Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi III Minta Kejagung Pastikan SMS Bernada Menekan dari Hary Tanoe atau Bukan

Kompas.com - 20/01/2016, 19:19 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi III Aziz Syamsudin meminta Jaksa Agung M Prasetyo memastikan kebenaran soal pengirim pesan kepada penyidik Kejaksaan Agung terkait restitusi pajak PT Mobile 8.

Dalam rapat dengar pendapat antara Kejagung dan Komisi III DPR, Rabu (20/1/2016), Prasetyo mengatakan bahwa pesan singkat itu berasal dari nomor bos MNC Group, Harry Tanoesoedibjo.

(Baca: Siapa yang Menekan Pengusutan Kasus Mobile 8? Jaksa Agung Jawab Hary Tanoe)

"Sekarang kan yang jadi masalah yang kirim itu HT atau tidak. Untuk memastikan itu, Jamintel (Jaksa Agung Muda Intelijen) bisa melacaknya untuk memastikan," kata Aziz di Kompleks Parlemen.

Menurut politisi Partai Golkar itu, Kejagung memilik alat untuk mendeteksi dan melacak asal-usul serta identitas sebuah nomor ponsel.

Alat itu seharusnya digunakan untuk memastikan kebenaran identitas nomor pengirim pesan tersebut.

"Alatnya Jamintel sudah ada dan Jamintel punya. Kami sudah anggarkan pembelian alat itu," kata dia.

Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman mengingatkan agar Jaksa Agung berhati-hati dalam menyampaikan pendapat ke publik. Terlebih lagi, jika pendapat itu menyangkut nama baik seseorang.

"Kalau memang belum yakin, jangan diekspos. Kalau memang belum jelas, tolong dibikin jelas dulu," kata Benny.

Prasetyo yakin bahwa pesan singkat yang diterima bawahannya berasal dari Ketua Umum Partai Perindo. Ia memastikan bahwa jika nomor pengirim pesan singkat itu dibandingkan dengan nomor yang dimiliki oleh anggota Dewan, akan sama.

"Mungkin kalau dilihat nomor yang ada di HP ini (nomor HT) sama dengan nomor yang bapak-bapak punya," kata Prasetyo.

Secara terpisah, Corporate Secretary MNC Group Syafril Nasution membantah bahwa Hary Tanoe menekan Kejaksaan Agung soal pengusutan kasus tersebut.

Menurut Syafril, sampai saat ini tak jelas siapa yang mengadukan kasus tersebut. Tiba-tiba saja Kejagung langsung mengusut kasus ini.

(Baca: MNC Group: Hary Tanoe Bukan Pengusaha Kecil, Masa Menekan Kejagung)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Nasional
Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com