Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri: Dua Kelompok Besar Teroris Terlibat dalam Ledakan Thamrin

Kompas.com - 19/01/2016, 14:41 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Polri Jenderal Pol Badrodin Haiti mengatakan bahwa kelompok teroris Bekasi dan kelompok teroris Cirebon diduga terlibat dalam aksi teror di kawasan seputar Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (14/1/2016).

"Kelompok Bekasi dan kelompok Cirebon punya komunikasi yang kuat. Jadi, ada dua kelompok besar terlibat dalam ledakan Thamrin," kata Badrodin saat menjenguk korban ledakan di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta, Selasa (19/1/2016).

Ia mengatakan, hingga saat ini sudah 17 orang yang ditetapkan menjadi tersangka dalam aksi teror di kawasan seputar Sarinah itu. Dari jumlah itu, 12 orang di antaranya sudah ditangkap, sedangkan 5 orang lain berada di Lembaga Pemasyarakatan Tangerang dan akan mendapatkan tambahan hukuman.

Menurut Badrodin, meskipun berbeda pimpinan, ada irisan yang kuat antara kelompok Bekasi dan kelompok Cirebon saat mengeksekusi bom di Thamrin yang menewaskan 8 orang tersebut.

Polri masih melakukan penyelidikan lebih dalam untuk mencari dalang teror tersebut.

(Baca: Kapolda: Bahrun Naim Berhubungan dengan Terduga Teroris yang Ditangkap di Bekasi)

Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Charliyan mengatakan bahwa belasan terduga teroris yang telah ditangkap, khusus di Bekasi, tidak terkait aksi teror di Thamrin, tetapi terkait kepemilikan senjata api.

Adapun delapan dari belasan terduga teroris itu aktif dalam kegiatan radikal pendukung Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

(Baca: Delapan dari 13 Orang yang Ditangkap Polisi Diduga Terkait Teror Sarinah)

Amriyono Prakos/Tribunnews

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com