Kompas.com - 12/01/2016, 18:07 WIB
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kompas/Wisnu WidiantoroPresiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai, Joko Widodo dipilih rakyat sebagai Presiden karena dianggap berkomitmen penuh pada pemberantasan korupsi.

Namun, citranya tersebut terkikis akibat munculnya kisruh pascapenetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Indikatornya belum hilang dari kasus lama terkait BG. Itulah kasus yang melucuti citra Jokowi yang dianggap sebagai 'champion' dalam pemberantasan korupsi," ujar Burhan dalam diskusi di Kantor SMRC, Jakarta, Selasa (12/1/2016).

Burhan mengatakan, sejak itu, ekspektasi pendukung Jokowi terhadap komitmen antikorupsi memudar. (baca: Cerita Johan Kerja Perdana di Istana, Disalami Budi Gunawan hingga Tolak Jemput Istri)

Oleh karena itu, kata Burhan, Jokowi harus mengembalikan kredibilitasnya dengan menolak keras revisi UU KPK yang diinisiasi DPR. (baca: Cerita Jokowi Lawan Megawati dan Budi Gunawan)

"Pintu masuknya revisi UU KPK untuk menunjukan bahwa dia tidak berubah dari komitmen awal," kata Burhan.

Burhan menambahkan, ada satu momentum lagi yang akan mempertaruhkan citra Jokowi untuk memberantas korupsi.

Pertengahan tahun 2016, Kepala Polri Jenderal Pol Badrodin Haiti akan pensiun. Wakil Kepala Polri Komjen Budi Gunawan digadang-gadang akan masuk menggantikan posisi Badrodin. (baca: Jokowi Diminta Tidak Usulkan Budi Gunawan sebagai Pengganti Badrodin)

"Kan desakan dari PDI-P untuk memunculkan barang lama ini muncul lagi. Kalau dia (Jokowi) nurut plot yang digadang kemarin berarti benar Presiden boneka," kata Burhan.

Kasus Budi Gunawan dihentikan setelah KPK melimpahkan perkara ke Kejaksaan Agung. Setelah menerima perkara, Kejaksaan Agung kembali melimpahkan ke Polri.

Bareskrim Polri kemudian tidak melanjutkan penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti. (baca: Polri Tak Akan Gelar Perkara Bersama Kasus BG, KPK Didesak Ambil Alih)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Nasional
KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

Nasional
Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Nasional
Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Nasional
Johan Budi 'Ceramahi' Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Johan Budi "Ceramahi" Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Nasional
Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Nasional
Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Nasional
Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Nasional
Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Nasional
Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Nasional
Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Nasional
PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

Nasional
KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

Nasional
TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

Nasional
Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.