Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Penunjukan Pejabat Sekarang Sembrono, Banyu Biru Contohnya"

Kompas.com - 01/02/2016, 19:46 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tindakan Banyu Biru yang memamerkan surat keputusan pengangkatannya sebagai anggota bidang politik Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan (DISK) Badan Intelijen Negara semakin menguatkan pandangan adanya praktik bagi-bagi kursi.

Banyu Biru dinilai tidak mempunyai kompetensi untuk bekerja di Badan Intelijen Negara (BIN). Namun, dia justru ditunjuk karena ikut membantu memenangkan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Pemilu Presiden 2014 lalu.

Akibatnya, dia tidak tahu mengenai kewajiban untuk menjaga rahasia pekerjaannya.

"Mungkin Banyu membanggakan bahwa dia punya SK. Namun, kemampuan BIN dalan menggalang dan merekrut orang-orang semakin dipertanyakan. Jangan-jangan, ada rekrutmen yang tidak sesuai aturan. Ini kan masih cerita balas budi," kata anggota Komisi I DPR, Ahmad Muzani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/2/2016).

(Baca: Sutiyoso Nilai Banyu Biru Tidak Cocok untuk Tugas Intelijen)

Banyu Biru adalah Ketua Umum Komunitas Banteng Muda yang aktif mengampanyekan Jokowi-JK. Dia juga merupakan putra dari politisi PDI-P, Erros Djarot.

Menurut pantauan Kompas.com, Banyu juga terlihat beberapa kali hadir di rumah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Di Indonesia, penunjukan pejabat ini kok terkesan sembrono, subyektif, dan punya hubungan emosional, apalagi balas budi, sehingga tingkat militansinya jadi pertanyaan. Banyu Biru jadi contoh," ucap Muzani.

(Baca: Ramai-ramai Dukung Jokowi, Ramai-ramai Jadi Pejabat)

Padahal, Sekjen Partai Gerindra ini melanjutkan, intelijen adalah sebuah profesi yang mengharuskan orang merelakan diri untuk tidak dikenal oleh siapa pun.

Untuk menjadi anggota sebuah badan intelijen, seseorang juga seharusnya melalui pendidikan khusus karena tingkat kerja dan kerahasiaannya sangat tinggi.

"Intelijen harusnya bekerja kayak angin, tak kelihatan, tetapi terasa," ucapnya.

Banyu Biru sebelumnya mengunggah SK pengangkatan dirinya sebagai anggota bidang politik DISK BIN di akun media sosial.

Di dalam SK yang ditandatangani oleh Sutiyoso dan Kepala Biro Kepegawaian BIN Suharyanto tersebut tertera bahwa Banyu Biru akan bertugas selama setahun, terhitung sejak 1 Januari 2016 hingga 31 Desember 2016.

(Baca: Fadli Zon: Masa Intel Unggah SK ke Media Massa?)

Saat dikonfirmasi Kompas.com, Banyu Biru tak membenarkan, tetapi juga tak membantah soal dirinya yang mengunggah SK itu.

"Enggak penting isunya," kata Banyu.

Kendati demikian, Sutiyoso sudah mengetahui soal SK yang diunggah Banyu itu. Menurut Sutiyoso, tindakan Banyu merupakan bukti bahwa yang bersangkutan tidak cocok bertugas sebagai intelijen. Sutiyoso mengaku akan segera melakuan evaluasi terhadap Banyu.

"Ini masukan yang bagus. Kita jadi cepat tahu bahwa orang ini tidak cocok dengan tugas-tugas di intelijen," ujar Sutiyoso di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com