Napi Terorisme Kerap Bungkam Saat Ditanya Polisi karena Takut Dosa

Kompas.com - 02/02/2016, 23:14 WIB
Pengamat Terorisme dan mantan Anggota Jemaah Islamiyah, Nasir Abbas; Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama, Machasin; Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Islandar; Kepala BNPT Saud Usman; dan Anggota DPR RI Komisi VIII FKB, Gus An'im Falahuddin Mahrus (paling kiri ke kanan) di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin (2/2/2016) KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRAPengamat Terorisme dan mantan Anggota Jemaah Islamiyah, Nasir Abbas; Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama, Machasin; Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Islandar; Kepala BNPT Saud Usman; dan Anggota DPR RI Komisi VIII FKB, Gus An'im Falahuddin Mahrus (paling kiri ke kanan) di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin (2/2/2016)
|
EditorFarid Assifa
JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Terorisme yang juga mantan anggota Jemaah Islamiyah, Nasir Abbas, menceritakan pengalaman saat berkunjung ke lapas narapidana terorisme.

Salah seorang napi terorisme sempat melontarkan pertanyaan kepadanya. "Bang, dosa enggak kita menjawab pertanyaan polisi?" ujar Nasir menirukan pertanyaan napi tersebut dalam sebuah acara diskusi di Jakarta, Selasa (2/2/2016).

Nasir sempat kebingungan menerima pertanyaan itu. Ternyata, kata dia, para napi terorisme tersebut seringkali tak kooperatif saat ditanya polisi karena mereka takut berdosa.

Pasalnya, mereka menilai, polisi adalah kafir sehingga jika menjawab pertanyaan, apalagi memberikan informasi penting kepada polisi, termasuk perbuatan dosa.

"Itu yang membuat mereka tidak mau bicara," kata Nasir.

Ia pun memberikan nasihat kepada napi tersebut bahwa segala sesuatu tergantung niatnya. Jika memberikan informasi dengan niat baik, katanya, maka mereka justru akan menerima pahala.

Misalnya untuk mencegah rekan-rekannya tak lagi membuat bom. Kecuali, jika informasi yang dibocorkan tersebut mencelakakan orang.

"Itulah keyakinan yang perlu kita pecahkan kepada mereka bahwa membantu polisi untuk menghetikan aksi bom adalah aksi yang baik bukan untuk mencelakakan orang," imbuhnya.

Nasir juga menceritakan bawa ada sejumlah napi terorisme yang salah dalam menafsirkan salah satu ayat Al Quran. Salah satunya surat Al Anfal ayat 60.

Adapun bunyi ayat tersebut adalah "Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berpegang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya."

"Oleh Departemen Agama diterjemahkan "menggetarkan" tetapi oleh mereka diterjemahkan "meneror".

Jadi, kata mereka, Allah perintahkan untuk meneror, makanya mereka bangga," paparnya.

Nasir menambahkan, itulah pentingnya deradikalisasi. Pasalnya, deradikalisasi menurut dia adalah komunikasi. Cara tersebut dinilai lebih efektif ketimbang hukuman kurungan seumur hidup.

"Deradikalisasi adalah komunikasi. Membangun komunikasi. Bukan membuat mereka jera dengan penjara seumur hidup, belum tentu, tetapi tanpa ada komunikasi," ujarnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Nasional
Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Nasional
Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Nasional
Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Nasional
Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

Nasional
Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Nasional
Jabat Kapolda Papua Barat, Tornagogo Janji Kedepankan 'Soft Approach'

Jabat Kapolda Papua Barat, Tornagogo Janji Kedepankan "Soft Approach"

Nasional
Resmi Jabat Kabareskrim, Irjen Listyo Sigit Diminta Kedepankan Pendekatan Keadilan Restoratif

Resmi Jabat Kabareskrim, Irjen Listyo Sigit Diminta Kedepankan Pendekatan Keadilan Restoratif

Nasional
Survei Median Ungkap Tiga Alasan Rakyat Solo Memilih Gibran

Survei Median Ungkap Tiga Alasan Rakyat Solo Memilih Gibran

Nasional
Ketua DPR Tak Bisa Pastikan Omnibus Law Rampung dalam 3 Bulan

Ketua DPR Tak Bisa Pastikan Omnibus Law Rampung dalam 3 Bulan

Nasional
Soal Anggaran Pertahanan, Gubernur Lemhannas Ingatkan Ini ke Prabowo

Soal Anggaran Pertahanan, Gubernur Lemhannas Ingatkan Ini ke Prabowo

Nasional
Kemendagri Nilai Tak Seharusnya PPATK Ungkap Rekening Kepala Daerah di Kasino ke Publik

Kemendagri Nilai Tak Seharusnya PPATK Ungkap Rekening Kepala Daerah di Kasino ke Publik

Nasional
Polri Belum Tentukan Perpanjangan Masa Kerja Satgas Tinombala

Polri Belum Tentukan Perpanjangan Masa Kerja Satgas Tinombala

Nasional
Hanura Gelar Pemilihan Ketum Baru, Oesman Sapta Calon Tunggal

Hanura Gelar Pemilihan Ketum Baru, Oesman Sapta Calon Tunggal

Nasional
Apa yang Diingat Mahfud MD Ketika Ditanya soal Yogyakarta?

Apa yang Diingat Mahfud MD Ketika Ditanya soal Yogyakarta?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X