Kompas.com - 06/02/2016, 12:56 WIB
|
EditorSabrina Asril
JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdullah Hehamahua, menolak rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dia berharap, penolakan yang sama juga dilakukan oleh pemerintah. Abdullah menjelaskan, revisi UU KPK berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi diminta menepati janji kampanye mendukung pemberantasan korupsi dengan menyatakan, pemerintah menarik diri dari pembahasan revisi UU KPK bersama DPR.

(Baca: Tanpa Naskah Akademik, Revisi UU KPK Cacat Hukum)

"Kirim surat ke DPR dan nyatakan pemerintah menarik diri dari pembahasan. Kalau tidak, saya orang pertama yang akan kampanye jangan pilih Jokowi pada 2019," kata Abdullah di Jakarta Pusat, Sabtu (6/2/2016).

Menurut Abdullah, lanjut atau tidaknya revisi UU KPK sangat bergantung dari sikap pemerintah. Publik, ia anggap, banyak menyuarakan penolakan revisi undang-undang jika tujuannya untuk memperlemah KPK. Suara ini tidak bisa begitu saja diabaikan Jokowi.

Terlebih lagi, Abdullah melanjutkan, Jokowi punya pembantu yang dikenal pro terhadap pemberantasan korupsi. Misalnya, mantan aktivis antikorupsi yang kini menjabat Kepala Staf Presiden Teten Masduki, dan mantan Juru Bicara KPK yang kini menjabat staf khusus Presiden, Johan Budi SP.

"Bola ada di tangan beliau (Presiden)," ungkap Abdullah.

(Baca: Ini 45 Anggota DPR Pengusul Revisi UU KPK)

Dia berharap, Jokowi konsisten pada janji semasa kampanye mengenai dukungan terhadap pemberantasan korupsi. Abdullah tidak sepakat revisi undang-undang itu dilakukan karena poin yang akan diubah berpotensi melemahkan kewenangan KPK.

Adapun poin dalam revisi itu adalah mengenai pembentukan dewan pengawas KPK, aturan penyadapan, keberadaan penyidik independen, dan kewenangan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

Abdullah mengatakan, sejak 2005 hingga saat ini, KPK selalu mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari audit Badan Pemeriksa Keuangan. Tidak ada kasus yang lolos setelah naik ke persidangan, dan kegiatan penyadapan selalu diaudit setiap tahun sejak tahun 2007. Audit penyadapan KPK melibatkan pihak internal, Kemenkominfo, Telkom, dan pihak provider.

Kompas TV KPK dengan Tegas Tolak Revisi UU

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Sita Rp 1,5 Miliar dalam Kasus Lelang Jabatan Bupati Bangkalan Ra Latif

KPK Sita Rp 1,5 Miliar dalam Kasus Lelang Jabatan Bupati Bangkalan Ra Latif

Nasional
Nilai Kesaksian Bharada E dalam Sidang Dinilai Lebih Besar dari Ferdy Sambo

Nilai Kesaksian Bharada E dalam Sidang Dinilai Lebih Besar dari Ferdy Sambo

Nasional
Hakordia 2022: Bagaimana Harusnya Hukum Berjalan Ketika 2 Hakim Agung Terjerat Kasus Korupsi?

Hakordia 2022: Bagaimana Harusnya Hukum Berjalan Ketika 2 Hakim Agung Terjerat Kasus Korupsi?

Nasional
Kalla Sebut China, Thailand, dan Korsel Beri Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Kalla Sebut China, Thailand, dan Korsel Beri Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Nasional
Jadi Otak Kasus Brigadir J, Hukuman Ferdy Sambo Diprediksi Bakal Diperberat

Jadi Otak Kasus Brigadir J, Hukuman Ferdy Sambo Diprediksi Bakal Diperberat

Nasional
Pernyataan Bamsoet soal Penundaan Pemilu Dinilai Tak Masuk Akal

Pernyataan Bamsoet soal Penundaan Pemilu Dinilai Tak Masuk Akal

Nasional
Jokowi Tetap Tanda Tangani Dokumen di Tengah Rangkaian Pernikahan Kaesang-Erina

Jokowi Tetap Tanda Tangani Dokumen di Tengah Rangkaian Pernikahan Kaesang-Erina

Nasional
Peringatan Hakordia, ICW Berkabung atas Runtuhnya Komitmen Negara Berantas Korupsi

Peringatan Hakordia, ICW Berkabung atas Runtuhnya Komitmen Negara Berantas Korupsi

Nasional
Jawab PBB, Anggota Komisi III Sebut Tak Ada Diskriminasi pada LGBT dalam KUHP Baru

Jawab PBB, Anggota Komisi III Sebut Tak Ada Diskriminasi pada LGBT dalam KUHP Baru

Nasional
Hakordia 2022: Aparat Penegak Hukum di Pusaran Kasus Korupsi

Hakordia 2022: Aparat Penegak Hukum di Pusaran Kasus Korupsi

Nasional
Baleg DPR Apresiasi Langkah Proaktif Pemprov Kalbar Implementasikan UU Pengelolaan Sampah

Baleg DPR Apresiasi Langkah Proaktif Pemprov Kalbar Implementasikan UU Pengelolaan Sampah

Nasional
KUHP Baru: Diskriminasi Berbasis SARA Diancam Penjara 1 Tahun

KUHP Baru: Diskriminasi Berbasis SARA Diancam Penjara 1 Tahun

Nasional
Polri Tahan 2 Mantan Petinggi PT JIP di Kasus Korupsi Pembangunan Menara dan Pengadaan GPON

Polri Tahan 2 Mantan Petinggi PT JIP di Kasus Korupsi Pembangunan Menara dan Pengadaan GPON

Nasional
KUHP Terbaru: Penghinaan SARA dan Kepada Kelompok Disabilitas Terancam Penjara 3 Tahun

KUHP Terbaru: Penghinaan SARA dan Kepada Kelompok Disabilitas Terancam Penjara 3 Tahun

Nasional
Hari Antikorupsi Sedunia, Politisi Korup Masih Jadi Catatan Hitam

Hari Antikorupsi Sedunia, Politisi Korup Masih Jadi Catatan Hitam

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.