Kompas.com - 03/02/2016, 10:42 WIB
Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/1/2016) KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRAWakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/1/2016)
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon memastikan partainya menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Alasan penolakan karena revisi UU dinilai akan melemahkan lembaga antikorupsi itu.

"Sikap Gerindra, kami menolak karena kami anggap draf RUU yang ada saat ini bisa melemahkan KPK," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/2/2016).

(Baca: "Hujan" Kritik untuk Draf Revisi UU KPK Usulan DPR)

Fadli menilai, salah satu yang bisa memperlemah KPK adalah keberadaan dewan pengawas yang akan mengawasi kinerja KPK.

Menurut dia, KPK memang sudah seharusnya mempunyai dewan pengawas. Namun, dia menilai, draf RUU saat ini membuat dewan pengawas terlalu powerful.

(Baca: Ini Konsep Dewan Pengawas yang Diinginkan DPR)

"Semuanya harus melalui dewan pengawas, sampai-sampai izin penyadapan juga," kata Wakil Ketua DPR ini.

Sebagai langkah awal, Gerindra meminta agar Badan Legislasi DPR mengundang pimpinan KPK untuk membicarakan revisi ini.

Jika pimpinan KPK sebagai pelaksana UU menolak draf tersebut, Gerindra juga akan menolak.

"Walau nantinya harus voting sekalipun kami siap," ucap Fadli.

Draf RUU KPK mulai dibahas dalam rapat harmonisasi Baleg DPR, Senin (1/2/2016). Dua perwakilan pengusul hadir, yakni dua anggota Fraksi PDI-P, Risa Mariska dan Ichsan Soelistyo.

(Baca: DPR Perketat Penyadapan KPK, Nanti Harus Seizin Dewan Pengawas)

Ada empat poin perubahan yang tercakup dalam draf itu. Pertama, dewan pengawas akan dibentuk untuk mengawasi kinerja KPK.

Kedua, KPK diberi wewenang untuk menerbitkan SP3.

Ketiga, penyadapan yang dilakukan KPK harus seizin dewan pengawas.

Terakhir, KPK juga tidak diperbolehkan mengangkat penyidik dan penyelidik sendiri.

Risa menyebut, pengusul draf RUU ini sama dengan pengusul draf yang sempat muncul pada bulan Oktober 2015 lalu.

Saat itu, ada 45 anggota DPR dari enam fraksi yang menjadi pengusul. Sebanyak 15 orang dari Fraksi PDI-P, 11 orang dari Fraksi Nasdem, 9 orang dari Fraksi Golkar, 5 orang dari Fraksi PPP, 3 orang dari Fraksi Hanura, dan 2 orang dari Fraksi PKB.

Draf RUU KPK yang diajukan saat itu menuai protes sehingga akhirnya ditunda. Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah pembatasan umur KPK yang hanya 12 tahun.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.