Kompas.com - 02/02/2016, 11:18 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi pernah disurati Presiden Joko Widodo mengenai revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Saat itu, Jokowi meminta usulan dari KPK mengenai poin-poin yang patut direvisi dan tidak.

Mantan pimpinan sementara KPK Indriyanti Seno Adji mengatakan, KPK telah mengirimkan empat poin penting yang tidak bisa diganggu gugat.

Pertama, mengenai surat perintah penghentian penyidikan (SP3) hanya boleh dikeluarkan secara kondisional. (baca: Revisi UU KPK untuk Siapa?)

"Misalnya dalam tahap penyidikan atau penuntutan ternyata tersangka atau terdakwa meninggal dunia atau permanent brain damage yang sudah dinyatakan unfit to stand trial," ujar Indriyanto, Selasa (2/2/2016).

Sementara itu, dalam draf revisi UU KPK yang dibahas Badan Legislasi DPR, tertera di Pasal 40 bahwa KPK berwenang mengeluarkan SP3 dalam perkara Tipikor. Syarat yang diajukan KPK tidak dicantumkan.

KPK, kata Indriyanto, juga mengajukan agar Dewan pengawas yang dibentuk nantinya tidak mengintervensi tugas pokok dan fungsi pimpinan KPK. (baca: "Jangan Sampai Revisi UU KPK untuk Amankan Penerima Aliran Dana Damayanti")

Dalam draf revisi, Dewan Pengawas diatur dalam Pasal 37A. Tugasnya antara lain mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang pimpinan KPK dan mengevaluasi kinerja pimpinan KPK sekali dalam setahun.

Poin lainnya, yaitu soal kewenangan penyadapan. Indriyanto mengatakan, KPK tidak ingin kewenangan penyadapan dipangkas. (baca: "Nasib UU KPK Ada di Tangan Presiden")

"Penyadapan tidak ada pembatasan, hanya mekanisme dituangkan secara regulatif saja dan sama sekali tidak perlu persetujuan Dewan Pengawas," kata Indriyanto.

Sementara dalam Pasal 12 A ayat 2 di dalam draf revisi, disebutkan bahwa pimpinan KPK harus meminta ijin tertulis dari Dewan Pengawas untuk melakukan penyadapan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bisakah Polisi Menangkap Tanpa Ada Bukti?

Bisakah Polisi Menangkap Tanpa Ada Bukti?

Nasional
Tanggal 30 Mei Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Mei Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tempat yang Tidak Boleh Dimasuki Penyidik dalam KUHAP

Tempat yang Tidak Boleh Dimasuki Penyidik dalam KUHAP

Nasional
Saksi Ungkap Kakak Bupati Langkat Pengusaha Jagung yang Ikut Tender Proyek Infrastruktur

Saksi Ungkap Kakak Bupati Langkat Pengusaha Jagung yang Ikut Tender Proyek Infrastruktur

Nasional
Otoritas Perlindungan Data Pribadi Dinilai Tak Leluasa jika di Bawah Kemenkominfo

Otoritas Perlindungan Data Pribadi Dinilai Tak Leluasa jika di Bawah Kemenkominfo

Nasional
Otoritas Perlindungan Data Pribadi di Bawah Kementerian Dikhawatirkan Rentan Terpengaruh Politik

Otoritas Perlindungan Data Pribadi di Bawah Kementerian Dikhawatirkan Rentan Terpengaruh Politik

Nasional
JPU Pertanyakan Peran Kakak Bupati Langkat: Kepala Desa Bisa Atur Kadis hingga Ganti Pejabat

JPU Pertanyakan Peran Kakak Bupati Langkat: Kepala Desa Bisa Atur Kadis hingga Ganti Pejabat

Nasional
KPK Duga Wali Kota Ambon Ikut Campur Tentukan Pemenang Lelang

KPK Duga Wali Kota Ambon Ikut Campur Tentukan Pemenang Lelang

Nasional
Hakim Ingatkan Saksi Kasus Korupsi di Langkat: Tak Usah Berpikir Selamatkan Siapa-siapa

Hakim Ingatkan Saksi Kasus Korupsi di Langkat: Tak Usah Berpikir Selamatkan Siapa-siapa

Nasional
Saksi Sebut Kakak Bupati Langkat Sewa Perusahaan agar Dapat Tender Proyek

Saksi Sebut Kakak Bupati Langkat Sewa Perusahaan agar Dapat Tender Proyek

Nasional
Periksa Sekretaris KONI Bogor, KPK Dalami Dugaan Ade Yasin Kumpulkan Uang dari Kontraktor

Periksa Sekretaris KONI Bogor, KPK Dalami Dugaan Ade Yasin Kumpulkan Uang dari Kontraktor

Nasional
Pengacara Duga Ada 'Sosok Besar' yang Ubah Parkindo 1945 Jadi Partai Mahasiswa

Pengacara Duga Ada "Sosok Besar" yang Ubah Parkindo 1945 Jadi Partai Mahasiswa

Nasional
Saksi Ungkap Cara Kakak Bupati Langkat Atur Pemenang Tender Proyek Infrastruktur

Saksi Ungkap Cara Kakak Bupati Langkat Atur Pemenang Tender Proyek Infrastruktur

Nasional
Wamenkes Jelaskan Tahapan Covid-19 Jadi Endemi, Saat Ini Indonesia Masih Pandemi Terkendali

Wamenkes Jelaskan Tahapan Covid-19 Jadi Endemi, Saat Ini Indonesia Masih Pandemi Terkendali

Nasional
Relawan Ganjar 'Pede' soal Kode Dukungan Jokowi Buat 2024

Relawan Ganjar "Pede" soal Kode Dukungan Jokowi Buat 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.