Diwarnai Perbedaan Tajam, Jokowi Belum Putuskan Proyek Blok Masela

Kompas.com - 02/02/2016, 07:03 WIB
puluhan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Lembaga Nanaku Maluku berunjuk rasa sambil mengikat kepala dengan kain merah, Senin (11/1/2016). Aksi dilakukan terkait pengelolaan blok gas Masela di kabupaten Maluku Barat Daya Kontributor KOMPAS.com Ambon/RAHMAT RAHMAN PATTYpuluhan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Lembaga Nanaku Maluku berunjuk rasa sambil mengikat kepala dengan kain merah, Senin (11/1/2016). Aksi dilakukan terkait pengelolaan blok gas Masela di kabupaten Maluku Barat Daya
|
EditorFarid Assifa
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan tidak akan memutuskan nasib proyek lapangan gas abadi Blok Masela sebelum bertemu kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), yakni Inpex Masela Ltd.

Ia meminta proyek itu dijalankan dengan pertimbangan matang, dan harus membawa manfaat untuk kepentingan nasional.

Jokowi melanjutkan, blok migas di Maluku itu harus mampu menciptakan nilai tambah. Ia ingin ada kepastian kajian bahwa Blok Masela mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya untuk masyarakat di wilayah Indonesia Timur.

"Saya tekankan, amanat konstitusi menyatakan tegas dan jelas bahwa pemanfaatan sumber daya alam itu harus untuk rakyat dan semua orang, bukan segelintir orang," kata Jokowi, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/2/2016).

Silang pendapat

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menjelaskan, Jokowi ingin mendengar penjelasan kontraktor mengenai untung dan rugi jika membangun kilang gas cair (LNG) terapung di tengah laut (floating) atau offshore dan jika membangun pembangunan pipa ke Pulau Saumlaki dan kilang LNG di darat (onshore).

Rekomendasi dari tim independen adalah pembangunan kilang dilakukan secara offshore.

"Pendekatan offshore atau onshore memiliki plus dan minus. Presiden minta keputusannya benar dan hati-hati," kata Sudirman.

Akan tetapi, Jokowi tampaknya belum puas dengan penjelasan tersebut. Terlebih, ada perbedaan pendapat yang mengemuka di dalam rapat.

Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli menginginkan pembangunan menggunakan fasilitas darat dengan pipa alias onshore. Menurut Sudirman, memang ada aspek lain yang sedang dipertimbangkan pemerintah selain keuntungan ekonomis. Pertimbangan itu antara lain soal pembangunan daerah.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Nasional
Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Nasional
Satgas: Tidak 'Lockdown' Bukan Berarti Pemerintah Terapkan 'Herd Immunity'

Satgas: Tidak "Lockdown" Bukan Berarti Pemerintah Terapkan "Herd Immunity"

Nasional
KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

Nasional
Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Nasional
KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

Nasional
Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Nasional
Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Nasional
Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Nasional
Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X