Kompas.com - 20/01/2016, 23:18 WIB
Politisi PPP Emron Pangkapi dan Epyardi Asda seusai mengikuti diskusi kaukus penyelamat PPP di Senayan, Jakarta, Rabu (20/1/2016). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINPolitisi PPP Emron Pangkapi dan Epyardi Asda seusai mengikuti diskusi kaukus penyelamat PPP di Senayan, Jakarta, Rabu (20/1/2016).
|
EditorSabrina Asril
JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Epyardi Asda mempersoalkan rotasi jabatan yang dilakukan Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta, Djan Faridz.

Epyardi yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta, dirotasi menjadi Ketua Majelis Pakar PPP, yang bukan merupakan pengurus harian.

"Memang ada berita seliweran bahwa kepengurusan kami dilanda dilema, ada keputusan yang dibuat segelintir orang tanpa melalui rapat," ujar Epyardi dalam diskusi kaukus penyelamat PPP di Senayan, Jakarta, Rabu (20/1/2016).

(Baca: Muktamar Islah PPP Ditargetkan Paling Lambat April 2016)

Epyardi menegaskan bahwa posisinya sebagai Wakil Ketua Umum di bawah Ketua Umum Djan Faridz adalah hasil Muktamar yang sah, yang kepengurusannya telah didaftarkan kepada notaris.

Jabatan tersebut tidak bisa diubah, kecuali ada Muktamar, Mukernas, atau forum besar lainnya seusai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Epyardi mengaku telah menanyakan secara langsung perihal rotasi tersebut kepada Djan Faridz.

(Baca: Tak Laksanakan Putusan MA, Menkumham Disomasi PPP Djan Faridz )

Namun, menurut Epyardi, Djan hanya mengatakan bahwa keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan bahwa ia adalah orang yang tepat untuk menggantikan posisi Suryadharma Ali yang tersangkut kasus korupsi.

"Sebuah kegiatan organisasi ada AD/ART yang mengatur. Tidak bisa atas keputusan pribadi," kata Epyardi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen Golkar Harap Parpol Lain Bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu

Sekjen Golkar Harap Parpol Lain Bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu

Nasional
Ingatkan Menteri Tak Sibuk Manuver Capres 2024, Pimpinan Komisi II: Kerjalah Bantu Presiden

Ingatkan Menteri Tak Sibuk Manuver Capres 2024, Pimpinan Komisi II: Kerjalah Bantu Presiden

Nasional
Oditur Militer Beberkan Mengapa Alasan Kolonel Priyanto Mengaku Panik Tak Masuk Akal

Oditur Militer Beberkan Mengapa Alasan Kolonel Priyanto Mengaku Panik Tak Masuk Akal

Nasional
Menag: BPIH Lebih Besar dari Bipih, Jemaah Haji Bayar Rp39,9 Juta

Menag: BPIH Lebih Besar dari Bipih, Jemaah Haji Bayar Rp39,9 Juta

Nasional
Menag: Pemerintah Menyubsidi Jemaah Agar Biaya Haji Lebih Ringan

Menag: Pemerintah Menyubsidi Jemaah Agar Biaya Haji Lebih Ringan

Nasional
Membaca Bayangan Peta Koalisi Pilpres 2024 dalam Dominasi Kuasa PDI-P

Membaca Bayangan Peta Koalisi Pilpres 2024 dalam Dominasi Kuasa PDI-P

Nasional
Soal Koalisi Indonesia Bersatu, Gerindra: Bukan Hal yang Perlu Diperdebatkan

Soal Koalisi Indonesia Bersatu, Gerindra: Bukan Hal yang Perlu Diperdebatkan

Nasional
Waketum Gerindra Minta Koalisi Golkar PAN PPP Jangan Dipertentangkan

Waketum Gerindra Minta Koalisi Golkar PAN PPP Jangan Dipertentangkan

Nasional
PP Muhammadiyah Sesalkan UAS Tak Diizinkan Masuk, Tuntut Penjelasan ke Singapura

PP Muhammadiyah Sesalkan UAS Tak Diizinkan Masuk, Tuntut Penjelasan ke Singapura

Nasional
Uji Materiil UU Otsus, Ahli Presiden Pertanyakan Kedudukan Hukum Majelis Rakyat Papua

Uji Materiil UU Otsus, Ahli Presiden Pertanyakan Kedudukan Hukum Majelis Rakyat Papua

Nasional
Mengenal PPS dan KPPS, dari Sejarah hingga Tugas dalam Pemilu

Mengenal PPS dan KPPS, dari Sejarah hingga Tugas dalam Pemilu

Nasional
Bentuk Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar Kekeh Usung Airlangga Capres 2024

Bentuk Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar Kekeh Usung Airlangga Capres 2024

Nasional
Lengkapi Pemberkasan Kasus Binomo, Polisi Bawa Ferrari Indra Kenz ke Jakarta

Lengkapi Pemberkasan Kasus Binomo, Polisi Bawa Ferrari Indra Kenz ke Jakarta

Nasional
Syarat Haji 2022, Sudah 2 Kali Vaksin Covid-19, Usia di Bawah 65 Tahun

Syarat Haji 2022, Sudah 2 Kali Vaksin Covid-19, Usia di Bawah 65 Tahun

Nasional
Setiap Jemaah Haji Membayar Rp 39,9 Juta untuk Berangkat

Setiap Jemaah Haji Membayar Rp 39,9 Juta untuk Berangkat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.