Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 15/01/2016, 18:25 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSabrina Asril
JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso mengusulkan agar BIN diberi wewenang tambahan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, terutama dalam hal mengatasi persoalan terorisme.

Menurut dia, UU Intelijen dan UU Terorisme saat ini masih kurang memberikan wewenang maksimal bagi BIN dalam memberantas teroris.

"Jika ingin penanganan terorisme di Indonesia lebih memberikan rasa aman, perlu perbaikan di dalam UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme. Di mana BIN diberikan kewenangan yang lebih, yaitu penangkapan dan penahanan," kata Sutiyoso di kantornya, Jumat (15/1/2016).

Dalam kasus serangan teroris di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis (14/1/2016) kemarin, ia mengaku, BIN telah memberikan sinyalemen kepada aparat keamanan atas rencana serangan tersebut.

(Baca: Takut Simpang Siur, Kapolda Enggan Ungkap Nama Pelaku Teror Kawasan Sarinah)

Namun, BIN sulit memberikan kepastian kapan serangan itu akan terjadi lantaran aksi teroris tidak terikat ruang dan waktu.

"BIN sudah menyampaikan kemungkinan adanya serangan pada tanggal 9 Januari 2016, tetapi ternyata kan tidak terjadi," kata dia.

Dia menambahkan, BIN telah menjalankan fungsi dan tugasnya dalam upaya mendeteksi serangan teroris tersebut. Wewenang deteksi itu diatur di dalam UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

(Baca: Jejak Bahrun Naim, dari Upaya Penyerangan Obama hingga Calon Pemimpin ISIS)

Pasal 31 pada UU itu menyebutkan, BIN memiliki wewenang melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi terhadap sasaran.

"Tapi, di Pasal 34 wewenang BIN dibatasi. Karena penggalian itu hanya dapat dilakukan tanpa tindak lanjut melakukan penangkapan dan penahanan," ujarnya.

Lebih jauh, ia mengatakan, sering kali informasi yang diberikan BIN tidak ditindaklanjuti oleh Polri. Hal itu disebabkan adanya keterbatasan yang dimiliki Polri yang bertugas melakukan penangkapan dan penahanan.

"Contohnya, ada pelatihan teroris yang disampaikan oleh BIN, tidak bisa ditindaklanjuti karena alat bukti kurang memadai," kata dia.

Kompas TV BIN Duga Pelaku Teror Simpatisan ISIS

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Heru Budi Sebut Pemprov DKI Siap Dukung Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023

Heru Budi Sebut Pemprov DKI Siap Dukung Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023

Nasional
Nasdem Sebut Deklarasi Koalisi Perubahan Ditargetkan sebelum Bulan Puasa

Nasdem Sebut Deklarasi Koalisi Perubahan Ditargetkan sebelum Bulan Puasa

Nasional
Kunjungi Nasdem, Anak Lulung Sebut Beri Dukungan untuk Anies Capres

Kunjungi Nasdem, Anak Lulung Sebut Beri Dukungan untuk Anies Capres

Nasional
Soal Jalan Berbayar, Dishub DKI: Perdanya Masih Dibahas dengan Komisi B

Soal Jalan Berbayar, Dishub DKI: Perdanya Masih Dibahas dengan Komisi B

Nasional
Dicopot dari Ketua DPW PPP DKI, Anak Lulung: Saya Sudah Mengundurkan Diri

Dicopot dari Ketua DPW PPP DKI, Anak Lulung: Saya Sudah Mengundurkan Diri

Nasional
IPW: Mahasiswa UI yang Ditabrak Pensiunan Polisi adalah 'Double Victim', Meninggal dan Dilabel Tersangka

IPW: Mahasiswa UI yang Ditabrak Pensiunan Polisi adalah "Double Victim", Meninggal dan Dilabel Tersangka

Nasional
Menpan-RB Sebut Kementerian hingga Pemda Terlalu Sibuk Sosialisasi Penanganan Kemiskinan

Menpan-RB Sebut Kementerian hingga Pemda Terlalu Sibuk Sosialisasi Penanganan Kemiskinan

Nasional
Dishub DKI Evaluasi Sistem Tarif Integrasi, Mendata Jumlah Pemakai

Dishub DKI Evaluasi Sistem Tarif Integrasi, Mendata Jumlah Pemakai

Nasional
Mahasiswa UI Tewas Tertabrak Malah Jadi Tersangka, Kompolnas Curiga Polisi Berpihak ke Pensiunan Polri

Mahasiswa UI Tewas Tertabrak Malah Jadi Tersangka, Kompolnas Curiga Polisi Berpihak ke Pensiunan Polri

Nasional
Kemendagri Anggap Usul Perpanjangan Masa Jabatan Kades Perlu Dikaji Dulu

Kemendagri Anggap Usul Perpanjangan Masa Jabatan Kades Perlu Dikaji Dulu

Nasional
Suara Wapres hingga PBNU Tanggapi Aksi Bakar Al Quran Politikus Swedia

Suara Wapres hingga PBNU Tanggapi Aksi Bakar Al Quran Politikus Swedia

Nasional
Baru Dicopot Dari Ketua DPW PPP, Anak Haji Lulung Sambangi Nasdem

Baru Dicopot Dari Ketua DPW PPP, Anak Haji Lulung Sambangi Nasdem

Nasional
Kaesang Mau Terjun ke Politik, Jokowi: Saya Enggak Mempengaruhi

Kaesang Mau Terjun ke Politik, Jokowi: Saya Enggak Mempengaruhi

Nasional
Jokowi Anggap Kepemimpinan Indonesia di ASEAN Tahun Ini Tidak Mudah

Jokowi Anggap Kepemimpinan Indonesia di ASEAN Tahun Ini Tidak Mudah

Nasional
Direkrut Tertutup, KPU Umumkan Nama-nama Timsel KPUD 20 Provinsi Periode 2023-2028

Direkrut Tertutup, KPU Umumkan Nama-nama Timsel KPUD 20 Provinsi Periode 2023-2028

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.