Agung Laksono Tolak Penguatan Dewan Pertimbangan Golkar Usulan Kubu Aburizal

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Agung Laksono tak setuju dengan wacana penambahan wewenang Dewan Pertimbangan Partai Golkar.

Ia menilai, hal tersebut hanya digagas untuk memperkuat basis kekuatan pihak-pihak tertentu.

"Enggak usah memperkuat Wantim atau memperkuat cabang kekuasaan lain," kata Agung saat berbincang dengan sejumlah awak media di Jakarta, Selasa (26/1/2016).

Menurut dia, DPP Partai Golkar seharusnya berpikir bagaima konsolidasi cepat dilaksanakan. Mengingat dalam waktu dekat tahapan pilkada serentak akan segera dimulai kembali. (baca: Munaslub Golkar dan Bujukan Jusuf Kalla...)

"Suksesi konsolidasi berarti sukses dalam pemilu," ujarnya.

Kubu Aburizal Bakrie sepakat menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Golkar untuk memilih ketua umum yang baru.

Sebelum ada keputusan menggelar Munaslub tersebut, Aburizal mengaku dirinya tidak akan mencalonkan diri sebagai ketua umum jika Munaslub digelar.

Namun, Aburizal mengajak Agung Laksono tidak perlu maju sebagai ketua umum.

"Kalau rapimnas memutuskan diadakannya munaslub, saya tentu tidak akan maju lagi. Saya kira, saya dan Pak Agung enggak usah lagilah," ujar Aburizal di Jakarta Convention Center, Minggu (24/1/2016).

Meski demikian, Aburizal mengincar kursi Ketua Dewan Pertimbangan Golkar. Belakangan muncul rencana untuk memperluas kewenangan posisi Ketua Dewan Pertimbangan.

Jabatan tersebut diinginkan agar mempunyai kewenangan mengambil keputusan-keputusan penting. Selama ini, Ketua Dewan Pertimbangan hanya berhak memberikan masukan. Namun, masukan itu tidak mengikat, bisa diterima atau ditolak oleh DPP. (baca: Terima Tawaran Munaslub Golkar, Ini Harapan Agung Laksono)

Perluasan kewenangan ini bisa dibicarakan dan diputuskan dalam Munaslub sebagai bagian dari revisi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.

Ketua DPP Golkar hasil Munas Bali Tantowi Yahya mengaku sudah ada pembicaraan untuk memperluas wewenang Ketua Dewan Pertimbangan.

"Supaya proses pengambilan keputusan bisa lebih mudah. Jadi Wantim akan punya wewenang lebih dalam mengambil keputusan," kata Tantowi di sela-sela pelaksanaan Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar di JCC Senayan, Jakarta, Senin siang.

Akan tetapi, Tantowi belum mengetahui sejauh mana perluasan wewenang pengambilan keputusan diberikan kepada Ketua Wantim. Hal itu baru sebatas wacana orang per orang. (baca: Agung Laksono Pastikan Tak Ingin Jadi Ketum jika Munaslub Golkar Digelar)

Tantowi membantah apabila perluasan kewenangan ini untuk mengakomodir Aburizal yang akan menjadi Ketua Dewan Pertimbangan.