Kompas.com - 02/02/2016, 16:09 WIB
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan di Kantor Kemenhub, Jakarta, Senin (18/1/2016) KOMPAS.com/YOGA SUKMANAMenteri Perhubungan Ignasius Jonan di Kantor Kemenhub, Jakarta, Senin (18/1/2016)
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio, mengaku sudah berkomunikasi dengan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan terkait langkah Kementerian Perhubungan yang belum memberikan izin pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Agus menilai, Jonan berpotensi dicopot oleh Presiden Joko Widodo karena menghambat proyek yang digagas Kementerian Badan Usaha Milik Negara tersebut.

Sebab, Presiden Jokowi sendiri sudah meresmikan pembangunan proyek ini. Namun, Jonan mengaku tidak takut dengan risiko pencopotan tersebut. (Baca: Jonan Berikan Hak Eksklusif untuk Kereta Cepat)

"Saya tanya sama dia (Jonan), kalau diganti gimana? Dia jawab, 'Ya namanya dipecat ya sudah biarin saja'," kata Agus dalam diskusi publik Stop Rencana Pembangunan KA Cepat Jakarta-Bandung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/2/2016).

Agus mengapresiasi sikap Jonan yang tetap berpegang teguh untuk menegakkan aturan mengenai pemberian izin pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini. (Baca: Wapres Akui Para Menteri Beda Pendapat soal Kereta Cepat)

Dia berharap Jonan tetap konsisten tak memberikan izin hingga PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) sebagai pemegang proyek memiliki izin usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum.

"Pintu terakhir jalan atau tidaknya kereta cepat ini ada di Menhub," ucap Agus.

Kemenhub tidak akan mengeluarkan izin pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung bila PT KCIC belum memiliki izin usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2013, setidaknya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum. (Baca: Belum Ada Izin Usaha Kereta Cepat, Kemenhub Tidak Keluarkan Izin Pembangunan)

Syarat tersebut di antaranya sudah memiliki izin trase, badan usaha sudah ditetapkan badan usaha penyelenggara prasarana kereta api, rancangan teknis, dan perjanjian penyelenggaraan prasana kereta (konsesi).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendag Harap Vaksinasi Gotong Royong Mampu Dorong Perekonomian

Mendag Harap Vaksinasi Gotong Royong Mampu Dorong Perekonomian

Nasional
Kadin: 22.736 Perusahaan Mendaftar Vaksinasi Gotong Royong

Kadin: 22.736 Perusahaan Mendaftar Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Selasa Pagi, Presiden Jokowi Akan Tinjau Pelaksanaan Perdana Vaksinasi Gotong Royong

Selasa Pagi, Presiden Jokowi Akan Tinjau Pelaksanaan Perdana Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Saat Eks Pimpinan KPK Sebut Tes Wawasan Kebangsaan Aneh dan Tidak Adil

Saat Eks Pimpinan KPK Sebut Tes Wawasan Kebangsaan Aneh dan Tidak Adil

Nasional
Menkes: Testing Sebanyak-banyaknya, Jangan Takut Kasus Covid-19 Terlihat Banyak

Menkes: Testing Sebanyak-banyaknya, Jangan Takut Kasus Covid-19 Terlihat Banyak

Nasional
Pemerintah Pastikan Transparansi Informasi soal Vaksin AstraZeneca

Pemerintah Pastikan Transparansi Informasi soal Vaksin AstraZeneca

Nasional
Satgas Covid-19: Pemudik Balik dari Daerah Zona Merah dan Oranye, Diminta Karantina Mandiri

Satgas Covid-19: Pemudik Balik dari Daerah Zona Merah dan Oranye, Diminta Karantina Mandiri

Nasional
Vaksinasi Gotong Royong: Harga Vaksin, Tarif Penyuntikan, hingga Efikasi 78 Persen

Vaksinasi Gotong Royong: Harga Vaksin, Tarif Penyuntikan, hingga Efikasi 78 Persen

Nasional
Tuntutan Penjara terhadap Rizieq Shihab dalam Kasus Kerumunan Megamendung-Petamburan

Tuntutan Penjara terhadap Rizieq Shihab dalam Kasus Kerumunan Megamendung-Petamburan

Nasional
Saat Jokowi Tolak TWK Jadi Dasar Pemberhentian 75 Pegawai KPK...

Saat Jokowi Tolak TWK Jadi Dasar Pemberhentian 75 Pegawai KPK...

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 Meningkat, Keterisian RS di Sumatera Relatif Tinggi

Kasus Aktif Covid-19 Meningkat, Keterisian RS di Sumatera Relatif Tinggi

Nasional
Respons Pimpinan, Dewas dan Pegawai KPK atas Sikap Jokowi soal Polemik TWK

Respons Pimpinan, Dewas dan Pegawai KPK atas Sikap Jokowi soal Polemik TWK

Nasional
Dilaporkan Para Pegawai KPK ke Dewan Pengawas, Ini Komentar Indriyanto

Dilaporkan Para Pegawai KPK ke Dewan Pengawas, Ini Komentar Indriyanto

Nasional
Hari Ini, Sidang Gugatan Praperadilan RJ Lino Digelar di PN Jakarta Selatan

Hari Ini, Sidang Gugatan Praperadilan RJ Lino Digelar di PN Jakarta Selatan

Nasional
Sikap Jokowi soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Dinilai Tepat

Sikap Jokowi soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Dinilai Tepat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X