Pemerintah Tak Paksa Eks Anggota Gafatar Pulang ke Rumah Masing-masing

Kompas.com - 26/01/2016, 19:49 WIB
Ribuan masyarakat Mempawah mendatangi kamp pemukiman eks Gafatar di Moton Panjang, Jumat (15/1). Warga meminta agar eks Gafatar itu segera meninggalkan Kabupaten Mempawah dalam kurun waktu 3 hari. TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/MADROSIDRibuan masyarakat Mempawah mendatangi kamp pemukiman eks Gafatar di Moton Panjang, Jumat (15/1). Warga meminta agar eks Gafatar itu segera meninggalkan Kabupaten Mempawah dalam kurun waktu 3 hari.
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa pemerintah tidak akan memaksa mantan anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) untuk kembali ke rumah masing-masing.

Menurut Kalla, keputusan seseorang untuk tinggal di suatu tempat adalah hak setiap individu. 

"Memang pemerintah bisa paksa kembali? Terserah saja, kan," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (26/1/2016).

"Pemerintah tentu ada batasnya juga, tidak akan menjamin apa-apa kalau yang tidak mau. Bagaimanalah baiknya," ujarnya.

Sejumlah eks anggota Gafatar memang menolak kembali ke rumah masing-masing setelah dipulangkan dari Kalimantan.

Meski begitu, Kalla tetap mengimbau agar para mantan anggota Gafatar mau pulang ke rumah masing-masing. Sebab, dengan begitu, mereka bisa membaur dengan masyarakat sekitar.

"Saya belum ikuti, tetapi ya harus kembali ke rumah, ke masyarakat," kata Wapres.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pemerintah memulangkan 1.611 pengungsi eks anggota Gafatar dari Mempawah, Kalimantan Barat.

Pemulangan itu dilakukan secara bertahap.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, jumlah pengungsi dari Jawa Timur sebanyak 712 orang, Jawa Tengah 145 orang, Yogyakarta 276 orang, Jawa Barat 247 orang, Jakarta 90 orang, dan Banten 4 orang.

Selain itu, terdapat 13 orang eks anggota Gafatar dari Medan, dari Riau 99 orang, Aceh 2 orang, Sumatera Barat 4 orang, Lampung 4 orang, Sulawesi Selatan 2 orang, Kepulauan Riau 8 orang, Kalimantan Tengah 3 orang, dan Kalimantan Barat 4 orang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaksa Agung Instruksikan Jajaran Bentuk Tim Khusus Berantas Mafia Tanah dan Pelabuhan

Jaksa Agung Instruksikan Jajaran Bentuk Tim Khusus Berantas Mafia Tanah dan Pelabuhan

Nasional
Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Bioskop Boleh Buka dengan Ketentuan Khusus

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Bioskop Boleh Buka dengan Ketentuan Khusus

Nasional
Tak Lagi Diatur di Inmendagri, Ini Aturan Perjalanan Naik Kereta-Pesawat Selama PPKM

Tak Lagi Diatur di Inmendagri, Ini Aturan Perjalanan Naik Kereta-Pesawat Selama PPKM

Nasional
Gubernur Nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah Divonis 5 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-pikir

Gubernur Nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah Divonis 5 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-pikir

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Bagaimana Aturan Masuk Tempat Wisata?

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Bagaimana Aturan Masuk Tempat Wisata?

Nasional
Kasus Penanganan Perkara di KPK, Azis Syamsuddin Segera Disidang

Kasus Penanganan Perkara di KPK, Azis Syamsuddin Segera Disidang

Nasional
Ketum PBNU: Tanggal Pelaksanaan Muktamar Diputuskan Pekan Ini

Ketum PBNU: Tanggal Pelaksanaan Muktamar Diputuskan Pekan Ini

Nasional
9 Rekomendasi IDAI Terkait Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka

9 Rekomendasi IDAI Terkait Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka

Nasional
Adu Jotos Prajurit Marinir Vs Raider, Mabes TNI: Sedang Diproses Hukum

Adu Jotos Prajurit Marinir Vs Raider, Mabes TNI: Sedang Diproses Hukum

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Warteg-Kafe Masih Berlakukan Waktu Makan

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Warteg-Kafe Masih Berlakukan Waktu Makan

Nasional
Kasus Dugaan Suap di Kolaka Timur, Kepala BPBD Anzarullah Segera Disidang

Kasus Dugaan Suap di Kolaka Timur, Kepala BPBD Anzarullah Segera Disidang

Nasional
Saat Komnas HAM Anggap KPI Pusat Gagal Jamin Keamanan Pekerja dari Perundungan dan Pelecehan Seksual

Saat Komnas HAM Anggap KPI Pusat Gagal Jamin Keamanan Pekerja dari Perundungan dan Pelecehan Seksual

Nasional
PPKM Jawa-Bali hingga 13 Desember, Ini Aturan Terbaru Masuk Mal

PPKM Jawa-Bali hingga 13 Desember, Ini Aturan Terbaru Masuk Mal

Nasional
Aturan Terbaru Tempat Ibadah Selama PPKM Level 1, 2, dan 3 di Jawa-Bali

Aturan Terbaru Tempat Ibadah Selama PPKM Level 1, 2, dan 3 di Jawa-Bali

Nasional
PPKM Level 2 di 10 Daerah Jabodetabek, Ini Rincian Aturan untuk Aktivitas Masyarakat

PPKM Level 2 di 10 Daerah Jabodetabek, Ini Rincian Aturan untuk Aktivitas Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.