Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/01/2016, 06:04 WIB

Pengantar redaksi:

Hari ini, tepat delapan tahun lalu, presiden kedua RI Muhammad Soeharto berpulang. Memperingati sewindu peristiwa tersebut, redaksi Kompas.com menayangkan artikel-artikel dari harian Kompas pada masa itu terkait sosok penguasa Orde Baru tersebut.

* * * * *

Oleh Jakob Oetama

Haji Muhammad Soeharto, presiden kedua RI, menghadap Sang Khalik. Persiapannya cukup panjang disertai dengan terganggunya kesehatan dan tinggal menyendiri.

Itu memberi kesan sengaja mengasingkan diri dari masyarakat ramai. Ia berhenti dari kursi kekuasaan setelah mengemban tugas kepresidenan selama 31 tahun disertai pergolakan politik.

Serupa seperti yang dialami Presiden Soekarno yang adalah sang proklamator kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Soekarno juga telah cukup lama memimpin pemerintahan dari tahun 1945 sampai tahun 1965 meskipun dalam periode sistem pemerintahan yang berbeda.

Presiden pertama wafat setelah menderita sakit dan diisolasi dari bakat serta kebetahan kepribadiannya, yakni berada di tengah rakyat banyak. Ada persamaan jalan hidup antara presiden pertama dan presiden kedua.

Keduanya memerintah dalam waktu lama dan sama-sama jatuh dari kekuasaannya. Sama-sama pula disertai pergerakan dalam kericuhan proses suksesi mereka.

Suatu koinsidensi yang masuk akal jika menimbulkan pertanyaan dan pelajaran sejarah yang bermanfaat bagi perikehidupan kita selanjutnya sebagai bangsa dan negara.

Dalam 20 tahun periode pemerintahan Soekarno berlaku beragam sistem sosial politik. Ada periode kebersamaan dan kedaruratan selama dua dasawarsa itu. Berlaku beragam sistem pemerintahan, sebut saja demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin.

Agenda sentral kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan disertai pancaroba pencarian, pergumulan, dan pemantapan pembangunan negara dan pembangunan bangsa.

Terjadi dikotomi antara paham politik dan kebangsaan yang mengacu kepada UUD 1945 dan berbagai ideologi partisan yang, misalnya, melahirkan gerakan Darul Islam (DI) dan gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang memuncak pada gerakan 30 September 1965.

Terjadi proses pemantapan negara kesatuan berikut keutuhan teritorialnya. Kerangka internasional yang dipelopori dan dibangkitkan Bung Karno adalah antikolonialisme dan neokolonialisme serta kebangkitan Asia- Afrika.

Indonesia pelopor dari New Emerging Forces. Perikehidupan sosial-ekonomi terabaikan dan hal itu kemudian merupakan kekuatan kontraproduktif dan kejatuhan presiden pertama ketika berkoinsidensi atau berinteraksi dengan G30S.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com