Kompas.com - 18/01/2016, 19:17 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Ade Komarudin mendukung usulan merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pascateror di kawasan Sarinah, Jakarta.

Dia meminta agar revisi ini dilakukan melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) sehingga bisa cepat terlaksana.

"Kalau revisi di tengah-tengah kegentingan yang memaksa seperti sekarang melalui proses normal biasa, saya yakin akan butuh waktu lama," kata Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/1/2016).

Ade mengaku mendapat undangan dari Presiden Joko Widodo untuk datang ke Istana Negara pada Selasa (19/1/2016) pukul 10.00 WIB. Dia meyakini, salah satu pembahasannya adalah terkait revisi UU terorisme ini.

"Jadi saya akan sampaikan kepada Presiden sebaiknya perppu. Dan kemudian akan folow up di parlemen, karena perppu harus dapat persetujuan parlemen," ucap Ade.

Ade tak merinci substansi apa yang diharapkannya direvisi. Namun, ia berharap revisi ini nantinya bisa menambah kewenangan aparat penegak hukum dalam menangkal aksi terorisme.

Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti sebelumnya mengatakan, UU Terorisme perlu direvisi. Menurut dia, revisi itu untuk memberi ruang kepada aparat penegak hukum untuk melakukan proses hukum terhadap siapa saja yang berpotensi melakukan aksi terorisme.

"Selama ini Polri bisa mendeteksi. Tapi tidak bisa menindak jika tidak ada tindak pidana yang dilakukannya," ujar Badrodin, Minggu (17/1/2016) malam. (baca: Kapolri Minta UU Terorisme Direvisi)

"Misalnya, sudah jelas-jelas ada orang datang dari Suriah. Kami tidak bisa menindak karena ada batasan. Maka itu kami minta pemerintah, DPR, merevisi UU Terorisme yang ada," lanjut dia.

Badrodin mengklaim, pendataan sekaligus pemetaan kelompok radikal Indonesia cukup baik. Aparat memantau pergerakan dan perkembangan jaringan dan orang per orang.

Akan tetapi, karena batasan UU, polisi tidak bisa menangkap, menahan atau melakukan interogasi. Polisi harus menunggu target melakukan suatu tindakan yang mengarah teror.

"Misalnya, beli bahan baku peledak, lalu dia survei lokasi, merekrut orang untuk meneror, mulai meneror dan sebagainya," ujar Badrodin.

Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Sutiyoso juga meminta penambahan kewenangan penangkapan dan penahanan sementara dalam penanganan terorisme. (baca: Sutiyoso Usul BIN Diberi Wewenang Penangkapan dan Penahanan)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 4 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 4 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
7 Tempat Nobar Piala Dunia 2022 di Bogor

7 Tempat Nobar Piala Dunia 2022 di Bogor

Nasional
Perwira Paspampres Diduga Perkosa Prajurit Kostrad, Panglima TNI: Pecat!

Perwira Paspampres Diduga Perkosa Prajurit Kostrad, Panglima TNI: Pecat!

Nasional
KPK Bisa Permasalahkan Pejabat yang 'Titip' Calon Mahasiswa di Unila jika Ada Suap

KPK Bisa Permasalahkan Pejabat yang "Titip" Calon Mahasiswa di Unila jika Ada Suap

Nasional
Ahli Digital Forensik Ungkap Perangkat DVR CCTV di Rumah Dinas Sambo Dimatikan Paksa 26 Kali

Ahli Digital Forensik Ungkap Perangkat DVR CCTV di Rumah Dinas Sambo Dimatikan Paksa 26 Kali

Nasional
Perwira Paspampres Diduga Perkosa Prajurit Kostrad di Bali, Jenderal Andika: Sudah Diproses

Perwira Paspampres Diduga Perkosa Prajurit Kostrad di Bali, Jenderal Andika: Sudah Diproses

Nasional
Pengacara Putri Candrawathi Bantah Keterangan Bharada E soal Peran Kliennya dalam Pembunuhan Berencana Brigadir J

Pengacara Putri Candrawathi Bantah Keterangan Bharada E soal Peran Kliennya dalam Pembunuhan Berencana Brigadir J

Nasional
Polri Ungkap Peran Pelaku Kasus Tambang Ilegal yang Sudah Ditangkap

Polri Ungkap Peran Pelaku Kasus Tambang Ilegal yang Sudah Ditangkap

Nasional
Komnas Perempuan Apresiasi Draf RKUHP yang Dinilai Sinkron dan Teguhkan UU TPKS

Komnas Perempuan Apresiasi Draf RKUHP yang Dinilai Sinkron dan Teguhkan UU TPKS

Nasional
Daftar 172 Produk Obat Sirup yang Dinyatakan Aman oleh BPOM

Daftar 172 Produk Obat Sirup yang Dinyatakan Aman oleh BPOM

Nasional
Pengacara Sambo Bantah Ada Perempuan Nangis di Rumah Jalan Bangka

Pengacara Sambo Bantah Ada Perempuan Nangis di Rumah Jalan Bangka

Nasional
Pendamping Desa Meninggal Saat Bertugas, BPJS Ketenagakerjaan Beri Santunan Rp 525 Juta

Pendamping Desa Meninggal Saat Bertugas, BPJS Ketenagakerjaan Beri Santunan Rp 525 Juta

Nasional
Update 1 Desember: Kasus Covid-19 Bertambah 4.977 Dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.669.821

Update 1 Desember: Kasus Covid-19 Bertambah 4.977 Dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.669.821

Nasional
Jelang Uji Kelayakan Panglima, PDI-P Singgung Kedisiplinan TNI Menurun

Jelang Uji Kelayakan Panglima, PDI-P Singgung Kedisiplinan TNI Menurun

Nasional
Bupati Cianjur Sebut Dana Ganti Rugi Rumah Rusak akibat Gempa Disalurkan Senin Depan

Bupati Cianjur Sebut Dana Ganti Rugi Rumah Rusak akibat Gempa Disalurkan Senin Depan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.