Kompas.com - 08/02/2016, 07:07 WIB
Abdurrahman Wahid Kompas/Totok WijayantoAbdurrahman Wahid
|
EditorSabrina Asril
JAKARTA, KOMPAS.com — Perayaan Tahun Baru Imlek bagi etnis Tionghoa tak bisa lepas dari peran sosok keempat dalam jabatan Presiden RI, Abdurrahman Wahid.

Seorang ulama "nyentrik" yang memiliki pemikiran pluralis inilah yang pertama menyudahi diskriminasi terhadap kelompok Tionghoa selama bertahun-tahun di Tanah Air.

Melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000, Gus Dur ketika itu mencabut instruksi Presiden Soeharto pada tahun 1967 yang membatasi gerak kelompok Tionghoa.

Di dalam peraturan itu, kelompok Tionghoa tidak diperkenankan melakukan tradisi atau kegiatan peribadatan secara mencolok, dan hanya dibolehkan di lingkungan keluarga.

Alasannya, ketika itu, Soeharto menganggap aktivitas warga Tionghoa telah menghambat proses asimilasi dengan penduduk pribumi. Alhasil, perayaan Tahun Baru Imlek pun tidak dilakukan terbuka selama masa Orde Baru.

Pada Masa Orde Baru pula, semua warga keturunan Tionghoa diwajibkan untuk mengubah nama Tionghoa-nya ke bahasa Indonesia. (Baca: Hari Ini 49 Tahun Lalu, Warga Tionghoa Dianjurkan Ganti Nama)

Begitu menjabat sebagai Presiden, Gus Dur tidak sepakat dengan pemikiran Soeharto ketika itu. Dia meyakini bahwa warga Tionghoa sebelumnya dibedakan dari warga negara Indonesia sehingga mereka berhak mendapatkan hak yang sama, termasuk menjalani keyakinannya.

Pada tahun 2000 itu, Gus Dur menetapkan bahwa hari raya Tahun Baru Imlek adalah hari libur yang fluktuatif. Artinya, hanya mereka yang merayakan yang boleh libur. Kebijakan itu kemudian dilanjutkan Presiden Megawati Soekanorputri yang menetapkan hari raya tersebut sebagai hari libur nasional pada tahun 2003.

Gus Dur pun menganggap Muslim Tionghoa boleh merayakan Tahun Baru Imlek sehingga tidak dianggap sebagai tindakan musyrik. Bagi dia, perayaan ini adalah bagian dari tradisi budaya, bukan agama, sehingga sama seperti tradisi lainnya yang dilakukan di Jawa.

Selanjutnya: Mengaku Tionghoa

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bentrok di Pulau Haruku Disebut akibat Keributan antar Individu yang Berujung Pertikaian Kelompok

Bentrok di Pulau Haruku Disebut akibat Keributan antar Individu yang Berujung Pertikaian Kelompok

Nasional
Alasan Polisi Belum Tangkap Pelaku Bentrokan yang Tewaskan Belasan Orang di Sorong…

Alasan Polisi Belum Tangkap Pelaku Bentrokan yang Tewaskan Belasan Orang di Sorong…

Nasional
UPDATE 26 Januari: Ada 29.277 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 Januari: Ada 29.277 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 Januari: Bertambah 7.010, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.301.193

UPDATE 26 Januari: Bertambah 7.010, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.301.193

Nasional
Ketua DPR Minta Kasus Kerangkeng Manusia Milik Bupati Langkat Diusut

Ketua DPR Minta Kasus Kerangkeng Manusia Milik Bupati Langkat Diusut

Nasional
Luhut: Kita Siapkan Ekonomi Agar Tahan Hadapi Ketidakpastian akibat Pandemi

Luhut: Kita Siapkan Ekonomi Agar Tahan Hadapi Ketidakpastian akibat Pandemi

Nasional
Dua Pejabat Ditjen Pajak Didakwa Terima Suap Senilai Rp 6,4 Miliar

Dua Pejabat Ditjen Pajak Didakwa Terima Suap Senilai Rp 6,4 Miliar

Nasional
DPR Diminta Komitmen Wujudkan Keterwakilan Perempuan di KPU dan Bawaslu

DPR Diminta Komitmen Wujudkan Keterwakilan Perempuan di KPU dan Bawaslu

Nasional
Kejagung Sebut Ekstradisi Indonesia-Singapura Akan Permudah Kerja Penegak Hukum

Kejagung Sebut Ekstradisi Indonesia-Singapura Akan Permudah Kerja Penegak Hukum

Nasional
Dugaan Praktik Perbudakan Bupati Langkat, Golkar: Kalau Melanggar HAM, Kita Bisa Berhentikan dari Kader

Dugaan Praktik Perbudakan Bupati Langkat, Golkar: Kalau Melanggar HAM, Kita Bisa Berhentikan dari Kader

Nasional
Mengenal Ekstradisi dan Bedanya dengan Deportasi

Mengenal Ekstradisi dan Bedanya dengan Deportasi

Nasional
KSP: Pemilihan Pemimpin IKN Tak Ada Kaitan dengan Pemilu, Jokowi Sudah Tidak Ada Kepentingan Politik

KSP: Pemilihan Pemimpin IKN Tak Ada Kaitan dengan Pemilu, Jokowi Sudah Tidak Ada Kepentingan Politik

Nasional
KPK Dapat Tambahan 61 Jaksa

KPK Dapat Tambahan 61 Jaksa

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Naik Satu Poin, ICW: Pemberantasan Korupsi Kepemimpinan Jokowi Jalan di Tempat

Indeks Persepsi Korupsi Naik Satu Poin, ICW: Pemberantasan Korupsi Kepemimpinan Jokowi Jalan di Tempat

Nasional
Istana Ungkap Alasan Jokowi Pilih Bintan untuk Bertemu PM Singapura

Istana Ungkap Alasan Jokowi Pilih Bintan untuk Bertemu PM Singapura

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.