Presiden Bentuk Badan Otoritas Khusus untuk Kelola Candi Borobudur

Kompas.com - 29/01/2016, 23:02 WIB
Presiden Joko Widodo mengunjungi Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Jumat (29/1/2016). Kompas.com/Ika FitrianaPresiden Joko Widodo mengunjungi Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Jumat (29/1/2016).
|
EditorBayu Galih

MAGELANG, KOMPAS.com - Pemerintah akan membentuk Badan Otoritas Borobudur yang akan mengelola Candi Borobudur secara terintegrasi.

Pembentukan ini sebagai upaya mewujudkan Candi Borobudur sebagai destinasi utama bertaraf internasional sebagaimana telah ditetapkan Presiden Joko Widodo di Borobudur Magelang, Jumat (29/1/2019) petang.

Hal tersebut dikatakan Menteri Pariwisata Arief Yahya usai rapat terbatas dengan sejumlah menteri terkait dan Presiden Joko Widodo di Hotel Manohara, komplek Taman Wisata Candi Borobudur Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Jumat (29/1/2016) petang.

"Dengan Badan Otoritas Borobudur ini maka pengelolaan Candi Borobudur akan dikelola secara terintegrasi, pertanggungjawabannya langsung kepada Presiden," kata Arief.

Arief menyebutkan, alasan pembentukan badan ini dilatarbelakangi karena selama ini candi Borobudur adalah single destination, namun multi-management.

"Ini tidak mungkin, dalam satu perusahaan tapi CEO-nya ada empat apalagi lima. Maka kita sepakat untuk dibentuknya Badan Otoritas Borobudur," ucap Arief.

Dijelaskan, Badan Otoritas Borobudur yang ditargetkan jadi pada triwulan pertama 2016 ini akan bekerja di bawah koordinasi Menteri Koordinator Kemaritiman. Sedang Ketua pelaksananya oleh Menteri Pariwisata.

Menurut Arief, lembaga semacam ini telah diterapkan Kamboja dalam pengelolaan situs Angkor Wat. Hal yang sama juga dipakai oleh Malaysia, Spanyol dan negara-negara lain yang memiliki cagar budaya dunia.

"Candi Borobudur itu merupakan kawasan strategis pariwisata nasional, bukan lagi milik Bupati tapi nasional," ucap Arief.

"Tidak mungkin juga Pemda dan Pemprov mengeluarkan dana sampai Rp 10 triliun, oleh karena itu perlu badan otoritas sendiri," kata dia.

Setelah lembaga ini terbentuk, ucap Arief, maka akan ada sharing pendapatan. Masyarakat juga akan ikut dipikirkan. Mereka akan mendapatkan diberikan saham tanpa setor (golden share).

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di Persidangan, Eks Ketua DPRD Lampung Tengah Konfirmasi Kembalikan Uang Rp 1,2 Miliar ke KPK

Di Persidangan, Eks Ketua DPRD Lampung Tengah Konfirmasi Kembalikan Uang Rp 1,2 Miliar ke KPK

Nasional
Ketua PP Muhammadiyah Meninggal Dunia, Muhadjir: Saya Kehilangan

Ketua PP Muhammadiyah Meninggal Dunia, Muhadjir: Saya Kehilangan

Nasional
Sempat Mangkir Dua Kali, Desi Arryani Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Sempat Mangkir Dua Kali, Desi Arryani Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Menpan-RB Setuju PNS Bisa Kerja dari Rumah

Menpan-RB Setuju PNS Bisa Kerja dari Rumah

Nasional
Saat Buron, Tersangka Perantara Suap Bupati Labuhanbatu Beli Rumah Pakai Uang Suap

Saat Buron, Tersangka Perantara Suap Bupati Labuhanbatu Beli Rumah Pakai Uang Suap

Nasional
Usai Diperiksa KPK, Imam Nahrawi: Doakan Indonesia di SEA Games

Usai Diperiksa KPK, Imam Nahrawi: Doakan Indonesia di SEA Games

Nasional
Khofifah Sebut Sampah Plastik yang Jadi Bahan Bakar Pabrik Tahu Masuk Bersama Impor Bahan Kertas

Khofifah Sebut Sampah Plastik yang Jadi Bahan Bakar Pabrik Tahu Masuk Bersama Impor Bahan Kertas

Nasional
Denny Indrayana: Pilkada Langsung dan Tak Langsung Sama-sama Konstitusional

Denny Indrayana: Pilkada Langsung dan Tak Langsung Sama-sama Konstitusional

Nasional
Soal Maju Jadi Caketum PPP, Arsul Sani: Tunggu Tanggal Mainnya

Soal Maju Jadi Caketum PPP, Arsul Sani: Tunggu Tanggal Mainnya

Nasional
Menko PMK Sebut Kesiapan SDM adalah Cara Manfaatkan Bonus Demografi

Menko PMK Sebut Kesiapan SDM adalah Cara Manfaatkan Bonus Demografi

Nasional
Bambang Soesatyo Diminta Tawarkan Program Jika Ingin Maju Caketum Golkar

Bambang Soesatyo Diminta Tawarkan Program Jika Ingin Maju Caketum Golkar

Nasional
Menko PMK: Pemuda Harus jadi Sasaran Pendidikan Karakter

Menko PMK: Pemuda Harus jadi Sasaran Pendidikan Karakter

Nasional
Cerita Puan Jadi Menteri Jokowi, Blusukan Sampai 'Rontok' hingga Sungkan Cuti

Cerita Puan Jadi Menteri Jokowi, Blusukan Sampai "Rontok" hingga Sungkan Cuti

Nasional
Komisi III Akan Evaluasi BNPT, Polri, hingga Densus 88

Komisi III Akan Evaluasi BNPT, Polri, hingga Densus 88

Nasional
Khofifah Minta Pertamina dan PGN Bantu Produsen Tahu di Tropodo Konversi Bahan Bakar

Khofifah Minta Pertamina dan PGN Bantu Produsen Tahu di Tropodo Konversi Bahan Bakar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X