Kompas.com - 26/01/2016, 18:11 WIB
Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Abdul Hakim dalam paparannya di Jakarta, Selasa (26/1/2016) KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRADirektur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Abdul Hakim dalam paparannya di Jakarta, Selasa (26/1/2016)
|
EditorSabrina Asril
JAKARTA, KOMPAS.com — Skala Survei Indonesia (SSI) merilis paparan hasil penelitian tentang hasil pilkada serentak 2015. Dari semua calon kepala daerah, jumlah calon independen hanya 35 persen.

Direktur Eksekutif SSI Abdul Hakim menyebutkan, calon independen pun hanya muncul di wilayah-wilayah dengan jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) di bawah 500.000 orang, yaitu sebanyak 77,8 persen.

Adapun calon independen yang mencalonkan di wilayah-wilayah yang memiliki jumlah pemilih dalam DPT di atas 500.000 orang sebanyak 22,2 persen.

"Artinya, calon independen cukup sulit untuk berkompetisi di wilayah-wilayah dengan angka pemilih cukup besar," ujar Abdul dalam paparannya di Jakarta Pusat, Selasa (26/1/2016).

Sementara itu, dari angka tersebut, hanya 14,4 persen yang memenangi pemilihan. Sementara itu, 85,6 persennya kalah. Adapun kemenangan paling banyak diraih di tingkat kota, dan tak ada satu pun calon kepala daerah independen yang menang di tingkat provinsi.

"Kalau ingin memiliki probabilitas besar jadi calon independen, majulah di wilayah administrasi kota karena punya proporsi kemenangan calon independen," tuturnya.

Ia menambahkan, calon independen yang memenangi pemilihan di wilayah administrasi kota sebesar 31,3 persen, di wilayah kabupaten 11,0 persen, dan di wilayah provinsi 0 persen.

Abdul menilai, rendahnya partisipasi calon kepala daerah independen merupakan salah satu implikasi kenaikan batas ambang batas dukungan penduduk pada Undang-Undang Pilkada dari 3,5 persen menjadi 6,5 hingga 10 persen.

"Padahal, semangat dari Undang-Undang Pilkada kita memajukan calon independen adalah untuk menjawab ketidakpercayaan kita terhadap parpol," tutur Abdul.

Survei dilakukan di 32 provinsi seluruh Indonesia yang menggelar pilkada serentak 2015. Jumlah sampel yang dianalisis adalah 257 wilayah dari 264 wilayah populasi dengan margin of error plus minus persen menggunakan metode purposive sampling.

Adapun sebagian besar sumber data diperoleh dari publikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada situs http://pilkada2015.kpu.go.id per 18 Januari 2016 beserta sumber-sumber lainnya.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketika Anggota DPR Tersinggung, Pejabat Pun Diusir dari Ruang Rapat..

Ketika Anggota DPR Tersinggung, Pejabat Pun Diusir dari Ruang Rapat..

Nasional
Menkominfo: Siaran Televisi Analog akan Diberhentikan Bertahap mulai April 2022

Menkominfo: Siaran Televisi Analog akan Diberhentikan Bertahap mulai April 2022

Nasional
3 OTT Berentet di Awal 2022, KPK Berharap Bikin Efek Jera

3 OTT Berentet di Awal 2022, KPK Berharap Bikin Efek Jera

Nasional
Dugaan Suap Bupati Langkat: Sempat Kabur Saat OTT hingga Terlibat Banyak Proyek

Dugaan Suap Bupati Langkat: Sempat Kabur Saat OTT hingga Terlibat Banyak Proyek

Nasional
Luhut Sebut Ada Lebih dari 1.000 Kasus Omicron di Indonesia

Luhut Sebut Ada Lebih dari 1.000 Kasus Omicron di Indonesia

Nasional
Wapres: Potensi Kelautan Indonesia Besar Sekali, tetapi Belum jadi Andalan

Wapres: Potensi Kelautan Indonesia Besar Sekali, tetapi Belum jadi Andalan

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Bupati Langkat Punya Harta Rp 85,1 Miliar

Jadi Tersangka KPK, Bupati Langkat Punya Harta Rp 85,1 Miliar

Nasional
Permohonan Maaf yang Ditunggu Masyarakat Sunda dari Arteria Dahlan....

Permohonan Maaf yang Ditunggu Masyarakat Sunda dari Arteria Dahlan....

Nasional
Bocoran Pemerintah soal Kriteria Pemimpin Ibu Kota Baru 'Nusantara'

Bocoran Pemerintah soal Kriteria Pemimpin Ibu Kota Baru "Nusantara"

Nasional
Arteria Disarankan Minta Maaf, PDI-P Diminta untuk Tegur Arteria

Arteria Disarankan Minta Maaf, PDI-P Diminta untuk Tegur Arteria

Nasional
Jadi Tersangka Suap, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin Ditahan

Jadi Tersangka Suap, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin Ditahan

Nasional
Ribut Kritik Kajati Berbahasa Sunda, Siapa Arteria Dahlan?

Ribut Kritik Kajati Berbahasa Sunda, Siapa Arteria Dahlan?

Nasional
Klaim Bakal Kawal RUU TPKS hingga Disahkan, Menteri PPPA: Itu Komitmen Kami

Klaim Bakal Kawal RUU TPKS hingga Disahkan, Menteri PPPA: Itu Komitmen Kami

Nasional
Deretan Kontroversi Arteria Dahlan: Minta Kajati Berbahasa Sunda Dicopot hingga Dipanggil 'Yang Terhormat'

Deretan Kontroversi Arteria Dahlan: Minta Kajati Berbahasa Sunda Dicopot hingga Dipanggil "Yang Terhormat"

Nasional
Menlu Retno ke Pejabat Internasional: 2022 Tahun Pemulihan dari Covid-19

Menlu Retno ke Pejabat Internasional: 2022 Tahun Pemulihan dari Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.