Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Epyardi Asda Protes Dirotasi Djan Faridz dalam Kepengurusan PPP

Kompas.com - 20/01/2016, 23:18 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Epyardi Asda mempersoalkan rotasi jabatan yang dilakukan Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta, Djan Faridz.

Epyardi yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta, dirotasi menjadi Ketua Majelis Pakar PPP, yang bukan merupakan pengurus harian.

"Memang ada berita seliweran bahwa kepengurusan kami dilanda dilema, ada keputusan yang dibuat segelintir orang tanpa melalui rapat," ujar Epyardi dalam diskusi kaukus penyelamat PPP di Senayan, Jakarta, Rabu (20/1/2016).

(Baca: Muktamar Islah PPP Ditargetkan Paling Lambat April 2016)

Epyardi menegaskan bahwa posisinya sebagai Wakil Ketua Umum di bawah Ketua Umum Djan Faridz adalah hasil Muktamar yang sah, yang kepengurusannya telah didaftarkan kepada notaris.

Jabatan tersebut tidak bisa diubah, kecuali ada Muktamar, Mukernas, atau forum besar lainnya seusai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Epyardi mengaku telah menanyakan secara langsung perihal rotasi tersebut kepada Djan Faridz.

(Baca: Tak Laksanakan Putusan MA, Menkumham Disomasi PPP Djan Faridz )

Namun, menurut Epyardi, Djan hanya mengatakan bahwa keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan bahwa ia adalah orang yang tepat untuk menggantikan posisi Suryadharma Ali yang tersangkut kasus korupsi.

"Sebuah kegiatan organisasi ada AD/ART yang mengatur. Tidak bisa atas keputusan pribadi," kata Epyardi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com