Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhan Anggap Penguatan Pertahanan di Kepulauan Natuna Penting Dilakukan

Kompas.com - 12/01/2016, 18:36 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengungkapkan bahwa keamanan dan pemberdayaan wilayah perbatasan akan menjadi salah satu poin penting dalam Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2016.

Adapun wilayah perbatasan yang menjadi fokus perhatian antara lain Kepulauan Natuna yang merupakan wilayah yang masuk dalam kontroversi sengketa Laut China Selatan.

"Dalam soal penguatan pertahanan, Kepulauan Natuna merupakan satu wilayah penting," kata Ryamizard, usai Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (12/1/2016).

"Kita sering berteriak-teriak pencuri ikan, tapi kita tidak menjaganya, ke depannya pasti sudah tidak ada lagi masalah seperti itu," ucapnya. 

Ryamizard pun menekankan sistem pertahanan negara harus berkembang secara berkesinambungan. Sistem pertahanan itu tetap berpijak pada hasil pembangunan pada tahun sebelumnya.

Salah satu langkah yang akan diambil untuk memperkuat penjagaan perbatasan adalah memperbarui alat utama sistem pertahanan.

Pesawat-pesawat milik TNI yang sudah tua, menurut Ryamizard, harus segera diganti. Misalnya, mengganti pesawat F5 dengan armada baru Sukhoi.

Kemudian ada beberapa kendaraan alat berat dan helikopter yang harus ditambah jumlahnya.

"Pasti ada penambahan alutsista. Seperti di Natuna, kita punya pesawat dan ada tiga kapal laut. Kita akan membuat pelabuhan dan landasan pesawat di sana, juga penambahan personel Marinir," ucap Ryamizard.

"Berkembangnya pembangunan sistem pertahanan disiapkan untuk menghadapi ancaman militer juga non-militer," jelasnya.

Untuk memperkuat pembangunan sistem pertahanan negara, Kementerian Pertahanan juga akan memanfaatkan pengembangan teknologi.

Pengembangan pertahanan itu termasuk pemanfaatan teknologi satelit dan sistem drone dalam bidang kemaritiman.

Kepulauan Natuna merupakan salah satu wilayah yang menjadi perhatian, semenjak munculnya klaim China atas keseluruhan wilayah di Laut China Selatan. 

Indonesia bekerja keras menyelesaikan isu itu dan berupaya mendekati China untuk membahas tentang klaim wilayah China yang kontroversial di Laut China Selatan. Jika dialog tidak berhasil, Indonesia siap mengadu ke Mahkamah Internasional.

(Baca: Indonesia Mungkin Adukan Sengketa Natuna ke Mahkamah Internasional)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com