Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BUMN Dinilai Berisiko Alami Kerugian dalam Proyek Kereta Cepat

Kompas.com - 23/01/2016, 16:35 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki risiko kerugian cukup besar dalam menggarap proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Risiko kerugian tersebut terkait besarnya anggaran yang harus dikeluarkan empat perusahaan milik BUMN. (Baca: Anggota Komisi V DPR Menilai, Perpres Kereta Cepat Tak Menyalahi Aturan)

"Saya melihat proyek ini terlalu mahal, pengembaliannya setelah 100 tahun mungkin baru bisa," ujar Agus dalam diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (23/1/2016).

Pembangunan kereta cepat merupakan proyek kolaboratif konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC), yang terdiri dari China Railway International Co Ltd (CRI) dan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).

PSBI merupakan gabungan dari empat perusahaan pelat merah, yakni PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Jasa Marga (Persero), dan PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero).

Adapun pembiayaan proyek terdiri dari 60 persen oleh gabungan perusahaan BUMN, dan 40 persen oleh investor China.

Menurut Agus, proyeksi keuntungan yang diperoleh dari jumlah penjualan tiket kereta cepat Bandung-Jakarta tersebut masih belum pasti.

Tarif di atas Rp 200.000 per orang dinilainya memberatkan masyarakat kelas menengah.

Kemudian, target 60.000 penumpang per hari dinilainya belum masuk akal.

Sebab, menurut Agus, masih banyak kendaraan umum yang kemungkinan lebih diminati penumpang dibandingkan dengan kereta cepat.

Selain itu, menurut dia, empat perusahaan milik BUMN tersebut diwajibakan menyetor modal hingga miliaran rupiah pada awal pembangunan.

Anggaran yang besar untuk kereta cepat tersebut dinilainya akan menyulitkan perusahaan BUMN dalam mengelola bisnisnya. (Baca: Tanpa Persetujuan Menteri Terkait, Perpres soal Kereta Cepat Dinilai Maladministrasi)

Agus khawatirkan perusahaan BUMN pada akhirnya mengambil pinjaman bank untuk menutupi modal besar yang harus mereka bayarkan pada awal pembangunan tersebut.

Bukan hanya itu, lanjut dia, kesulitan BUMN akan bertambah karena tidak diperbolehkan menggunakan penyertaan modal negara (PNM) untuk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com