Kompas.com - 30/01/2016, 09:00 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorFarid Assifa
JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, semua kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP berlaku seumur hidup. Meski sebagian besar e-KTP yang beredar masih terdapat tanggal kedaluwarsa, hal tersebut tak berpengaruh. E-KTP tersebut tetap bisa digunakan meski waktu berlakunya sudah habis.

"Jadi, bagi Anda yang masa berlaku e-KTP-nya habis, Anda tidak perlu mengurus perpanjangan masa berlakunya lagi karena e-KTP tersebut masih tetap bisa digunakan meski di dalam kolom berlaku terdapat tanggal kedaluwarsanya," kata Tjahjo saat dihubungi, Sabtu (30/1/2016).

Tjahjo menyarankan masyarakat jangan mau memberi uang kepada calo ataupun oknum petugas untuk membuat atau memperpanjang e-KTP. Sebab, e-KTP yang sudah kedaluwarsa pun masih sah dan tetap berlaku.

"Anda tak perlu takut dan khawatir ditolak saat menunjukkan e-KTP sewaktu ada razia kepolisian ataupun pada saat mengurus surat-surat penting di kantor atau lembaga mana pun," ujar politisi PDI-P ini.

Tjahjo mengaku sudah mengirimkan surat edaran kepada semua kementerian dan lembaga serta semua kepala daerah untuk mengingatkan lagi soal e-KTP yang berlaku seumur hidup ini.

Ketentuan ini sudah diatur dalam UU 24/2013 yang tertuang dalam Pasal 64 ayat 7a yang mengamanatkan e-KTP masa berlakunya seumur hidup.

Tjahjo merasa perlu menyampaikan hal ini karena dalam beberapa kasus, ada yang masih belum tahu soal aturan tersebut. Akibatnya, banyak warga yang melakukan perpanjangan e-KTP dan dipungut biaya oleh calo ataupun petugas.

"Warga yang KTP elektronik-nya masa berlakunya habis, selama itu tidak rusak, tidak usah melakukan perpanjangan. Itu berlaku seumur hidup," kata Tjahjo.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perbedaan Justice Collaborator dan Whistleblower

Perbedaan Justice Collaborator dan Whistleblower

Nasional
14 Rekomendasi Tempat Ngopi di Cipete

14 Rekomendasi Tempat Ngopi di Cipete

Nasional
Tanggal 12 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 12 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Komnas HAM Belum Terima Data Residu Peluru di Tubuh Ferdy Sambo, Baru Data Brigadir J dan Bharada E

Komnas HAM Belum Terima Data Residu Peluru di Tubuh Ferdy Sambo, Baru Data Brigadir J dan Bharada E

Nasional
Bersiap Safari Politik, Puan Maharani Bentuk 'Tim Advance'

Bersiap Safari Politik, Puan Maharani Bentuk "Tim Advance"

Nasional
Ketua Komisi III Angkat Bicara soal Mahfud yang Sebut DPR Diam di Kasus Brigadir J

Ketua Komisi III Angkat Bicara soal Mahfud yang Sebut DPR Diam di Kasus Brigadir J

Nasional
Ramai Spekulasi Motif Ferdy Sambo, Anggota DPR: Jangan Kembangkan Narasi Apa Pun di Ruang Publik

Ramai Spekulasi Motif Ferdy Sambo, Anggota DPR: Jangan Kembangkan Narasi Apa Pun di Ruang Publik

Nasional
Tanggapi Jawaban soal 'Legal Standing', Kuasa Hukum Pelapor Suharso: KPK Gagal Paham

Tanggapi Jawaban soal "Legal Standing", Kuasa Hukum Pelapor Suharso: KPK Gagal Paham

Nasional
KPK Yakin Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Nizar Dahlan soal Suharso Monoarfa

KPK Yakin Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Nizar Dahlan soal Suharso Monoarfa

Nasional
Komnas HAM Terima 5 'Digital Video Recorder' Ter6kait Kasus Pembunuhan Brigadir J

Komnas HAM Terima 5 "Digital Video Recorder" Ter6kait Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Peneliti UGM Sarankan KPK Buka Kembali Kasus Mega Korupsi, dari E-KTP hingga Bansos

Peneliti UGM Sarankan KPK Buka Kembali Kasus Mega Korupsi, dari E-KTP hingga Bansos

Nasional
Jokowi 4 Kali Sentil Kasus Brigadir J, Pengamat: Presiden Tahu Ada Masalah Lebih Kritis

Jokowi 4 Kali Sentil Kasus Brigadir J, Pengamat: Presiden Tahu Ada Masalah Lebih Kritis

Nasional
Benny Mamoto Ungkap Kenapa Kronologi Kasus Kematian Brigadir J Berubah

Benny Mamoto Ungkap Kenapa Kronologi Kasus Kematian Brigadir J Berubah

Nasional
Tingkatkan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian KP Kembangkan Ocean Institute of Indonesia

Tingkatkan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian KP Kembangkan Ocean Institute of Indonesia

Nasional
Tarif Ojol Naik, Ketua Komisi V: Jangan Hanya Untungkan Perusahaan Aplikasi

Tarif Ojol Naik, Ketua Komisi V: Jangan Hanya Untungkan Perusahaan Aplikasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.