Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Boni Hargens Ditunjuk Jokowi Jadi Dewan Pengawas "Antara"

Kompas.com - 26/01/2016, 16:02 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Boni Hargens, dilantik sebagai Anggota Dewan Pengawas Lembaga Kantor Berita Nasional Antara, Selasa (26/1/2016) pagi ini.

Boni mengungkapkan, dirinya sempat dipanggil Presiden Joko Widodo sebelum hari raya Idul Fitri tahun lalu. Di sana, Presiden berpesan kepada Boni agar bisa berkontribusi untuk Antara.

"Dulu saya dipanggil Presiden dan diperintahkan untuk membantu di Antara," kata Boni saat dihubungi Kompas.com, Selasa ini.

Dia menyebutkan, Presiden Jokowi berpesan kepada dirinya untuk bisa membawa Antara menjadi salah satu agen informasi untuk masyarakat.

Mantan anggota tim sukses Jokowi-Jusuf Kalla saat pemilihan presiden lalu ini juga mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi berharap agar Antara bisa mengomunikasikan ke masyarakat tentang agenda-agenda pembangunan yang tercantum dalam Nawacita.

(Baca: Ramai-ramai Dukung Jokowi, Ramai-ramai Jadi Pejabat)

"Karena peningkatan kesadaran masyarakat soal gagasan baik dari pemerintah, akan meningkatkan dukungan masyarakat. Intinya, Antara ini harus benar-benar menjadi agen informasi untuk masyarakat, dan menjadi penyambung lidah negara," kata pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI ini.

Selain Boni, ada pula Deddy Hermawan, yang sebelumnya menjadi staf ahli Menteri Komunikasi dan Informatika, juga dilantik sebagai anggota Dewan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com