Kompas.com - 12/01/2016, 16:51 WIB
|
EditorSabrina Asril
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan mengatakan, cukup banyak masyarakat yang mengetahui bahwa DPR berencana merevisi Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan survei SMRC, sebanyak 61 persen responden menilai bahwa revisi UU KPK merupakan upaya untuk melemahkan KPK.

"Mayoritas menganggap revisi UU KPK melemahkan KPK. Masyarakat mempersepsi revisi sebagai sesuatu yang negatif," ujar Djayadi di Kantor SMRC, Jakarta, Selasa (12/1/2016).

Djayadi mengatakan, masyarakat berpikir semestinya lembaga antikorupsi itu diperkuat. Sementara 29 persen responden menyatakan bahwa revisi UU KPK adalah upaya untuk memperkuat KPK.

Sisanya, sebanyak 10 persen responden menjawab tidak tahu.

Publik pun ternyata cukup memantau wacana isu revisi UU KPK ini, terutama soal penghapusan kewenangan penyadapan.

"Sangat tinggi, masyarakat bilang penghapusan penyadapan tidak boleh. Ada 86 persen tidak setuju dengan upaya itu," kata Djayadi.

Begitu juga dengan wacana penghapusan kewenangan penuntutan. Bagi masyarakat, kata Djayadi, hal tersebut justru membuat korupsi akan berkembang semakin banyak.

"Sebanyak 88 persen responden menjawab tidak setuju kewenangan penuntutan KPK dihapuskan. Lalu 9 persen tidak setuju dan 3 persen tidak tahu," kata Djayadi.

Survei SMRC dilakukan pada Desember 2015. Responden sebanyak 1.220 orang dipilih secara random dari seluruh warga Indonesia berusia di atas 17 tahun. Sementara margin of error dari survei ini sebesar 3,2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
NASIONAL
Isi UU IKN
Isi UU IKN
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR Ingatkan Pertaminan soal Kebijakan Baru Beli Pertalite-Solar: Tidak Semua Warga Punya HP

DPR Ingatkan Pertaminan soal Kebijakan Baru Beli Pertalite-Solar: Tidak Semua Warga Punya HP

Nasional
Mahfud Sebut Kebutuhan ASN DOB Papua Dipenuhi dari Tenaga Honorer dan CPNS Provinsi Induk

Mahfud Sebut Kebutuhan ASN DOB Papua Dipenuhi dari Tenaga Honorer dan CPNS Provinsi Induk

Nasional
Profil Yandri Susanto Pengganti Zulkifli Hasan sebagai Wakil Ketua MPR

Profil Yandri Susanto Pengganti Zulkifli Hasan sebagai Wakil Ketua MPR

Nasional
Jokowi Bahas Dampak Perang Ukraina dalam 9 Pertemuan Bilateral di KTT G7

Jokowi Bahas Dampak Perang Ukraina dalam 9 Pertemuan Bilateral di KTT G7

Nasional
DPR Janji Dengar Aspirasi BEM UI yang Akan Tuntut Transparansi RKUHP Siang Ini

DPR Janji Dengar Aspirasi BEM UI yang Akan Tuntut Transparansi RKUHP Siang Ini

Nasional
Dugaan Pelanggaran Lili Pintuli Terkait Tiket MotoGP Dilanjutkan ke Sidang Etik

Dugaan Pelanggaran Lili Pintuli Terkait Tiket MotoGP Dilanjutkan ke Sidang Etik

Nasional
Beragam Alasan Pemerintah Tolak Buka Draf Terbaru RUU KUHP

Beragam Alasan Pemerintah Tolak Buka Draf Terbaru RUU KUHP

Nasional
PAN Segera Kirim SK ke Bamsoet soal Yandri Gantikan Zulhas

PAN Segera Kirim SK ke Bamsoet soal Yandri Gantikan Zulhas

Nasional
Ma'ruf Amin Pimpin Rapat di MUI, Salah Satu Agendanya Bahas Respons Terkait Wabah PMK

Ma'ruf Amin Pimpin Rapat di MUI, Salah Satu Agendanya Bahas Respons Terkait Wabah PMK

Nasional
KPK Geledah Apartemen Mardani Maming di Jakarta

KPK Geledah Apartemen Mardani Maming di Jakarta

Nasional
PAN Pilih Yandri Susanto Gantikan Zulhas sebagai Wakil Ketua MPR

PAN Pilih Yandri Susanto Gantikan Zulhas sebagai Wakil Ketua MPR

Nasional
Usai Hadiri KTT G7, Jokowi Segera Kunjungi Ukraina Lewat Polandia

Usai Hadiri KTT G7, Jokowi Segera Kunjungi Ukraina Lewat Polandia

Nasional
Dituntut 8 Tahun Penjara, Adam Deni Jalani Sidang Putusan Hari Ini

Dituntut 8 Tahun Penjara, Adam Deni Jalani Sidang Putusan Hari Ini

Nasional
Gotong Royong Meretas Ketertinggalan di Dusun Aik Mual

Gotong Royong Meretas Ketertinggalan di Dusun Aik Mual

Nasional
Pimpinan Komisi IX Sebut Perlu Ada Riset soal Ganja

Pimpinan Komisi IX Sebut Perlu Ada Riset soal Ganja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.