"Penunjukan Pejabat Sekarang Sembrono, Banyu Biru Contohnya"

Kompas.com - 01/02/2016, 19:46 WIB
Banyu Biru (tengah), pengusaha yang pernah bermain film dan juga merupakan putra seniman dan politisi Eros Djarot, berkomentar mengenai kecelakaan yang dialami oleh kerabatnya, Muhammad Rasyid Amrullah Rajasa, putra Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, di Lacodefin, Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (3/1/2012). TRIBUN JAKARTA/JEPRIMABanyu Biru (tengah), pengusaha yang pernah bermain film dan juga merupakan putra seniman dan politisi Eros Djarot, berkomentar mengenai kecelakaan yang dialami oleh kerabatnya, Muhammad Rasyid Amrullah Rajasa, putra Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, di Lacodefin, Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (3/1/2012).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSabrina Asril
JAKARTA, KOMPAS.com — Tindakan Banyu Biru yang memamerkan surat keputusan pengangkatannya sebagai anggota bidang politik Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan (DISK) Badan Intelijen Negara semakin menguatkan pandangan adanya praktik bagi-bagi kursi.

Banyu Biru dinilai tidak mempunyai kompetensi untuk bekerja di Badan Intelijen Negara (BIN). Namun, dia justru ditunjuk karena ikut membantu memenangkan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Pemilu Presiden 2014 lalu.

Akibatnya, dia tidak tahu mengenai kewajiban untuk menjaga rahasia pekerjaannya.

"Mungkin Banyu membanggakan bahwa dia punya SK. Namun, kemampuan BIN dalan menggalang dan merekrut orang-orang semakin dipertanyakan. Jangan-jangan, ada rekrutmen yang tidak sesuai aturan. Ini kan masih cerita balas budi," kata anggota Komisi I DPR, Ahmad Muzani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/2/2016).

(Baca: Sutiyoso Nilai Banyu Biru Tidak Cocok untuk Tugas Intelijen)

Banyu Biru adalah Ketua Umum Komunitas Banteng Muda yang aktif mengampanyekan Jokowi-JK. Dia juga merupakan putra dari politisi PDI-P, Erros Djarot.

Menurut pantauan Kompas.com, Banyu juga terlihat beberapa kali hadir di rumah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Di Indonesia, penunjukan pejabat ini kok terkesan sembrono, subyektif, dan punya hubungan emosional, apalagi balas budi, sehingga tingkat militansinya jadi pertanyaan. Banyu Biru jadi contoh," ucap Muzani.

(Baca: Ramai-ramai Dukung Jokowi, Ramai-ramai Jadi Pejabat)

Padahal, Sekjen Partai Gerindra ini melanjutkan, intelijen adalah sebuah profesi yang mengharuskan orang merelakan diri untuk tidak dikenal oleh siapa pun.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Minta Aparat Keamanan Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan di Pilkada 2020

Mendagri Minta Aparat Keamanan Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan di Pilkada 2020

Nasional
KPU Pastikan APD Diterima KPPS H-1 Pemilihan

KPU Pastikan APD Diterima KPPS H-1 Pemilihan

Nasional
Pimpin Upacara Kenaikan Pangkat 46 Pati, Ini Pesan Kapolri

Pimpin Upacara Kenaikan Pangkat 46 Pati, Ini Pesan Kapolri

Nasional
KPK Tahan Mantan Direktur Garuda Indonesia Hadinoto Soedigno

KPK Tahan Mantan Direktur Garuda Indonesia Hadinoto Soedigno

Nasional
Soal Edhy Prabowo, Hashim: Prabowo Bilang, Dia Kecewa dengan Anak yang Diangkat dari Selokan

Soal Edhy Prabowo, Hashim: Prabowo Bilang, Dia Kecewa dengan Anak yang Diangkat dari Selokan

Nasional
Hashim: Prabowo Marah Besar, Merasa Dikhianati oleh Edhy Prabowo

Hashim: Prabowo Marah Besar, Merasa Dikhianati oleh Edhy Prabowo

Nasional
KPU: Petugas KPPS Akan Datangi Pasien Covid-19 Bersama Satgas

KPU: Petugas KPPS Akan Datangi Pasien Covid-19 Bersama Satgas

Nasional
KPK Tetapkan Mantan Direktur Garuda Indonesia Hadinoto Soedigno Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Mantan Direktur Garuda Indonesia Hadinoto Soedigno Tersangka TPPU

Nasional
Cegah Kerumunan, Satgas Covid-19 Daerah Diminta Koordinasi dengan RT/RW

Cegah Kerumunan, Satgas Covid-19 Daerah Diminta Koordinasi dengan RT/RW

Nasional
Dalam 60 Hari, Bawaslu Catat 91.640 Kegiatan Kampanye Tatap Muka

Dalam 60 Hari, Bawaslu Catat 91.640 Kegiatan Kampanye Tatap Muka

Nasional
Majukan Budaya di Desa Agar Naik Kelas Lewat SDGs Desa, Gus Menteri Beberkan Konsepnya

Majukan Budaya di Desa Agar Naik Kelas Lewat SDGs Desa, Gus Menteri Beberkan Konsepnya

Nasional
Masih Ada yang Tak Percaya Covid-19, Satgas Akui Komunikasi Belum Efektif

Masih Ada yang Tak Percaya Covid-19, Satgas Akui Komunikasi Belum Efektif

Nasional
Mendagri: Biarkan Kerumunan Sama Saja Biarkan Masyarakat Saling Bunuh

Mendagri: Biarkan Kerumunan Sama Saja Biarkan Masyarakat Saling Bunuh

Nasional
Bali Democracy Forum Akan Diselenggarakan dengan Protokol Kesehatan yang Ketat

Bali Democracy Forum Akan Diselenggarakan dengan Protokol Kesehatan yang Ketat

Nasional
Baleg Klaim Pembahasan UU Disiarkan Langsung, Tak Ada yang Ditutupi

Baleg Klaim Pembahasan UU Disiarkan Langsung, Tak Ada yang Ditutupi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X