Kompas.com - 08/02/2016, 18:45 WIB
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com — Meski kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo kembali meningkat, keyakinan masyarakat akan turun kembali karena berbagai hal. Salah satunya bila Presiden Jokowi mengabaikan harapan publik dalam upaya merevisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Direktur Lembaga Survei Indonesia Hendro Satrio mengatakan, berdasarkan hasil surveinya pada awal tahun ini, sebanyak 59,1 persen masyarakat merasa cukup puas atas kinerja Jokowi.

(Baca: Sempat Turun, Kepuasan Publik atas Kinerja Ekonomi Jokowi Kembali Naik)

Namun, angka tersebut bisa turun jika pemerintah dan DPR menyetujui revisi UU KPK berdasarkan poin-poin revisi yang sudah ada saat ini.

(Baca: Pengamat: Revisi UU KPK, Gerakan Besar Pelumpuhan)

"Dapat diprediksi, jika revisi UU KPK tetap dilaksanakan dan Presiden tidak mengakomodasi masyarakat, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden berpotensi menurun," ujar Hendro dalam paparan di Jakarta, Senin (8/2/2016).

Ia mengatakan, masyarakat yang mengikuti perkembangan berita soal revisi UU KPK terbilang kecil, yakni hanya 22,5 persen dari total 1.550 responden pada survei tersebut.

Tingkat ketidakpuasan masyarakat, yang mengetahui revisi UU KPK, lebih besar dibandingkan masyarakat yang tidak tahu, yakni 34 persen berbanding 30 persen.

Menurut Hendro, revisi UU KPK ini cenderung berdampak negatif terhadap evaluasi kinerja Jokowi. "Saat mereka tahu revisi UU KPK, risiko kepuasan ini akan turun," kata Hendro.

Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP mengatakan, Presiden Jokowi masih menunggu draf resmi revisi UU KPK yang masih dibahas di DPR RI.

Menurut Johan, yang pernah menjadi pimpinan sementara KPK, Jokowi akan menolak jika poin-poin yang direvisi pada UU KPK justru melemahkan lembaga antirasuah tersebut.

"Sikap Presiden jelas. Saya sampaikan, jika revisi untuk memperlemah, maka pemerintah akan menarik diri," kata Johan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Relawan Sebut Capres Pilihan Hasil Musra Bakal Diumumkan 11 Maret 2023

Relawan Sebut Capres Pilihan Hasil Musra Bakal Diumumkan 11 Maret 2023

Nasional
Relawan Jokowi Klaim Tak Ada 'Bandar' yang Danai Musyawarah Rakyat

Relawan Jokowi Klaim Tak Ada 'Bandar' yang Danai Musyawarah Rakyat

Nasional
Siap Beri Kesaksian Kasus Brigadir J, Bharada E Resmi Ajukan Diri sebagai Justice Collaborator

Siap Beri Kesaksian Kasus Brigadir J, Bharada E Resmi Ajukan Diri sebagai Justice Collaborator

Nasional
Luhut Usul TNI Bisa Jabat di Kementerian, Anggota DPR: Jangan Sampai Kembali ke Dwifungsi ABRI

Luhut Usul TNI Bisa Jabat di Kementerian, Anggota DPR: Jangan Sampai Kembali ke Dwifungsi ABRI

Nasional
Istana Diminta Lebih Keras soal Kasus Brigadir J, Moeldoko: Kapolri Sudah Pedomani Perintah Presiden

Istana Diminta Lebih Keras soal Kasus Brigadir J, Moeldoko: Kapolri Sudah Pedomani Perintah Presiden

Nasional
KPK Panggil Ketua DPRD Kota Ambon sebagai Saksi Terkait Suap Izin Pendirian Gerai Alfamidi

KPK Panggil Ketua DPRD Kota Ambon sebagai Saksi Terkait Suap Izin Pendirian Gerai Alfamidi

Nasional
Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana yang Jerat Brigadir RR, Tersangka Baru Kasus Brigadir J

Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana yang Jerat Brigadir RR, Tersangka Baru Kasus Brigadir J

Nasional
PKB Gelar Sejumlah Ritual Sebelum Jalan Bareng dengan Gerindra Ke KPU, Apa Saja?

PKB Gelar Sejumlah Ritual Sebelum Jalan Bareng dengan Gerindra Ke KPU, Apa Saja?

Nasional
Jokowi Disebut 'Ada Hati' dengan Prabowo, Relawan: Saya Yakin Belum Dipilih

Jokowi Disebut 'Ada Hati' dengan Prabowo, Relawan: Saya Yakin Belum Dipilih

Nasional
2 Tersangka Pembunuhan Brigadir J: Brigadir RR Terancam Hukuman Mati, Bharada E Bisa Kena 15 Tahun Penjara

2 Tersangka Pembunuhan Brigadir J: Brigadir RR Terancam Hukuman Mati, Bharada E Bisa Kena 15 Tahun Penjara

Nasional
Soal Pengganti Tjahjo Kumolo, Moeldoko: Tunggu Saja, Sebentar Lagi

Soal Pengganti Tjahjo Kumolo, Moeldoko: Tunggu Saja, Sebentar Lagi

Nasional
Cak Imin-Prabowo Daftar Bareng ke KPU, PKB: Soft Launching, Kita Sepakat Koalisi

Cak Imin-Prabowo Daftar Bareng ke KPU, PKB: Soft Launching, Kita Sepakat Koalisi

Nasional
Geledah Plaza Summarecon Jatim, KPK Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Geledah Plaza Summarecon Jatim, KPK Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Relawan Jokowi Sebut Musra Tak Perlu Dianggap Momok oleh Parpol

Relawan Jokowi Sebut Musra Tak Perlu Dianggap Momok oleh Parpol

Nasional
Pengacara Sebut Bharada E Mengaku Diperintah Bunuh Brigadir J, Polri: Tunggu Timsus Kerja Tuntas Dulu

Pengacara Sebut Bharada E Mengaku Diperintah Bunuh Brigadir J, Polri: Tunggu Timsus Kerja Tuntas Dulu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.