Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diwarnai Perbedaan Tajam, Jokowi Belum Putuskan Proyek Blok Masela

Kompas.com - 02/02/2016, 07:03 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan tidak akan memutuskan nasib proyek lapangan gas abadi Blok Masela sebelum bertemu kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), yakni Inpex Masela Ltd.

Ia meminta proyek itu dijalankan dengan pertimbangan matang, dan harus membawa manfaat untuk kepentingan nasional.

Jokowi melanjutkan, blok migas di Maluku itu harus mampu menciptakan nilai tambah. Ia ingin ada kepastian kajian bahwa Blok Masela mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya untuk masyarakat di wilayah Indonesia Timur.

"Saya tekankan, amanat konstitusi menyatakan tegas dan jelas bahwa pemanfaatan sumber daya alam itu harus untuk rakyat dan semua orang, bukan segelintir orang," kata Jokowi, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/2/2016).

Silang pendapat

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menjelaskan, Jokowi ingin mendengar penjelasan kontraktor mengenai untung dan rugi jika membangun kilang gas cair (LNG) terapung di tengah laut (floating) atau offshore dan jika membangun pembangunan pipa ke Pulau Saumlaki dan kilang LNG di darat (onshore).

Rekomendasi dari tim independen adalah pembangunan kilang dilakukan secara offshore.

"Pendekatan offshore atau onshore memiliki plus dan minus. Presiden minta keputusannya benar dan hati-hati," kata Sudirman.

Akan tetapi, Jokowi tampaknya belum puas dengan penjelasan tersebut. Terlebih, ada perbedaan pendapat yang mengemuka di dalam rapat.

Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli menginginkan pembangunan menggunakan fasilitas darat dengan pipa alias onshore. Menurut Sudirman, memang ada aspek lain yang sedang dipertimbangkan pemerintah selain keuntungan ekonomis. Pertimbangan itu antara lain soal pembangunan daerah.

"Bagaimana caranya kontraktor tidak dirugikan secara finansial, tetapi pembangunan kewilayahan dilaksanakan," ucap Sudirman.

Aspek pembangunan daerah itu antara lain meliputi pembangunan industri di Indonesia bagian timur, seperti industri pupuk dan listrik.

Rencananya, jika keputusan proyek tersebut ditentukan saat ini, maka studi engineering dan lainnya pada tahun 2016 akan dilakukan sampai 2018.

Lalu, pengadaan akan dimulai pada tahun 2019. Selanjutnya, pengerjaan proyek dilakukan pada tahun 2020.

Sangat hati-hati

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan, ada perbedaan pendapat yang sangat tajam mengenai Blok Masela yang dibangun secara offshore atau onshore. Tetapi, Presiden menganggap perbedaan pendapat itu berguna untuk memperkaya pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Menurut Pramono, Blok Masela nantinya akan menjadi salah satu blok migas terbesar di dunia. Karena itu, pemerintah ingin sangat berhati-hati saat memutuskan pembangunannya.

"Karena masih ada perbedaan yang sangat tajam, tetapi hal ini sangat memperkaya presiden dalam mengambil keputusan. Maka presiden memutuskan untuk tidak diputuskan hari ini," ungkap Pramono.

"Suasana sidang kabinet sangat dinamis, sangat hangat. Dan, Presiden sangat happy dengan apa yang terjadi. Jangan kita berbeda (pendapat) itu di luar, tetapi berbeda itu di dalam sidang kabinet," sambung Pramono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com