Menkumham Ancam Pecat Petugas Lapas yang Halangi Penggeledahan Narapidana

Kompas.com - 28/01/2016, 18:28 WIB
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly usai peresmian gedung baru KPK di Jakarta, Selasa (29/12/2015) KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRAMenteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly usai peresmian gedung baru KPK di Jakarta, Selasa (29/12/2015)
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengancam akan memecat petugas lembaga pemasyarakatan yang menghalangi petugas Badan Narkotika Nasional saat melakukan penggeledahan di dalam lapas.

Menurut Yasonna, tidak ada toleransi bagi petugas lapas yang terlibat dalam bisnis narkotika.

"Kalau ada petugas yang menghalangi, saya pecat," kata Yasonna saat ditemui di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Kamis (28/1/2016).

Menurut Yasonna, petugas lapas wajib memberikan ruang apabila ada petugas BNN yang melakukan tindakan di dalam lapas. Apalagi jika tindakan tersebut dilengkapi surat penugasan.

Yasonna juga menawarkan bantuan apabila terdapat narapidana yang diketahui masih berusaha mengendalikan bisnis narkotika dari dalam lapas.

Petugas BNN dapat melaporkan nama-nama narapidana kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Kemudian, narapidana tersebut akan dipindahkan ke lapas khusus dengan penjagaan ekstra ketat.

"Bagi petugas lapas sendiri jangan coba-coba bermain memfasilitasi peredaran narkoba. Jika ada, langsung kami pecat tanpa proses lama, kami zero tolerance," kata Yasonna.

Sebelumnya, BNN menyatakan napi di dalam lapas yang punya hubungan dengan jaringan narkoba sulit untuk disentuh.

Salah satunya menurut BNN karena prosedur masuk ke lapas yang dianggap kerap dipersulit.

Karena hal ini, Kepala BNN Komisaris Jenderal Budi Waseso melontarkan pernyataan keras. Buwas mengancam akan melakukan upaya paksa, bahkan menyerbu lapas kalau petugasnya dipersulit masuk.

Ia mencontohkan, saat hendak memeriksa jaringan narkoba yang punya hubungan dengan napi di sebuah lapas di Bali, petugas BNN menurutnya dipersulit.

Karena hambatan, saat dapat masuk petugas sudah kehilangan barang bukti.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud Beberkan Dugaan Barang Selundupan di Proyek Satelit Militer Kemenhan

Mahfud Beberkan Dugaan Barang Selundupan di Proyek Satelit Militer Kemenhan

Nasional
Rapat Hingga Dini Hari, Pansus Putuskan RUU IKN Disahkan Selasa

Rapat Hingga Dini Hari, Pansus Putuskan RUU IKN Disahkan Selasa

Nasional
Kemendagri Terbitkan 2 Aturan Perpanjangan PPKM untuk Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali

Kemendagri Terbitkan 2 Aturan Perpanjangan PPKM untuk Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali

Nasional
Saat Panglima Andika Memastikan Pangkostrad Baru Jenderal TNI Bintang Dua..

Saat Panglima Andika Memastikan Pangkostrad Baru Jenderal TNI Bintang Dua..

Nasional
Komnas HAM Sebut Aktivis dan Jurnalis Paling Banyak Diretas untuk Dibungkam

Komnas HAM Sebut Aktivis dan Jurnalis Paling Banyak Diretas untuk Dibungkam

Nasional
Jokowi: Mahasiswa Jangan Dipagari Terlalu Banyak Program Studi

Jokowi: Mahasiswa Jangan Dipagari Terlalu Banyak Program Studi

Nasional
Perkembangan Terkini Ibu Kota Baru, Bernama Nusantara dan Mayoritas Biaya dari APBN

Perkembangan Terkini Ibu Kota Baru, Bernama Nusantara dan Mayoritas Biaya dari APBN

Nasional
Dari Penjara, Ferdinand Hutahaean Tulis Surat Minta Maaf ke Masyarakat Indonesia

Dari Penjara, Ferdinand Hutahaean Tulis Surat Minta Maaf ke Masyarakat Indonesia

Nasional
Profil 4 Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Baru 'Nusantara' yang Disebut Jokowi

Profil 4 Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Baru "Nusantara" yang Disebut Jokowi

Nasional
Jadi Tulang Punggung Keluarga, Ferdinand Hutahaean Ajukan Penangguhan Penahanan

Jadi Tulang Punggung Keluarga, Ferdinand Hutahaean Ajukan Penangguhan Penahanan

Nasional
Sejarawan: Nama Nusantara untuk Ibu Kota Baru Wakili Arogansi dan Jawa Sentris

Sejarawan: Nama Nusantara untuk Ibu Kota Baru Wakili Arogansi dan Jawa Sentris

Nasional
Berkas Perkara Terasangka Petrus Edy Susanto Diserahkan Penyidik ke Jaksa

Berkas Perkara Terasangka Petrus Edy Susanto Diserahkan Penyidik ke Jaksa

Nasional
Berkas Perkara Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa Dinyatakan Lengkap

Nasional
Menurut Komnas HAM, Ini Isu yang Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Menurut Komnas HAM, Ini Isu yang Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Nasional
Jokowi Pilih 'Nusantara' Jadi Nama Ibu Kota Baru, Pansus RUU IKN Beri Catatan

Jokowi Pilih "Nusantara" Jadi Nama Ibu Kota Baru, Pansus RUU IKN Beri Catatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.