjutnya Akan Dievaluasi

Luhut: Pembatasan Perjalanan Internasional Berlaku 14 Hari, Selanjutnya Akan Dievaluasi

Nasional
Aturan Perjalanan Internasional Terbaru Tegaskan Wajib Karantina 7 Hari dan Tes PCR

Aturan Perjalanan Internasional Terbaru Tegaskan Wajib Karantina 7 Hari dan Tes PCR

Nasional
Kala Kasus Kematian Covid-19 Indonesia Catat Rekor Terendah Sepanjang 2021

Kala Kasus Kematian Covid-19 Indonesia Catat Rekor Terendah Sepanjang 2021

Nasional
Soal Varian Omicron, Luhut Minta Masyarakat Tak Panik

Soal Varian Omicron, Luhut Minta Masyarakat Tak Panik

Nasional
Di Hadapan Kadernya, Suharso Minta Anggota DPRD PPP Dorong Penyerapan Anggaran Daerah

Di Hadapan Kadernya, Suharso Minta Anggota DPRD PPP Dorong Penyerapan Anggaran Daerah

Nasional
Cegah Varian Omicron, Berikut Syarat Perjalanan Internasional yang Berlaku Hari Ini

Cegah Varian Omicron, Berikut Syarat Perjalanan Internasional yang Berlaku Hari Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.