Kompas.com - 02/02/2016, 15:54 WIB
Ketua Komisi Pengkajian dan Penelitian Majelis Ulama Indonesia Utang Ranuwijaya. Fabian Januarius KuwadoKetua Komisi Pengkajian dan Penelitian Majelis Ulama Indonesia Utang Ranuwijaya.
|
EditorSabrina Asril
JAKARTA, KOMPAS.com — Majelis Ulama Indonesia (MUI) rencananya akan segera mengeluarkan fatwa terkait polemik organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI Utang Ranuwijaya.

"Mudah-mudahan secepatnya. Saya sudah diundang pimpinan besok rapat Komisi Fatwa MUI. Siang ini kalau Mahful datang, kami akan lakukan proses klarifikasi. Jadi, kemungkinan besar besok siang konferensi pers mengenai fatwa," ujar Utang Ranuwijaya ketika ditemui di kantor MUI, Jakarta Pusat, Selasa (2/2/2016).

Utang mengungkapkan, dia telah menyampaikan rekomendasi hasil pengkajian terkait Gafatar ke Komisi Fatwa MUI.

Kajian dilakukan untuk menjawab dua pertanyaan mendasar terkait Gafatar. Pertama, apakah apakah ada kaitannya antara Gafatar dan Al-Qiyadah Al-Islamiyah, yang sudah dinyatakan MUI sesat sebelumnya.

(Baca: MUI Temukan Ada Paham Sesat di Gafatar)

Kedua, apakah semua kegiatan yang dilakukan Gafatar menyimpang dari ajaran agama atau tidak. Komisi Pengkajian mengkaji berdasarkan dokumen hingga pemberitaan media massa terkait Gafatar. Rencananya, hari ini MUI juga meminta klarifikasi dari mantan pengurus Gafatar.

Namun, dari hasil kajian sementara, MUI menemukan adanya paham sesat yang berkembang di organisasi tersebut.

"Kami menyimpulkan dua pertanyaan tadi terpenuhi. Dalam kegiatan keagamaannya, masuk dalam 10 kriteria kegiatan sesat. Itu baru kesimpulan, yang menentukan sesat atau tidak itu nanti Komisi Fatwa," ujar Utang Ranuwijaya.

(Baca: Jubir Gafatar: Kami Sudah Bubar, Tak Akan Penuhi Undangan MUI)

Dia pun menambahkan bahwa meskipun secara formal Gafatar mengaku sebagai organisasi sosial, Utang menemukan kegiatan keagamaan terselubung yang bisa dikatakan sesat.

"Jadi, biasanya organisasi sesat itu di permukaan menunjukkan kalau dirinya netral dan resmi, tetapi di belakang mereka melakukan kegiatan terselubung yang meresahkan. Itu berdasarkan data-data di lapangan mereka melakukan kegiatan seperti itu," katanya.

(Baca: Menag: Gafatar Terindikasi Kuat Lakukan Makar)

Kegiatan keagamaan yang dimaksud, menurut dia, adalah pernyataan diri anggota Gafatar sebagai penganut Millah Abraham.

"Seperti yang saya sampaikan tadi, mereka menyatakan diri sebagai penganut Millah Abraham. Berarti mereka penganut suatu paham keagamaan. Sangat beralasan bagi kami untuk mengeluarkan fatwa," ujarnya. (Baca: Jubir Gafatar: Kami Sudah Bubar, Tak Akan Penuhi Undangan MUI)Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 19 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 58,54 Persen

UPDATE 19 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 58,54 Persen

Nasional
Pemerintah Didesak Cari Investor untuk Pindahkan Ibu Kota, Jangan Gunakan Dana PEN

Pemerintah Didesak Cari Investor untuk Pindahkan Ibu Kota, Jangan Gunakan Dana PEN

Nasional
Persiapan Pemilu 2024, PAN-PBB Bertemu Bangun Kesepahaman Politik

Persiapan Pemilu 2024, PAN-PBB Bertemu Bangun Kesepahaman Politik

Nasional
UPDATE 19 Januari: 5.814 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 19 Januari: 5.814 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Masuk Jajaran Kepala Daerah Terkaya, Berikut Rekam Jejak Bupati Langkat yang Kena OTT KPK

Masuk Jajaran Kepala Daerah Terkaya, Berikut Rekam Jejak Bupati Langkat yang Kena OTT KPK

Nasional
Potensi Kerugian Negara dari Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda Ditaksir Rp 3,6 Triliun

Potensi Kerugian Negara dari Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda Ditaksir Rp 3,6 Triliun

Nasional
UPDATE 19 Januari: Ada 10.796 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 19 Januari: Ada 10.796 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 19 Januari: Total Kasus Sembuh Covid-19 Capai 4.120.540

UPDATE 19 Januari: Total Kasus Sembuh Covid-19 Capai 4.120.540

Nasional
UPDATE 19 Januari: Sebaran 1.745 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI 1.012

UPDATE 19 Januari: Sebaran 1.745 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI 1.012

Nasional
KPK Minta Keterangan Dino Patti Djalal Terkait Dugaan Korupsi Formula E

KPK Minta Keterangan Dino Patti Djalal Terkait Dugaan Korupsi Formula E

Nasional
UPDATE 19 Januari: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 9 Orang

UPDATE 19 Januari: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 9 Orang

Nasional
Update 19 Januari: Bertambah 1.745 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia

Update 19 Januari: Bertambah 1.745 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia

Nasional
Jaksa Agung Naikkan Kasus Dugaan Korupsi Garuda ke Tahap Penyidikan

Jaksa Agung Naikkan Kasus Dugaan Korupsi Garuda ke Tahap Penyidikan

Nasional
Kemendikbud Tegaskan PTM Terbatas Menyesuaikan Tingkat PPKM

Kemendikbud Tegaskan PTM Terbatas Menyesuaikan Tingkat PPKM

Nasional
Ryamizard Ryacudu, Veteran Perang di Pusaran Kasus Proyek Satelit Kemenhan

Ryamizard Ryacudu, Veteran Perang di Pusaran Kasus Proyek Satelit Kemenhan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.