Kejagung Sebut Ada Intervensi dalam Pengusutan Kasus Mobile 8

Bahkan, Jaksa Agung M Prasetyo menyebutkan, ada upaya intervensi yang dilakukan sejumlah pihak terhadap proses pengusutan perkara itu.

"Kami menerima tekanan (dalam pengusutannya). Tapi akan kita ungkap suatu saat," kata Prasetyo, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Ketika menyampaikan hasil evaluasi kinerja Kejagung pada akhir 2015 lalu, Prasetyo mengatakan bahwa penyidik telah memiliki alat bukti untuk menetapkan tersangka.

Namun, hampir tiga pekan berselang, Kejagung tak kunjung melakukannya.

"Yang jelas ini sudah masuk penyidikan dan sudah ada sejumlah saksi yang dimintai keterangan," kata dia.

Kerugian Rp 10 miliar

Dalam kasus ini, negara diduga mengalami kerugian sekitar Rp 10 miliar.

Ketua tim penyidik Ali Nurdin sebelumnya menjelaskan, pada periode 2007-2009 yang lalu, PT Mobile 8 melakukan pengadaan ponsel berikut pulsa dengan nilai transaksi Rp 80 miliar.

PT Djaya Nusantara Komunikasi ditunjuk sebagai distributor pengadaan.

"Ternyata PT Djaya Nusantara Komunikasi tak mampu membeli barang dalam jumlah itu. Bahkan, menurut keterangan Direktur perusahaan itu, Elliana Djaya, transaksi itu dibuat-buat seolah-olah ada," ujar Ali melalui siaran pers, Rabu (21/10/2015) malam.

Kedua perusahaan, kata Ali, bersekongkol untuk membuat pengadaan fiktif.

Ali menyebutkan, pada Desember 2007, PT Mobile 8 mentransfer uang kepada PT Djaya Nusantara Komunikasi sebanyak dua kali dengan nilai masing-masing Rp 50 miliar dan Rp 30 miliar.

Pada pertengahan 2008, PT Djaya Nusantara Komunikasi menerima faktur pajak dari PT Mobile 8 dengan total nilai sekitar Rp 114 miliar.

Faktur pajak itu diterbitkan agar seolah-olah terjadi transaksi pada dua perusahaan.

Faktur pajak itu kemudian digunakan PT Mobile 8 untuk mengajukan kelebihan pembayaran (restitusi pajak) kepada negara melalui KPP di Surabaya agar perusahaannya masuk bursa Jakarta pada 2009.

PT Mobile 8 akhirnya menerima pembayaran restitusi sebesar Rp 10 miliar.

"Seharusnya PT Mobile 8 tidak berhak atau tidak sah menerima restitusi karena tidak ada transaksi. Dengan demikian, negara merugi sekitar Rp 10 miliar," lanjut Ali.