Kasus Suap Kader PDI-P Diduga Terkait Proyek Kementerian PUPR Tahun 2016

Kompas.com - 14/01/2016, 19:12 WIB
Ketua terpilih KPK periode 2015-2019, Agus Rahardjo, pada acara serah terima jabatan, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (21/12/2015). TRIBUNNEWS / HERUDINKetua terpilih KPK periode 2015-2019, Agus Rahardjo, pada acara serah terima jabatan, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (21/12/2015).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo mengatakan, anggota Komisi V DPR RI Damayanti Wisnu Putranti diduga menerima suap terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Damayanti ditangkap tangan KPK pada Rabu (13/1/2016) malam.

"Tahun anggaran 2016. Kemungkinan proyek Kementerian PUPR," ujar Agus dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (14/1/2016).

Namun, Agus enggan menjelaskan lebih jauh proyek yang dimaksud. Agus khawatir, informasi yang diberikan nantinya akan menghambat penyidikan di KPK.

"Nanti sesegera mungkin akan kami bawa ke pengadilan. Kalau kami ungkap banyak hal, mereka bisa persulit kami," kata Agus.

Selain Damayanti, KPK juga menangkap dua orang dari swasta sebagai penerima, yaitu Julia Prasetyarini dan Dessy A Edwin. Adapun Abdul Khoir juga ditangkap sebagai pihak pemberi.

(Baca: Anggota DPR dari PDI-P dan 3 Orang Lain Ditetapkan Tersangka oleh KPK)

Dalam operasi tangkap tangan, KPK juga menjaring dua sopir. Namun, setelah diperiksa, keduanya dilepaskan karena tidak melekat unsur pidana pada mereka.

Atas perbuatannya, Damayanti, Julia, dan Dessy disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana.

Sementara Abdul Khoir dikenakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendikbud: Akses Fasilitas Penunjang Pembelajaran Campuran Perlu Diperluas

Kemendikbud: Akses Fasilitas Penunjang Pembelajaran Campuran Perlu Diperluas

Nasional
UPDATE: Bertambah 2.657, Kasus Covid-19 di Indonesia Lampaui 70.000

UPDATE: Bertambah 2.657, Kasus Covid-19 di Indonesia Lampaui 70.000

Nasional
Penyelidikan Dugaan Korupsi Pejabat UNJ Dihentikan, Ini Respons KPK

Penyelidikan Dugaan Korupsi Pejabat UNJ Dihentikan, Ini Respons KPK

Nasional
PDI-P Usung Keponakan Prabowo Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel

PDI-P Usung Keponakan Prabowo Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel

Nasional
Demi Cegah Buronan Berbisnis di Luar Negeri, MAKI Usul Pemerintah Segera Cabut Paspor Mereka

Demi Cegah Buronan Berbisnis di Luar Negeri, MAKI Usul Pemerintah Segera Cabut Paspor Mereka

Nasional
Diplomasi 'High Level', di Balik Proses Ekstradisi Maria Pauline Lumowa

Diplomasi "High Level", di Balik Proses Ekstradisi Maria Pauline Lumowa

Nasional
Ekstradisi Maria Pauline Lumowa Dinilai Tutupi Malu Menkumham Kebobolan Djoko Tjandra

Ekstradisi Maria Pauline Lumowa Dinilai Tutupi Malu Menkumham Kebobolan Djoko Tjandra

Nasional
Kemenkes Sosialisasikan Flu Babi G4 ke Peternak di Indonesia

Kemenkes Sosialisasikan Flu Babi G4 ke Peternak di Indonesia

Nasional
Wapres: Proyek Berbiaya Besar Ditunda hingga 2022 atau 2023

Wapres: Proyek Berbiaya Besar Ditunda hingga 2022 atau 2023

Nasional
Maria Pauline Ditangkap, MAKI: Semestinya Bisa Juga Tangkap Djoko Tjandra, Eddy Tansil, dan Kakap lainnya

Maria Pauline Ditangkap, MAKI: Semestinya Bisa Juga Tangkap Djoko Tjandra, Eddy Tansil, dan Kakap lainnya

Nasional
Wapres Sebut Harus Ada Revisi RPJMN agar Ekonomi Kembali Pulih

Wapres Sebut Harus Ada Revisi RPJMN agar Ekonomi Kembali Pulih

Nasional
PDI-P: Pencopotan Rieke dari Pimpinan Baleg Bukan karena Polemik RUU HIP

PDI-P: Pencopotan Rieke dari Pimpinan Baleg Bukan karena Polemik RUU HIP

Nasional
Kemenlu Jamin Tak Ada WNA Overstay Selama Pandemi Covid-19

Kemenlu Jamin Tak Ada WNA Overstay Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Kemendikbud: Mayoritas Anak Sulit Pahami Pelajaran Selama Belajar dari Rumah

Kemendikbud: Mayoritas Anak Sulit Pahami Pelajaran Selama Belajar dari Rumah

Nasional
Wapres Sebut Pemerintah Lebarkan Defisit Anggaran jika Ekonomi Memburuk

Wapres Sebut Pemerintah Lebarkan Defisit Anggaran jika Ekonomi Memburuk

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X