JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan memimpin rapat membahas penanggulangan warga eks anggota organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (26/1/2016).
Rapat akan difokuskan pada penanggulangan warga eks Gafatar yang menolak dikembalikan ke kampung halamannya dari wilayah Kalimantan.
"Bagi yang belum mau pulang, yang menolak, termasuk ini (Gafatar) masuk aliran apa," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo setibanya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta.
Dalam rapat yang digelar Selasa petang ini, hadir juga Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.
Tjahjo menuturkan, pemerintah ingin menanggulangi warga eks Gafatar yang dipulangkan dari Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, secara baik.
Koordinasi juga, kata dia, terus dilakukan dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
"Kami sudah kirim radiogram ke pemerintah daerah untuk ikut menjemput, berikan tempat tinggal sementara sebagai bukti negara hadir," ucapnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.