Kompas.com - 01/02/2016, 17:58 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Pembahasan draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tengah bergulir di Badan Legislasi DPR RI. Namun, DPR dinilai bukan penentu nasib akhir UU KPK.

Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar, mengatakan, penentu revisi itu Presiden Joko Widodo.

"Masih sangat mungkin (dibatalkan). Kalau Presiden tidak mengirimkan orang untuk pembahasan pertama, RUU tidak jadi UU. RUU kan harus dibahas bersama," ujar Zainal saat dihubungi, Senin (1/2/2016).

Zainal mempertanyakan alasan substansi DPR ingin merevisi UU KPK. Menurut dia, poin-poin yang direvisi pun aneh dan penuh perdebatan. (Baca: Ini Konsep Dewan Pengawas KPK yang Diinginkan DPR)

"Soal penyadapan mau dibatasi, kenapa UU KPK yang diubah? Harusnya bikin UU saja soal penyadapan," kata Zainal.

Zainal mempertanyakan urgensi DPR untuk merevisi UU KPK. Ia menganggap masih banyak UU lain yang lebih mendesak untuk direvisi.

Terlebih lagi, Zainal menangkap kesan DPR tidak serius membahasnya karena alasan yang diutarakan pun berputar-putar. (Baca: Revisi UU KPK, DPR Tak Izinkan Penyelidik dan Penyidik Independen)

"Ini ngalor ngidul saja. Jangan-jangan ini (UU KPK) bukan mau diubah, melainkan mau dihancurkan," kata Zainal.

Revisi UU KPK diusulkan oleh 45 anggota DPR dari enam fraksi. Sebanyak 15 orang dari Fraksi PDI-P, 11 orang dari Fraksi Nasdem, 9 orang dari Fraksi Golkar, 5 orang dari Fraksi PPP, 3 orang dari Fraksi Hanura, dan 2 orang dari Fraksi PKB.

Revisi dibatasi hanya empat poin, yakni dibentuknya dewan pengawas KPK, kewenangan KPK dalam mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), kewenangan KPK dalam mengangkat penyelidik, penyidik, dan penuntut umum, dan pengaturan penyadapan oleh KPK.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 28 Juni: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,11 Persen, Ketiga 24,13 Persen

UPDATE 28 Juni: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,11 Persen, Ketiga 24,13 Persen

Nasional
ICW Bandingkan Upaya KPK Buru Nazaruddin dan Harun Masiku

ICW Bandingkan Upaya KPK Buru Nazaruddin dan Harun Masiku

Nasional
Megawati Ancam Pecat Kader PDI-P Koruptor, ICW: Publik Tunggu Bukti Konkret

Megawati Ancam Pecat Kader PDI-P Koruptor, ICW: Publik Tunggu Bukti Konkret

Nasional
Merasa Vonisnya Terlalu Tinggi, Adam Deni Singgung Terpidana Korupsi Bisa Bebas

Merasa Vonisnya Terlalu Tinggi, Adam Deni Singgung Terpidana Korupsi Bisa Bebas

Nasional
Kemenag: Total 76.421 Calon Haji Sudah Diberangkatkan

Kemenag: Total 76.421 Calon Haji Sudah Diberangkatkan

Nasional
Wabah PMK, Wapres Sebut Pemerintah Siapkan Strategi Atasi Naiknya Harga Kurban

Wabah PMK, Wapres Sebut Pemerintah Siapkan Strategi Atasi Naiknya Harga Kurban

Nasional
Soal Kasus Pencabulan di Ponpes Banyuwangi, Menteri PPPA Sebut Alarm bagi Pemda hingga Orangtua

Soal Kasus Pencabulan di Ponpes Banyuwangi, Menteri PPPA Sebut Alarm bagi Pemda hingga Orangtua

Nasional
Soal Tewasnya WNI di Rumah Tahanan Imigrasi Sabah, Kepala BP2MI Bakal ke Malaysia Cek Kondisi PMI

Soal Tewasnya WNI di Rumah Tahanan Imigrasi Sabah, Kepala BP2MI Bakal ke Malaysia Cek Kondisi PMI

Nasional
Ingatkan Integritas, Lili Pintauli Harap Tak Ada Lagi Politisi Dipenjara karena Korupsi

Ingatkan Integritas, Lili Pintauli Harap Tak Ada Lagi Politisi Dipenjara karena Korupsi

Nasional
UPDATE 28 Juni: Kasus Baru Covid-19 Tertinggi di Jakarta dengan 1.250 Kasus

UPDATE 28 Juni: Kasus Baru Covid-19 Tertinggi di Jakarta dengan 1.250 Kasus

Nasional
Divonis 4 Tahun Penjara, Adam Deni Ingin Lapor KPK

Divonis 4 Tahun Penjara, Adam Deni Ingin Lapor KPK

Nasional
Sultan Hamengkubuwono X Dapat 'The Order of the Rising Sun, Gold, and Silver Star' dari Dubes Jepang

Sultan Hamengkubuwono X Dapat "The Order of the Rising Sun, Gold, and Silver Star" dari Dubes Jepang

Nasional
Nasdem Diprediksi Untung Calonkan Ganjar di Bursa Pilpres, meski Hubungannya dengan PDI-P Akan Renggang

Nasdem Diprediksi Untung Calonkan Ganjar di Bursa Pilpres, meski Hubungannya dengan PDI-P Akan Renggang

Nasional
Pimpinan MPR Sebut Australia Komitmen Bantu Indonesia Tangani Wabah PMK

Pimpinan MPR Sebut Australia Komitmen Bantu Indonesia Tangani Wabah PMK

Nasional
Polri Dapat Predikat WTP Sembilan Kali Berturut-turut dari BPK

Polri Dapat Predikat WTP Sembilan Kali Berturut-turut dari BPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.